Turkmenistan Masuk ke Ekonomi Digital

Turkmenistan resmi melangkah ke dunia digital dengan mengesahkan undang-undang baru yang melegalkan dan mengatur aset virtual, termasuk cryptocurrency. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Serdar Berdymukhamedov dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi negara untuk mendiversifikasi ekonomi dan tidak hanya bergantung pada ekspor gas alam. Turkmenistan memiliki cadangan gas alam terbesar keempat di dunia. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa undang-undang ini akan membantu menarik investasi dan mendorong digitalisasi. Aturan ini memberikan landasan hukum untuk penciptaan, penyimpanan, penggunaan, dan perdagangan aset digital di Turkmenistan.

Perubahan Kebijakan yang Besar

Sebelumnya, Turkmenistan dikenal sebagai negara dengan ekonomi yang tertutup dan sangat dikontrol, serta memandang crypto dengan penuh kehati-hatian. Crypto berada di wilayah “abu-abu” dan tidak memiliki kejelasan hukum. Namun, undang-undang baru ini menunjukkan perubahan besar dalam kebijakan negara.

Mulai 2026, perusahaan crypto exchange dan mining harus melakukan registrasi dan mendapatkan lisensi untuk beroperasi. Undang-undang ini juga mengatur standar Anti-Money Laundering (AML), termasuk kewajiban Know-Your-Client (KYC) dan larangan penggunaan wallet anonim. Namun, aset digital tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi atau mata uang dalam negeri.

Mengikuti Tren Negara Asia Tengah Lainnya

Turkmenistan mengikuti jejak negara-negara Asia Tengah lainnya yang mulai melihat aset digital sebagai peluang untuk modernisasi ekonomi dan menarik investasi global.

• Kirgistan telah menjadi salah satu pelopor regional dengan meluncurkan stablecoin nasional dan central bank digital currency (CBDC) pada akhir 2025 bekerja sama dengan Binance.
• Uzbekistan dan Kazakhstan sudah lebih dulu menerapkan aturan lisensi dan mining crypto.

Ketika regulasi baru Turkmenistan mulai berlaku tahun depan, dunia akan mengamati apakah model ini mampu menarik investor asing sambil tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap sistem keuangan nasional.