Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kemendag Sukses Tekan Kesenjangan Harga dan Perkuat Kedaulatan Perdagangan Nasional

Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sejumlah capaian strategis dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok (bapok), memperkuat industri nasional, serta melindungi konsumen di seluruh Indonesia.

Harga Bahan Pokok Lebih Stabil di 514 Kabupaten/Kota

Dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kemendag berhasil memangkas disparitas harga barang kebutuhan pokok antar daerah, dari 14,25 persen pada 2014 menjadi hanya 10,25 persen pada 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam distribusi pasokan dan efisiensi rantai perdagangan di berbagai wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia yang selama ini sering menghadapi harga lebih tinggi.

Keberhasilan ini ditopang oleh penguatan Sistem Pemantauan Harga Pasar (SP2KP) — platform digital yang kini mencakup 544 pasar di 514 kabupaten/kota. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau fluktuasi harga secara real time dan mengambil langkah intervensi cepat jika terjadi lonjakan harga di daerah tertentu.

“SP2KP membuat pemerintah lebih responsif. Jika ada kenaikan harga di suatu wilayah, kita segera tahu penyebabnya dan bisa melakukan distribusi antardaerah,” ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso, Sabtu (25/10/2025).

Perdagangan Antarwilayah Makin Efisien

Kemendag juga memperkuat program perdagangan antarwilayah melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha logistik. Sejumlah jalur distribusi baru di kawasan Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua kini telah diaktifkan menggunakan skema tol laut dan digitalisasi perdagangan.

Langkah ini membuat pasokan barang kebutuhan pokok lebih merata dan menekan biaya logistik hingga 12 persen lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Perlindungan Industri Dalam Negeri Ditingkatkan

Untuk menjaga keadilan perdagangan, Kemendag memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik melalui penerapan:

• Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk mengatasi praktik dumping oleh importir asing,

• Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk melindungi industri strategis dari lonjakan impor, serta

• Bea Masuk Imbalan bagi produk yang memperoleh subsidi tidak wajar dari negara asalnya.

Hingga 2025, tercatat 10 kasus safeguard dan 13 kasus antidumping tengah diproses oleh pemerintah. Dari jumlah itu, 4 kasus safeguard dan 4 kasus antidumping sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Ini bagian dari amanat Presiden agar perdagangan nasional berjalan adil. Kita tidak ingin industri dalam negeri kalah di rumah sendiri,” tegas Mendag Budi Santoso.

Dorong Cinta Produk Lokal

Kemendag juga terus menggaungkan kampanye nasional seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan Gerakan Kamis Pakai Lokal (GASPOL). Gerakan ini tidak hanya bertujuan menumbuhkan kebanggaan terhadap produk lokal, tetapi juga memperluas pasar bagi pelaku UMKM dan industri kreatif.

Data Kemendag mencatat, hingga kuartal ketiga 2025, nilai transaksi produk lokal melalui kampanye BBI mencapai Rp 17,8 triliun, meningkat hampir 30 persen dibanding tahun 2024.

Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen

Dari sisi perlindungan konsumen, Kemendag menunjukkan kinerja tegas terhadap pelanggaran impor ilegal dan perdagangan barang tidak sesuai standar. Sepanjang 2025, telah dilakukan penindakan terhadap barang impor ilegal senilai Rp 156,9 miliar, mencakup produk tekstil, elektronik, serta kosmetik tanpa izin edar.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bea Cukai untuk memperketat pengawasan di pintu masuk utama seperti Batam, Tanjung Priok, dan Belawan.

Rencana Lanjutan 2026: Digitalisasi dan Ketahanan Perdagangan

Memasuki tahun kedua pemerintahan, Kemendag berencana memperluas SP2KP dengan sistem big data analitik dan AI untuk memprediksi tren harga dan pasokan. Selain itu, pemerintah juga akan memperluas ekspor produk UMKM ke pasar ASEAN seiring berlakunya integrasi ekonomi digital di kawasan tersebut pada 2026.

“Kita tidak hanya menjaga harga dan perdagangan dalam negeri, tetapi juga menyiapkan fondasi agar produk Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar global,” tutup Budi Santoso.