Bahlil Ungkap Alasan Indonesia Kalah dari Vietnam Saat Perang Dagang AS-China

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Indonesia gagal memanfaatkan peluang investasi ketika perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China mulai mendorong sejumlah perusahaan memindahkan basis produksinya dari China.

Menurut Bahlil, momentum tersebut mulai terlihat pada 2016-2017. Saat itu, sejumlah perusahaan mulai mempertimbangkan relokasi produksi dari China ke negara lain di Asia, terutama Vietnam.

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku 10 Karya Nyata untuk Negeri Setengah Abad, Jumat (7/8/2026).

“Dulu pada saat tahun 2016-2017 terjadi perang dagang antara China dan Amerika. Ada 32 perusahaan yang hengkang dari China ke Vietnam. Indonesia tidak dapat kebagian,” ujar Bahlil, Jumat (7/8/2026) malam.

Bahlil mengatakan, kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah. Ia bersama Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas mengapa Indonesia tidak mampu menarik perusahaan-perusahaan yang sedang mencari lokasi produksi baru.

Menurut Bahlil, salah satu persoalan utama berada pada biaya investasi, khususnya harga lahan kawasan industri.

Harga Lahan Jadi Salah Satu Kendala

Bahlil menjelaskan, biaya lahan industri di Indonesia ketika itu dinilai kurang kompetitif dibandingkan Vietnam.

Ia mencontohkan harga lahan kawasan industri di Vietnam yang menurutnya sekitar Rp600 ribu, sedangkan di Indonesia dapat mencapai Rp2 juta.

“Ternyata harga tanah di Vietnam, kawasan industrinya hanya Rp600 ribu dan di Indonesia itu sampai Rp2 juta,” kata Bahlil.

Perbedaan tersebut menjadi persoalan penting bagi industri manufaktur karena harga lahan merupakan salah satu komponen awal investasi. Semakin mahal biaya untuk mendapatkan lahan dan membangun fasilitas produksi, semakin besar pula modal yang harus disiapkan perusahaan.

Namun, harga lahan bukan satu-satunya alasan perusahaan memilih Vietnam. Negara tersebut juga memiliki sejumlah keunggulan lain, termasuk biaya tenaga kerja yang relatif kompetitif, jaringan perjanjian perdagangan bebas, serta kebijakan yang agresif untuk menarik investasi manufaktur.

Data Departemen Luar Negeri AS menunjukkan Vietnam menerima sekitar US$143 miliar investasi asing kumulatif sepanjang 2010-2019, dengan sekitar 59% mengalir ke sektor manufaktur, termasuk elektronik, tekstil, alas kaki, dan komponen otomotif.

Sebuah studi yang mengacu pada data Bank Dunia juga mencatat bahwa pada periode Juni-Agustus 2019 terdapat 33 perusahaan yang mengumumkan rencana memindahkan atau memperluas basis manufakturnya keluar dari China. Dari jumlah tersebut, 23 perusahaan memilih Vietnam, sedangkan sisanya tersebar ke negara seperti Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand. 

Hal ini menunjukkan bahwa persaingan mendapatkan investasi hasil relokasi produksi China memang tidak hanya terjadi antara Indonesia dan Vietnam, tetapi melibatkan banyak negara.

Perang Dagang Mengubah Peta Manufaktur Asia

Ketegangan perdagangan AS-China kemudian semakin meningkat sejak 2018, ketika pemerintahan Presiden Donald Trump mengenakan tarif terhadap berbagai produk China dan Beijing merespons dengan kebijakan serupa.

Perang dagang tersebut membuat perusahaan multinasional mulai mengevaluasi kembali rantai pasok global mereka. Sebagian perusahaan memilih menerapkan strategi China+1, yakni tetap mempertahankan aktivitas di China tetapi menambah basis produksi di negara lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu negara.

Bagi negara-negara Asia Tenggara, kondisi ini sebenarnya menciptakan peluang besar.

Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam melimpah, serta posisi strategis di kawasan ASEAN. Namun, menurut Bahlil, Indonesia pada periode awal tersebut belum mampu menawarkan kombinasi biaya dan kemudahan investasi yang cukup menarik dibandingkan Vietnam.

