Donald Trump Buka Peluang Kenaikan Pajak untuk Orang Kaya, Di Tengah Pro Kontra Internal Partai Republik

Washington, D.C. — Mantan Presiden Amerika Serikat sekaligus kandidat kuat dari Partai Republik untuk pemilu 2024, Donald Trump, memberikan sinyal mengejutkan bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan kenaikan pajak bagi warga Amerika berpenghasilan tinggi atau tergolong kaya. Sikap ini menandai pergeseran dari kebijakan pajak pro-kalangan atas yang selama ini menjadi ciri khas agenda ekonomi Partai Republik.

Mengutip laporan CNN Business pada Selasa (13/5/2025), Trump menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika orang kaya harus membayar pajak lebih tinggi, selama hal itu dapat membantu mendanai pemotongan pajak dan belanja besar-besaran yang diajukan oleh Partai Republik.

Postingan di Truth Social: "Saya Setuju Jika Mereka Melakukannya!"

Dalam sebuah unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump menulis, “Akan dengan senang hati menerima bahkan kenaikan pajak bagi orang kaya. Dalam hal apa pun, Partai Republik mungkin tidak boleh melakukannya, tetapi saya setuju jika mereka melakukannya!!!”

Pernyataan ini segera menjadi bahan perdebatan di kalangan internal Partai Republik, khususnya di Capitol Hill, di mana sejumlah anggota parlemen GOP (Grand Old Party) tengah menyusun paket pemotongan belanja senilai USD 1,5 triliun. Langkah ini bertujuan untuk mengimbangi rencana pemotongan pajak yang nilainya bisa mencapai triliunan dolar.

Ujian Bagi Partai Republik

Sikap Trump ini memunculkan dilema politik bagi Partai Republik. Di satu sisi, menaikkan pajak bagi orang kaya dapat membantu meredam kekhawatiran publik terkait ketimpangan ekonomi dan defisit anggaran yang terus melebar. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mengganggu hubungan Partai Republik dengan para donor kaya dan basis konservatifnya yang anti-pajak.

Senator dari Partai Republik, Mitt Romney, dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa ia mendukung evaluasi ulang terhadap sistem perpajakan, termasuk kemungkinan peningkatan kontribusi dari kelompok berpendapatan tertinggi. “Kita tidak bisa terus menumpuk utang dengan mengandalkan pemotongan pajak tanpa kompensasi,” ujarnya.

Namun, tidak semua anggota GOP sependapat. Anggota DPR dari Texas, Chip Roy, menyebut gagasan tersebut sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip konservatif.”

Bukan Pertama Kali Trump Isyaratkan Pajak Lebih Tinggi

Meskipun selama kampanye presiden 2024 Trump berkali-kali berjanji untuk menurunkan pajak, ini bukan pertama kalinya ia mengisyaratkan fleksibilitas soal tarif pajak bagi orang kaya. Dalam wawancara dengan majalah Time awal Mei 2025, ia mengatakan, “Saya benar-benar menyukai konsep tersebut,” saat ditanya tentang proposal menaikkan pajak untuk individu dengan penghasilan lebih dari USD 1 juta per tahun.

Data dan Fakta Tambahan

• Menurut IRS (Internal Revenue Service), sekitar 1,4% pembayar pajak di AS tergolong dalam kategori berpenghasilan lebih dari USD 1 juta per tahun.

• Paket pemotongan pajak Partai Republik saat ini dirancang untuk memperpanjang kebijakan pajak era Trump tahun 2017 (Tax Cuts and Jobs Act) yang sebagian besar akan berakhir pada tahun 2025 jika tidak diperbarui.

• Defisit anggaran AS diperkirakan mencapai lebih dari USD 1,8 triliun pada tahun fiskal 2025, mendorong tuntutan agar pemerintah lebih bertanggung jawab secara fiskal.

Pandangan Ekonomi

Ekonom dari Brookings Institution, William Gale, mengatakan bahwa langkah menaikkan pajak bagi orang kaya bisa menjadi kompromi yang rasional secara fiskal dan politik. “Ini menunjukkan bahwa bahkan Partai Republik melihat pentingnya menjaga keseimbangan fiskal, terutama saat tekanan utang meningkat,” ujarnya.

Namun ia juga memperingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan bisa mengganggu pasar. “Pernyataan Trump sering berubah-ubah, dan hal ini bisa membuat pelaku usaha ragu dalam mengambil keputusan jangka panjang,” tambah Gale.

Kesimpulan:
Sikap terbaru Donald Trump tentang kenaikan pajak untuk orang kaya menambah dinamika baru dalam diskusi ekonomi dan fiskal di AS. Meski berpotensi membuka ruang kompromi lintas partai, langkah ini juga menghadirkan risiko politik internal bagi Partai Republik menjelang pemilu November 2024.