Indonesia Sepakat Impor Produk Pertanian AS Senilai Rp 73 Triliun, Termasuk Kedelai dan Kapas

Jakarta, 23 Juli 2025 – Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyampaikan bahwa Indonesia akan mengimpor produk-produk pertanian dari Amerika Serikat dengan total nilai mencapai USD 4,5 miliar atau setara Rp 73 triliun (mengacu pada kurs USD 1 = Rp 16.295).

Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi sekaligus menciptakan keseimbangan perdagangan antar kedua negara. Salah satu kompensasi dari kesepakatan ini adalah penurunan tarif impor produk pertanian AS dari 32% menjadi 19% di pasar Indonesia.

“Iya, kita akan membeli produk pertanian dari AS senilai USD 4,5 miliar. Nantinya kita akan bahas lebih detail bentuk perjanjian dagangnya seperti apa,” ujar Budi Santoso saat ditemui di Jakarta Barat pada Rabu (23/7/2025), usai meninjau hasil pengawasan terhadap produk impor seperti smartphone, suku cadang, dan aksesoris.

Rincian Produk yang Diimpor

Dalam pernyataan bersama (joint statement) yang dirilis secara resmi oleh kedua pemerintah, Indonesia akan membeli sejumlah produk pertanian dari AS, antara lain:

• Kedelai

• Bungkil kedelai (soybean meal)

• Gandum

• Kapas

Produk-produk tersebut memiliki peran penting bagi industri dalam negeri, terutama sektor makanan, tekstil, dan pakan ternak. Indonesia saat ini memang masih sangat bergantung pada impor bahan pangan seperti kedelai dan gandum, karena keterbatasan produksi domestik dan tingginya permintaan dari industri pengolahan makanan.

Impor Produk Energi dan Komersial Lainnya

Tak hanya produk pertanian, Indonesia juga akan mengimpor produk energi dari AS dengan nilai mencapai USD 15 miliar, meliputi:

• Liquefied Petroleum Gas (LPG)

• Minyak mentah (crude oil)

• Bensin (gasoline)

Kerja sama ini diharapkan membantu Indonesia menjaga stabilitas pasokan energi, mengingat konsumsi energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan mobilitas masyarakat.

Investasi dan Pengadaan Pesawat

Dalam joint statement tersebut juga tercantum beberapa komitmen komersial antara perusahaan-perusahaan AS dan Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah pengadaan pesawat senilai USD 3,2 miliar yang akan melibatkan perusahaan penerbangan nasional dan produsen pesawat asal AS, seperti Boeing.

Pengadaan ini dinilai sebagai bagian dari modernisasi armada penerbangan nasional dan peningkatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional.

Indonesia Hapus 99% Hambatan Tarif untuk Produk AS

Sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat hubungan ekonomi dua arah, Pemerintah Indonesia juga menyetujui penghapusan sekitar 99% hambatan tarif untuk seluruh jenis produk industri, makanan, dan pertanian dari AS yang masuk ke pasar Indonesia.

Kebijakan ini dinilai akan memberi manfaat besar bagi pelaku usaha dari kedua negara dan mempercepat masuknya investasi asing langsung (FDI) dari AS ke Indonesia, khususnya di sektor-sektor strategis.

Tanggapan dan Dampak Potensial

Langkah ini menuai tanggapan beragam dari para pengamat ekonomi. Beberapa pihak memandang kebijakan ini sebagai strategi cerdas untuk membuka akses pasar global, meningkatkan daya saing ekspor, dan menarik investasi asing. Namun, sebagian lainnya mengingatkan agar pemerintah juga memberi perhatian lebih pada perlindungan sektor pertanian lokal, agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih mengimpor lebih dari 2 juta ton kedelai setiap tahunnya, terutama dari Amerika Serikat dan Brasil. Dengan adanya perjanjian ini, diperkirakan volume impor kedelai dari AS akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Penutup

Kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat ini merupakan bagian dari pendekatan diplomatik dan ekonomi yang lebih terbuka dan strategis. Selain mempererat kerja sama dua negara, perjanjian ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui integrasi global dan reformasi perdagangan.

Pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi berkala dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan ini agar tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pelaku usaha nasional.