Kajian mengenai dampak perang dagang AS-China terhadap Indonesia juga menunjukkan bahwa peluang relokasi manufaktur memang tidak otomatis menguntungkan seluruh negara ASEAN. Vietnam menjadi salah satu negara yang paling mampu menangkap peluang tersebut, sementara Indonesia, Singapura, dan Filipina menghadapi sejumlah hambatan dalam menarik perusahaan yang keluar dari China. (DOI)

Di sisi lain, perang dagang juga membawa risiko bagi Indonesia. China merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia sehingga perlambatan ekonomi China dapat berdampak terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kajian Mari Pangestu mengenai perang dagang AS-China menyebut ketidakpastian akibat konflik kedua negara berpotensi memengaruhi pertumbuhan global dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. 

Pemerintah Kemudian Membangun Kawasan Industri Batang

Pengalaman kehilangan peluang investasi tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang pemerintah mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Jawa Tengah.

Konsepnya adalah menyediakan kawasan industri dengan lahan yang lebih kompetitif sekaligus dilengkapi infrastruktur, akses transportasi, fasilitas utilitas, dan berbagai kemudahan bagi investor.

Bahlil mengatakan penyusunan konsep dan master plan kawasan tersebut dilakukan oleh tim Kementerian Investasi sebagai bagian dari strategi memperbaiki daya saing investasi Indonesia.

“Jadi ini yang sudah dilakukan. Dan itu kita lakukan konsepnya, master plan-nya semuanya dilakukan oleh teman-teman Kementerian Investasi. Bukan saya yang hebat, tapi tim Kementerian Investasi yang hebat,” tandas Bahlil.

KITB kemudian berkembang menjadi salah satu proyek industri penting di Jawa Tengah. Kawasan tersebut kini dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong investasi manufaktur, hilirisasi, ekspor, serta penciptaan lapangan kerja.

Batang Mulai Menjadi Magnet Investasi

Perkembangan kawasan tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah untuk membangun pusat industri baru mulai menghasilkan dampak.

Pada April 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut kawasan industri Batang telah menyerap 18.390 tenaga kerja. Pemerintah daerah juga melihat kawasan tersebut mulai menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat setempat. 

Sementara itu, pemerintah terus memperkuat infrastruktur pendukung kawasan.

Pada April 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pembangunan dry port di KITB untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang. Kerja sama tersebut melibatkan PT Kereta Api Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia, PT KITB, serta PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah.

Pemerintah menargetkan fasilitas logistik berbasis rel tersebut dapat memperkuat posisi Batang sebagai salah satu simpul logistik penting di Jawa Tengah. 

Langkah tersebut penting bagi industri manufaktur karena biaya logistik merupakan salah satu komponen yang menentukan daya saing produk. Infrastruktur yang lebih baik dapat membantu perusahaan menekan waktu dan biaya pengiriman bahan baku maupun produk jadi.

Energi Terbarukan Juga Disiapkan

Pengembangan KITB tidak hanya berfokus pada lahan dan transportasi.

Pada Februari 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui PT Jateng Petro Energi menjalin kerja sama dengan KITB untuk pengembangan layanan energi baru dan terbarukan (EBT) yang terintegrasi dengan sistem kelistrikan dengan konsep zero interruption power. 

Ketersediaan energi yang stabil menjadi faktor penting bagi industri manufaktur, terutama perusahaan yang menjalankan proses produksi berkelanjutan dan membutuhkan pasokan listrik tanpa gangguan.

Dengan demikian, persaingan kawasan industri kini tidak lagi hanya ditentukan oleh murahnya harga tanah. Investor juga mempertimbangkan kualitas infrastruktur, listrik, akses pelabuhan, jaringan jalan, tenaga kerja, kepastian regulasi, insentif, serta kecepatan perizinan.

Tantangan Indonesia Belum Selesai

Meski Batang menunjukkan perkembangan positif, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama relokasi manufaktur global.

