Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, disebut mengarahkan para donornya untuk tidak menggunakan Binance dalam transaksi donasi kripto. Sebagai gantinya, kelompok tersebut menyebut sejumlah platform lain seperti Bybit, OKX, Kast, dan RedotPay.

Informasi tersebut berasal dari sebuah pesan tertanggal 10 Februari 2025 yang diterima oleh informan Federal Bureau of Investigation (FBI). Dokumen itu kemudian dipublikasikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (US Department of Justice/DoJ) pada 16 September 2026 dalam perkara penyitaan aset yang diajukan ke pengadilan federal di District of Columbia, Washington.

Dokumen tersebut kembali menyoroti persoalan penting dalam ekosistem kripto, yakni bagaimana transaksi aset digital dapat dilacak dan bagaimana bursa kripto merespons aktivitas yang diduga berkaitan dengan kelompok yang terkena sanksi.

Al-Qassam Disebut Tidak Mempercayai Binance

Dalam bagian yang membahas donasi kripto, pesan tersebut menyarankan agar Binance tidak digunakan untuk mengirimkan dana. Dokumen juga menunjukkan adanya upaya untuk menghindari penggunaan informasi identitas penerima yang sebenarnya.

Arahan tersebut menunjukkan kekhawatiran bahwa transaksi melalui platform tertentu dapat memicu pemblokiran atau tindakan penegakan hukum terhadap dompet digital yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Namun, keberadaan instruksi tersebut tidak berarti transaksi dapat sepenuhnya disembunyikan. Transaksi pada blockchain publik, termasuk jaringan yang digunakan untuk USDT, pada dasarnya meninggalkan jejak digital yang dapat dianalisis.

AS Sita Kripto yang Dikaitkan dengan Investigasi

Sebelumnya, pada 27 Maret 2025, Departemen Kehakiman AS mengumumkan penyitaan sekitar US$201.400 dalam aset kripto dalam sebuah penyelidikan yang mencakup transaksi lebih dari US$1,5 juta sejak Oktober 2024.

Investigasi tersebut mencakup sedikitnya 17 alamat pengumpulan kripto.

Analisis blockchain yang disebut dalam laporan tersebut juga menemukan aktivitas transaksi pada salah satu alamat yang sebelumnya disebut hanya digunakan satu kali. Alamat tersebut ternyata menerima 34 setoran antara 11 dan 21 Februari, dengan total sekitar 25.211 USDT.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transaksi aset kripto dapat meninggalkan pola yang kemudian dianalisis oleh penyidik dan perusahaan analitik blockchain.

Bybit, OKX hingga RedotPay Disebut dalam Pesan

Selain Binance, dokumen tersebut menyebut beberapa platform dan aplikasi yang dikaitkan dengan aktivitas transfer kripto, antara lain:

• Bybit
• OKX
• Kast
• RedotPay
• Trust Wallet

Pesan tersebut juga menyebut penggunaan platform yang berbeda untuk tahapan transaksi tertentu.

Penyebutan sejumlah platform ini tidak secara otomatis berarti perusahaan-perusahaan tersebut mendukung atau mengetahui aktivitas Hamas. Platform kripto dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna, sementara kewajiban dan respons masing-masing perusahaan terhadap transaksi mencurigakan dapat berbeda.

USDT di Jaringan Tron Jadi Perhatian

Pesan tersebut juga menyebut penggunaan Tether (USDT) melalui jaringan TRC-20 yang berjalan di blockchain Tron.

USDT merupakan stablecoin yang nilainya dirancang mengikuti dolar AS. Aset ini banyak digunakan dalam perdagangan dan transfer kripto karena menawarkan likuiditas tinggi dan relatif stabil dibandingkan aset kripto seperti Bitcoin atau Ether.

Namun, karakteristik tersebut juga membuat stablecoin menjadi perhatian regulator dan penegak hukum ketika digunakan dalam transaksi yang berkaitan dengan aktivitas ilegal atau pihak yang dikenai sanksi.

Jaringan blockchain yang bersifat publik memungkinkan riwayat transaksi tertentu ditelusuri melalui analisis blockchain. Karena itu, penggunaan aset kripto tidak otomatis membuat aliran dana menjadi tidak terlihat.

Kasus Ini Menunjukkan Tantangan Pelacakan Dana Kripto

Kasus yang diungkap dalam dokumen pengadilan AS tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang berusaha memindahkan dana melalui aset digital juga menghadapi tantangan dalam menjaga kerahasiaan transaksi.

Di sisi lain, perusahaan analitik blockchain dan lembaga penegak hukum terus mengembangkan metode untuk mengidentifikasi pola transaksi, menghubungkan alamat dompet dengan aktivitas tertentu, serta melakukan penyitaan ketika terdapat dasar hukum yang memadai.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa anonimitas dalam aset kripto tidak bersifat mutlak. Meskipun seseorang dapat menggunakan alamat blockchain tanpa mencantumkan nama secara langsung, aktivitas pada jaringan publik dapat meninggalkan jejak yang kemudian dianalisis.

Kesimpulan

Dokumen yang dipublikasikan Departemen Kehakiman AS pada September 2026 menyebut bahwa Brigade Al-Qassam mengarahkan donasi kripto untuk tidak menggunakan Binance dan menyebut beberapa platform alternatif.

Kasus tersebut juga menjadi contoh bagaimana transaksi kripto yang dilakukan melalui blockchain publik dapat ditelusuri. Penggunaan stablecoin seperti USDT memang menawarkan likuiditas dan kemudahan transfer, tetapi tidak berarti aliran dananya sepenuhnya tidak dapat dilacak.

Keyword utama: Al-Qassam Brigades Binance
Keyword terkait: Hamas kripto, donasi kripto Hamas, Binance, Bybit, OKX, USDT, Tron, TRC-20, pelacakan transaksi kripto
Slug: al-qassam-brigades-hindari-binance-donasi-kripto
Meta description: Al-Qassam Brigades disebut menghindari Binance untuk donasi kripto dan menyebut Bybit, OKX hingga RedotPay dalam dokumen FBI yang dipublikasikan AS.