Danantara Himpun Rp 50 Triliun dari Patriot Bond, Siap Danai Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini tengah menjadi sorotan setelah berhasil menghimpun sekitar Rp 50 triliun melalui penerbitan obligasi khusus bernama Patriot Bond. Dana jumbo tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis nasional, salah satunya program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste-to-energy (PSEL).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menyampaikan bahwa sebagian dana dari Patriot Bond memang akan diarahkan ke proyek pengolahan sampah tersebut.

“Salah satunya buat itu,” ujar Pandu seusai acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Namun, Pandu menegaskan bahwa tidak seluruh dana Rp 50 triliun itu akan digunakan untuk proyek PSEL. Akan ada sejumlah proyek lain yang juga mendapatkan pendanaan dari Patriot Bond.

“Nanti tentu akan ada beberapa proyek lain. Nanti pasti akan dikomunikasikan ke semua,” katanya.

Tujuan dan Karakter Patriot Bond

Patriot Bond merupakan instrumen investasi nasional yang diterbitkan Danantara untuk mendukung agenda transisi energi, hilirisasi industri, dan penguatan infrastruktur strategis di Indonesia. Obligasi ini memiliki dua seri, dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun, masing-masing senilai Rp 25 triliun.

Menariknya, tingkat kupon yang ditawarkan hanya sekitar 2 persen, jauh lebih rendah dibandingkan obligasi pemerintah pada umumnya. Karena itu, Patriot Bond disebut sebagai bentuk “investasi patriotik” — di mana imbal hasilnya tidak semata-mata bersifat finansial, melainkan juga berkontribusi pada pembangunan nasional.

Beberapa pengusaha besar Indonesia disebut turut berpartisipasi dalam pembelian Patriot Bond, sebagai wujud dukungan terhadap kemandirian ekonomi dan penguatan sektor energi bersih dalam negeri.

Fokus pada Proyek Waste-to-Energy

Sebagian dana Patriot Bond akan diarahkan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik (PSEL) di berbagai daerah. Danantara menargetkan setidaknya delapan proyek WTE akan diluncurkan paling lambat pada akhir Oktober 2025.

Rencana jangka menengahnya adalah menghadirkan 33 fasilitas PSEL di seluruh Indonesia. Setiap instalasi dirancang untuk mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari, dengan kapasitas produksi listrik mencapai 15 megawatt (MW) per lokasi.

Nilai investasi per proyek diperkirakan mencapai Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun, tergantung pada teknologi yang digunakan dan skala pengolahan. Teknologi yang dipilih harus memenuhi standar lingkungan internasional, termasuk sistem pembakaran bersih untuk meminimalkan emisi berbahaya seperti dioxin dan furan.

Pemerintah sendiri tengah menyederhanakan regulasi untuk mempercepat realisasi proyek-proyek PSEL, di antaranya dengan penyusunan peraturan presiden baru yang akan mempercepat proses izin lingkungan dan lahan.

Potensi Pendanaan Lain

Selain proyek pengolahan sampah, Danantara juga mempersiapkan penyaluran dana ke beberapa sektor strategis lainnya:

1. Energi Terbarukan
   Danantara telah menandatangani kerja sama investasi senilai US$ 10 miliar dengan perusahaan energi asal Arab Saudi, ACWA Power, untuk mengembangkan proyek-proyek energi bersih, termasuk hidrogen hijau dan desalinasi air laut.

2. Hilirisasi Mineral dan Baterai EV
   Danantara juga menjalin kemitraan dengan perusahaan bahan baku asal Tiongkok, GEM, untuk membangun pusat pengolahan nikel di Indonesia. Proyek ini akan mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama industri baterai global.

3. Proyek Strategis Nasional Lainnya
   Dalam jangka menengah, Danantara berencana mendukung investasi di bidang ketahanan pangan, keamanan energi, layanan keuangan, infrastruktur digital, dan kesehatan. Dalam tiga bulan pertama, lembaga ini menargetkan penempatan dana hingga US$ 10 miliar di berbagai proyek strategis.

Tantangan yang Dihadapi

Walau ambisius, pelaksanaan program ini bukan tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

• Biaya Tinggi dan Pengelolaan Sampah
  Proses pemilahan dan pengolahan sampah agar layak diolah menjadi energi membutuhkan investasi teknologi dan infrastruktur yang besar. Banyak pihak menyebut proyek ini sebagai “proyek mahal” yang perlu perencanaan matang.

• Risiko Lingkungan dan Teknologi
  Salah pemilihan teknologi bisa menimbulkan polusi udara berbahaya. Karena itu, proyek PSEL harus diawasi ketat dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

• Perizinan dan Regulasi
  Hambatan regulasi seperti perizinan lingkungan dan lahan masih sering memperlambat pembangunan. Pemerintah berkomitmen mempercepat proses tersebut melalui kebijakan lintas kementerian.

• Tata Kelola dan Transparansi
  Sebagai lembaga investasi baru yang mengelola dana besar, Danantara harus memastikan pengawasan dan transparansi publik agar proyek berjalan akuntabel.

Dukungan Pemerintah dan Target Nasional

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu 18 bulan untuk memastikan proyek-proyek waste-to-energy dapat mulai beroperasi. Pemerintah juga telah menetapkan 33 lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai calon area pembangunan fasilitas PSEL nasional.

Salah satu proyek yang sudah dimulai adalah di Tangerang Selatan, tepatnya di TPA Cipeucang, dengan nilai investasi sekitar Rp 2,65 triliun. Proyek ini menargetkan produksi listrik hingga 23 MW dan diharapkan beroperasi penuh pada tahun 2029.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia menghasilkan sekitar 34 juta ton sampah pada tahun 2024, namun baru sekitar 60 persen yang dikelola secara layak. Karena itu, pembangunan PSEL menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah sampah perkotaan sekaligus memperkuat pasokan listrik nasional.

Kesimpulan

Penerbitan Patriot Bond senilai Rp 50 triliun menandai langkah besar Danantara dalam memperkuat kemandirian investasi nasional. Melalui instrumen ini, Indonesia berupaya membangun ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan, dimulai dari proyek pengolahan sampah menjadi energi.

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pemilihan teknologi yang tepat, tata kelola yang transparan, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Bila berjalan sesuai rencana, proyek ini tidak hanya akan mengubah cara Indonesia mengelola sampah, tetapi juga memperkuat posisi negara sebagai pionir energi bersih di kawasan Asia Tenggara.