Persaingan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya semakin ketat. Negara-negara tersebut juga terus memperbaiki iklim investasinya untuk menarik perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi produksi dari China.

Vietnam, misalnya, memperoleh keuntungan dari sejumlah perjanjian perdagangan bebas dan basis manufaktur yang berkembang pesat. Negara tersebut juga menjadi tujuan penting bagi industri elektronik, tekstil, alas kaki, hingga komponen otomotif. 

Bahkan setelah fase awal perang dagang AS-China, tren diversifikasi rantai pasok terus berlanjut. Ketegangan geopolitik, pandemi, gangguan logistik, serta perubahan kebijakan tarif membuat perusahaan semakin mempertimbangkan ketahanan rantai pasok.

Artinya, peluang yang dulu terlewatkan Indonesia masih dapat muncul kembali.

Peluang Baru di Tengah Perubahan Rantai Pasok Global

Perubahan rantai pasok global dalam beberapa tahun terakhir memberikan peluang baru bagi Indonesia. Industri kendaraan listrik, baterai, pengolahan mineral, elektronik, hingga energi terbarukan menjadi sektor yang semakin strategis.

Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber daya mineral penting, terutama nikel yang menjadi bahan baku utama berbagai jenis baterai kendaraan listrik. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi agar investasi tidak hanya berhenti pada ekspor bahan mentah.

Di sisi lain, perkembangan kawasan seperti Batang dapat menjadi bagian dari strategi tersebut. Kawasan industri yang terintegrasi memungkinkan perusahaan memperoleh akses terhadap lahan, energi, logistik, tenaga kerja, serta fasilitas pendukung dalam satu ekosistem.

Pada Mei 2026, Komisi VI DPR RI juga menilai pengembangan KITB dapat memperkuat hilirisasi, meningkatkan ekspor, serta membuka lapangan kerja. Namun, DPR mengingatkan bahwa pengembangan kawasan industri harus dibarengi penguatan kota penyangga, infrastruktur daerah, dan fasilitas pendukung agar pertumbuhan investasi dapat berjalan optimal. 

Pemerintah juga terus melakukan penataan ruang kawasan Batang, termasuk konektivitas transportasi, pelabuhan, dan wilayah pesisir untuk mendukung pengembangan Industropolis Batang sebagai kawasan industri berskala besar. 

Belajar dari Vietnam

Pengalaman perang dagang AS-China memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.

Ketika perusahaan global mencari lokasi baru, keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh ukuran pasar. Investor juga menghitung total biaya produksi, harga lahan, upah tenaga kerja, logistik, pajak, akses pasar ekspor, energi, kepastian hukum, serta kecepatan pemerintah dalam memberikan izin.

Vietnam berhasil memanfaatkan momentum tersebut karena menawarkan kombinasi berbagai faktor tersebut secara relatif menarik bagi perusahaan manufaktur.

Indonesia kini mencoba memperbaiki kelemahan tersebut melalui pembangunan kawasan industri seperti Batang, pemberian insentif, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, serta penyederhanaan proses investasi.

Karena itu, bagi Bahlil, pembangunan KITB bukan sekadar proyek kawasan industri. Kawasan tersebut merupakan salah satu bentuk respons pemerintah terhadap pengalaman Indonesia yang kehilangan peluang ketika perusahaan-perusahaan global mulai meninggalkan China.

Jika infrastruktur, biaya produksi, kepastian regulasi, dan kualitas tenaga kerja dapat terus diperbaiki, Indonesia berpeluang mengambil bagian lebih besar dalam gelombang diversifikasi rantai pasok global berikutnya.

Dengan kata lain, pengalaman Indonesia “kalah” dari Vietnam pada periode awal perang dagang AS-China menjadi pelajaran agar peluang investasi berikutnya tidak kembali lewat begitu saja.

Kini tantangannya adalah memastikan kawasan seperti Batang bukan hanya mampu menarik investor masuk, tetapi juga membuat perusahaan tersebut bertahan, melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengintegrasikan lebih banyak pemasok lokal ke dalam rantai pasok global.