Pemerintah Perkuat Manajemen Utang: Upaya dan Tantangan Baru

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Paparkan Strategi Pengelolaan Utang Negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pemerintah dalam memperbaiki manajemen utang negara yang hingga akhir Juni 2025 mencapai Rp 9.138,05 triliun, atau 39,86 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menegaskan, langkah utama pemerintah adalah memastikan bahwa anggaran negara dibelanjakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa kebocoran. “Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2025).

Efisiensi Belanja Negara Jadi Kunci

Menurut Purbaya, efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” jelasnya.

Dengan pengelolaan yang efisien, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih cepat, sehingga penerimaan pajak bertambah dan defisit anggaran bisa ditekan tanpa mengorbankan program-program prioritas seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan.

“Ke depan, kalau ekonominya bisa tumbuh lebih cepat lagi, dengan perbaikan juga di sektor penerimaan, bea cukai dan juga pajak, harusnya kita bisa melihat perbaikan pada tax-to-GDP ratio,” tambahnya.

Kondisi dan Arah Kebijakan Fiskal 2025

Per Juni 2025, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp 9.138,05 triliun dengan rasio terhadap PDB di kisaran 39,86%. Rasio ini masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan undang-undang, yaitu 60% dari PDB.
Sebagai perbandingan, pada akhir 2024, rasio utang pemerintah berada di sekitar 39,4%, menunjukkan peningkatan yang relatif terkendali meski ada tekanan dari kebutuhan pembiayaan pembangunan dan stabilisasi ekonomi.

Untuk 2025, pemerintah menargetkan defisit anggaran sekitar 2,78% dari PDB, yang masih dalam batas aman. Fokus kebijakan fiskal diarahkan pada stabilitas ekonomi makro, pengendalian inflasi, serta penguatan daya saing industri nasional.

Kebijakan Likuiditas dan Peningkatan Penerimaan

Selain efisiensi belanja, pemerintah juga menempuh langkah-langkah peningkatan likuiditas perbankan untuk mendukung sektor riil. Kementerian Keuangan telah menempatkan dana sekitar Rp 200 triliun di bank-bank BUMN guna memperkuat penyaluran kredit produktif ke sektor-sektor prioritas, seperti UMKM, pertanian, manufaktur, dan energi terbarukan.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat sirkulasi uang di masyarakat dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan tersebut, dan siap menambah injeksi likuiditas bila kondisi ekonomi membutuhkannya.

Di sisi lain, perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan terus digencarkan untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax-to-GDP ratio). Reformasi pajak diarahkan agar sistem menjadi lebih adil, transparan, dan efisien, termasuk dengan optimalisasi pajak digital dan integrasi data ekonomi nasional.

Tantangan: Utang Infrastruktur dan Efisiensi Proyek

Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan utang proyek infrastruktur besar, seperti proyek kereta cepat Jakarta–Bandung dan pembangunan jaringan transportasi regional lainnya.
Purbaya menegaskan bahwa pembiayaan proyek strategis tidak akan sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dikelola secara terpisah melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan dana kekayaan negara.

Pendekatan ini diharapkan menjaga kesehatan fiskal jangka panjang sekaligus memastikan proyek-proyek strategis tetap berjalan sesuai target pembangunan nasional.

Peluang dan Risiko ke Depan

Peluang utama dari strategi ini adalah meningkatnya efisiensi ekonomi dan produktivitas nasional. Dengan belanja yang lebih terarah dan likuiditas yang cukup, sektor swasta diharapkan tumbuh lebih cepat, memperkuat penerimaan pajak, dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang.

Namun, tantangan besar masih membayangi, terutama terkait pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan pengawasan terhadap potensi kebocoran. Risiko lainnya adalah rendahnya permintaan kredit dari sektor usaha jika kondisi global melambat, sehingga stimulus likuiditas tidak terserap optimal.

Selain itu, pemerintah juga harus menjaga kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat internasional dengan tetap menjaga transparansi dan disiplin fiskal.

Kesimpulan

Dengan total utang negara yang kini melampaui Rp 9.000 triliun, pemerintah di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa berupaya menegakkan disiplin fiskal yang lebih kuat, belanja yang lebih efisien, dan penguatan penerimaan negara.
Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.