Utang Luar Negeri Indonesia Melambat, Sentuh USD 431,9 Miliar di Agustus 2025

Jakarta, 16 Oktober 2025 – Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus mengalami perlambatan. Pada Agustus 2025, posisi ULN tercatat sebesar USD 431,9 miliar, atau setara dengan Rp 7.159 triliun berdasarkan kurs Rp16.575 per dolar AS. Secara tahunan, utang luar negeri tumbuh 2,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan 4,2% (yoy) pada Juli 2025.

“Perkembangan ini terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan terjadinya kontraksi di sektor swasta,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resminya, Kamis (16/10/2025).

Pertumbuhan Utang Pemerintah Melambat

Dari total tersebut, utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2025 mencapai USD 213,9 miliar, tumbuh 6,7% (yoy). Namun, angka ini juga melambat dibandingkan 9,0% (yoy) pada Juli. BI menjelaskan, perlambatan ini disebabkan oleh menurunnya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Ketidakpastian global itu dipicu oleh berbagai faktor, seperti penundaan pemangkasan suku bunga The Fed, penguatan dolar AS, dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang mendorong investor mencari aset yang lebih aman. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya minat asing untuk menempatkan dana di pasar obligasi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meski demikian, BI menegaskan bahwa pengelolaan ULN pemerintah masih terkendali dan sehat.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, utang luar negeri dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya terus diarahkan untuk membiayai program prioritas yang mendukung keberlanjutan dan penguatan ekonomi nasional,” kata Ramdan.

Sektor Pengguna Utang

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk mendukung pembangunan di sektor-sektor strategis:

• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 23,4%
• Jasa Pendidikan: 17,2%
• Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: 15,7%
• Konstruksi: 12,3%
• Transportasi dan Pergudangan: 9,0%
• Jasa Keuangan dan Asuransi: 8,0%

BI menegaskan bahwa 99,9% dari total ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, yang berarti risikonya relatif rendah dan memberikan ruang bagi stabilitas fiskal jangka menengah.

Sektor Swasta Masih Tertekan

Sementara itu, ULN sektor swasta masih menunjukkan kontraksi seiring dengan sikap hati-hati perusahaan dalam menambah utang baru. Tekanan nilai tukar rupiah dan biaya pinjaman global yang tinggi membuat banyak perusahaan menunda ekspansi atau restrukturisasi pinjaman luar negeri.

Data BI menunjukkan, sebagian besar ULN swasta berasal dari sektor industri pengolahan, pertambangan, serta jasa keuangan dan asuransi. Struktur ULN swasta juga tetap didominasi oleh pinjaman jangka panjang, yang mencakup lebih dari 75% dari total ULN swasta.

Utang Masih Aman dan Terkendali

Secara keseluruhan, BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh porsi besar utang jangka panjang dan basis kreditur yang beragam. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih terjaga di bawah 35%, jauh di bawah ambang batas aman internasional sebesar 60%.

Ke depan, BI dan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas eksternal, memperkuat cadangan devisa, serta meningkatkan pembiayaan produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.