Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, Targetkan 6 Persen di 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan arah dan hasil pertumbuhan ekonomi nasional di era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Jumat (17/10/2025), Purbaya menjelaskan bahwa pada masa kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia sempat tumbuh di kisaran 6 persen per tahun. Capaian itu dianggap cukup tinggi, meskipun pembangunan infrastruktur dan proyek besar pada waktu itu tidak seagresif di era Jokowi.

Sementara itu, selama masa pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen. Namun, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem, memperluas pembangunan infrastruktur hingga pelosok, serta menjaga stabilitas fiskal di tengah guncangan global seperti pandemi COVID-19, perang dagang, dan fluktuasi harga komoditas dunia.

Faktor Pembeda Antara Era SBY dan Jokowi

Menurut Menkeu Purbaya, perbedaan utama antara kedua periode tersebut terletak pada sumber penggerak utama ekonomi nasional.

“Era SBY lebih banyak mengandalkan sektor swasta, sedangkan di era Jokowi, penggerak utamanya berasal dari belanja pemerintah,” ujar Purbaya.

Ia menilai, strategi Jokowi yang fokus pada pembangunan infrastruktur berhasil membuka konektivitas dan mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah. Namun, efek langsung terhadap percepatan pertumbuhan jangka pendek belum terlalu signifikan karena proyek-proyek tersebut bersifat jangka panjang.

Sebaliknya, di masa SBY, kondisi global relatif lebih kondusif. Harga komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel tengah tinggi, sehingga ekspor Indonesia meningkat pesat. Peran sektor swasta dan investasi asing juga lebih dominan, terutama pada periode 2007–2011.

Strategi Baru Pemerintah: Seimbangkan Sektor Publik dan Swasta

Melihat kedua pengalaman tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah saat ini berupaya menggabungkan dua pendekatan sekaligus: mendorong investasi swasta dan menjaga peran belanja negara sebagai motor pertumbuhan.

“Ke depan, kami ingin menggerakkan keduanya secara bersamaan. Pemerintah tetap akan belanja, tapi swasta juga harus lebih berani ekspansi. Dengan cara ini, target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 bukan hal yang mustahil,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat daya tarik investasi, termasuk penyederhanaan perizinan, insentif pajak bagi industri strategis, serta peningkatan efisiensi logistik nasional. Program hilirisasi mineral dan pengembangan energi hijau juga menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan berkelanjutan.

Tantangan Ekonomi dan Tekanan di Lapangan

Purbaya juga menyoroti adanya tekanan pada sektor riil yang mulai terasa sejak April hingga Agustus 2025. Sejumlah indikator, seperti penjualan ritel dan daya beli masyarakat, menunjukkan perlambatan.

Menurutnya, kondisi tersebut turut memicu demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025, yang lebih dipicu oleh masalah ekonomi daripada isu politik.

“Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka sedang sulit,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya respons cepat pemerintah untuk menenangkan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat kecil, seperti penyaluran bantuan sosial, subsidi pangan, serta penciptaan lapangan kerja baru.

Optimisme ke Depan

Meski menghadapi tekanan global, Menkeu Purbaya tetap optimistis bahwa Indonesia memiliki pondasi ekonomi yang kuat. Inflasi terkendali di bawah 3 persen, cadangan devisa berada di atas US$140 miliar, dan defisit APBN masih dalam batas aman sekitar 2,3 persen dari PDB.

“Kalau semua sektor bisa bergerak serentak, baik swasta maupun pemerintah, kita akan mampu mencapai pertumbuhan 6 persen dan menjaga kesejahteraan rakyat,” tutup Purbaya.