Komisi XI Setujui PMN 2025 Rp 11,5 Triliun untuk Empat BUMN: Fokus Modernisasi Transportasi dan Pembiayaan Perumahan

Komisi XI DPR RI resmi menyetujui pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dalam APBN 2025 dengan total nilai mencapai Rp 11,5 triliun. Dana ini dialokasikan kepada empat BUMN strategis untuk memperkuat layanan publik, meningkatkan daya saing industri nasional, dan mendukung agenda pembangunan ekonomi jangka panjang.

Salah satu penerima terbesar adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mendapatkan PMN sebesar Rp 1,8 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan trainset baru serta program retrofit dan revitalisasi KRL Jabodetabek, yang mengalami lonjakan penumpang pascapandemi dan membutuhkan pembaruan armada untuk menjaga keselamatan serta kenyamanan.

Selain KAI, tiga BUMN lainnya turut menerima PMN, yaitu:

• PT Industri Kereta Api (INKA) – Rp 473 miliar

• PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) – Rp 2,5 triliun

• PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) – Rp 6,684 triliun

“Karena sudah sepakat semua, maka kesimpulan rapat ini saya nyatakan disetujui,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Fokus PMN Tunai: Modernisasi Transportasi dan Akselerasi Pembiayaan Rumah Rakyat

Persetujuan PMN ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan perumahan. Berikut arah kebijakan PMN 2025 untuk masing-masing BUMN:

1. PT KAI – Modernisasi KRL & Penguatan PSO

KAI diarahkan untuk:

• mempercepat pengadaan trainset baru untuk KRL Jabodetabek,

• melakukan retrofit armada lama,

• dan memperkuat struktur modal dalam mendukung public service obligation (PSO).

Sejumlah data menunjukkan bahwa kebutuhan penumpang KRL Jabodetabek telah mencapai lebih dari 950 ribu penumpang per hari pada 2025, sehingga modernisasi armada menjadi prioritas nasional. Proses pengadaan juga akan melibatkan INKA guna meningkatkan TKDN serta mengurangi ketergantungan pada impor.

2. PT INKA – Penguatan Industri Kereta Api Nasional

INKA ditugaskan meningkatkan kapasitas produksi dan teknologi kereta api nasional. Pemerintah menargetkan penggunaan TKDN untuk pengadaan kereta mencapai lebih dari 60% pada 2026. Selain itu, INKA juga sedang memperluas ekspor produk kereta ke Filipina, Bangladesh, hingga Afrika, sehingga PMN ini juga dianggap sebagai dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.

3. PT Pelni – Modernisasi Armada Penumpang

Pelni menerima PMN Rp 2,5 triliun untuk:

• pengadaan tiga kapal penumpang baru,

• peningkatan standar keselamatan maritim,

• dan peningkatan kualitas layanan transportasi laut bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Kebutuhan pembaruan armada menjadi mendesak mengingat rata-rata usia kapal Pelni telah mencapai lebih dari 25 tahun.

4. PT SMF – Perluasan Pembiayaan Perumahan untuk MBR

Penerima PMN terbesar, SMF, akan mengelola dana Rp 6,684 triliun untuk:

• memperkuat pembiayaan sekunder perumahan,

• mendukung program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),

• dan mempercepat penurunan backlog rumah nasional yang saat ini masih berada di kisaran 9,9 juta unit.

SMF juga diminta bersinergi dengan Kementerian PUPR, perbankan, hingga industri properti untuk memperluas akses pembiayaan perumahan dengan bunga terjangkau.

PMN Non-Tunai Rp 2,957 Triliun untuk Badan Bank Tanah

Selain PMN tunai, Komisi XI juga menyetujui PMN non-tunai kepada Badan Bank Tanah berupa Barang Milik Negara (BMN) tanah dan aset eks BPPN senilai Rp 2,957 triliun.

Aset tersebut berasal dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan. Dukungan ini bertujuan untuk:

• meningkatkan kapasitas Bank Tanah dalam menyediakan lahan strategis untuk program perumahan rakyat,

• mendukung proyek pangan nasional, kawasan industri baru, serta infrastruktur prioritas lainnya,

• serta mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan MBR guna menurunkan backlog kepemilikan rumah.

Bank Tanah saat ini tengah fokus pada penyediaan lahan di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek, Bandung Raya, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tugas Pemerintah dan BUMN: Menjamin Efektivitas Penyaluran PMN

Komisi XI menegaskan bahwa seluruh PMN 2025 diarahkan kepada penugasan pemerintah yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kementerian Keuangan dan BP BUMN juga diminta untuk:

• menyelaraskan regulasi teknis PMN dengan aturan terbaru,

• mempercepat prosedur pencairan,

• dan memastikan BUMN penerima PMN memiliki rencana kerja yang transparan dan terukur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR.

“Yang jelas, semua pesan dari Ketua dan Anggota Komisi XI untuk menyempurnakan pelaksanaan ke depan kami jalankan dengan serius,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menambahkan bahwa PMN menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat fondasi BUMN, terutama di sektor yang menyediakan layanan dasar publik.

Kesimpulan: PMN 2025 Dorong Transformasi Sektor Transportasi dan Perumahan

Dengan total PMN mencapai Rp 14,4 triliun (tunai dan non-tunai), pemerintah berharap:

• kapasitas transportasi perkotaan meningkat,

• industri perkeretaapian nasional semakin mandiri,

• layanan maritim lebih aman dan modern,

• dan akses perumahan bagi MBR semakin terbuka luas.

Langkah ini sejalan dengan agenda pembangunan 2025–2029 yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi, peningkatan produktivitas nasional, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.