Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29% di Kuartal II 2026, Pengusaha Ungkap Tekanan Global hingga Domestik

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal II 2026. Meski demikian, menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi dunia usaha yang menghadapi berbagai tekanan sepanjang periode April hingga Juni 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% yoy pada kuartal II 2026. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61%. Secara kuartalan, ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 3,73%.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester I 2026 mencapai sekitar 5,45%. BPS menyebut aktivitas ekonomi domestik masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami tentu mengapresiasi data capaian pertumbuhan Q2 2026 yang mencapai 5,29% yoy. Ini adalah capaian yang sangat positif dan perlu kita pastikan agar dapat bertahan, bahkan naik ke depannya hingga akhir tahun,” kata Shinta dalam pernyataan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (8/8/2026).

Namun, Shinta mengingatkan bahwa pelaku usaha masih menghadapi tekanan biaya dan permintaan. Kondisi tersebut membuat dunia usaha harus lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Konflik Geopolitik Tekan Biaya Produksi

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pengusaha adalah kenaikan biaya produksi. Shinta mengatakan sejumlah industri mengalami cost-push inflation, yaitu kenaikan harga barang dan jasa yang berasal dari meningkatnya biaya produksi.

Tekanan tersebut antara lain dipengaruhi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Jalur tersebut memiliki arti penting bagi perdagangan energi global sehingga gangguan terhadap aktivitas pelayaran dan pasokan energi dapat meningkatkan biaya bahan bakar dan transportasi.

“Banyak industri yang mengalami cost-push inflation akibat imbas konflik di Selat Hormuz dan efek pelemahan nilai tukar terhadap peningkatan beban biaya produksi dan bahan baku impor,” ujar Shinta.

Kenaikan harga energi tidak hanya berdampak langsung terhadap biaya BBM. Pengusaha juga harus menghadapi efek lanjutan berupa meningkatnya biaya logistik, transportasi, distribusi barang, hingga biaya operasional pabrik.

Bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku dan barang modal impor, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi persoalan tersendiri. Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya pembelian bahan baku, mesin, komponen produksi, dan berbagai kebutuhan impor dapat meningkat.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan margin perusahaan apabila kenaikan biaya tidak dapat sepenuhnya diteruskan kepada konsumen.

Permintaan Ekspor Ikut Tertekan

Selain persoalan biaya, dunia usaha juga menghadapi tantangan dari sisi permintaan.

Shinta mengatakan sejumlah sektor riil mengalami tekanan permintaan ekspor dari negara-negara mitra dagang Indonesia. Konflik geopolitik dan kenaikan harga energi dapat mengurangi daya beli masyarakat di negara-negara yang terkena dampak lebih besar.

“Di kuartal dua sektor riil juga banyak yang mengalami tekanan permintaan ekspor dari berbagai negara rekan dagang Indonesia karena konflik geopolitik turut menyebabkan penurunan daya beli di sejumlah negara yang mengalami shock harga migas yang lebih dalam dibandingkan Indonesia,” kata Shinta.

Tekanan perdagangan internasional juga menjadi perhatian karena pasar ekspor merupakan salah satu sumber pertumbuhan bagi industri manufaktur dan sektor komoditas Indonesia.

Investigasi perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia turut menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha. Perubahan kebijakan perdagangan global dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan produksi, ekspansi kapasitas, maupun investasi baru.

Di sisi lain, pasar domestik juga belum sepenuhnya bebas dari tekanan. Kenaikan harga energi dapat membuat sebagian rumah tangga menyesuaikan pola konsumsi, terutama untuk barang dan jasa yang bersifat non-esensial.

“Aktivitas ekonomi di sektor riil setidaknya yang dialami pelaku usaha sepanjang Q2 2026 cukup berat sehingga kurang mendukung adanya ekspansi kegiatan usaha,” ujar Shinta.

Konsumsi Rumah Tangga Masih Jadi Penopang Utama

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BPS mencatat konsumsi rumah tangga menyumbang 53,32% terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2026. Komponen tersebut tumbuh 5,06% yoy dan memberikan kontribusi sekitar 2,67 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan konsumsi tersebut didukung antara lain oleh meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode libur sekolah dan hari besar keagamaan.

Subkomponen konsumsi restoran dan hotel tumbuh 6,47%, sedangkan transportasi dan komunikasi tumbuh 5,71%. Hal ini menunjukkan aktivitas mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata masih memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

“Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,32% dan tumbuh 5,06% (year on year),” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud.

Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut masih lebih rendah dibandingkan kuartal I 2026 yang mencapai 5,52%. Perlambatan ini menjadi salah satu sinyal bahwa daya beli masyarakat tetap perlu dijaga.

Investasi Tumbuh 6,87%

Selain konsumsi, investasi menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang cukup kuat.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II 2026 tumbuh 6,87% yoy. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu yang tercepat dalam satu tahun terakhir dan memberikan kontribusi sekitar 2,06 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi.

Subkomponen investasi menunjukkan perkembangan positif. Investasi kendaraan tumbuh 26,03%, sementara peralatan lainnya tumbuh 16,18%.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menunjukkan realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut naik 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan setara dengan 49,5% dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Pada kuartal II saja, realisasi investasi mencapai Rp511,8 triliun atau meningkat 7,1% yoy. Investasi tersebut juga menciptakan lebih dari 742 ribu lapangan kerja langsung. 

Data tersebut menjadi salah satu indikator bahwa meskipun pelaku usaha menghadapi tekanan biaya dan ketidakpastian global, kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia masih cukup terjaga.

Industri Manufaktur Masih Menjadi Motor Pertumbuhan

Dari sisi produksi, industri pengolahan menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026.

BPS mencatat industri pengolahan tumbuh 4,52% yoy dan memberikan kontribusi 0,90 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor manufaktur juga memiliki porsi sekitar 18,50% dari total PDB Indonesia.

Selain manufaktur, perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi 0,83 poin persentase. Sektor konstruksi menyumbang 0,62 poin persentase, sedangkan informasi dan komunikasi memberikan kontribusi 0,48 poin persentase. 

Kinerja konstruksi juga menjadi perhatian karena sektor ini memperoleh dukungan dari pembangunan infrastruktur, kawasan industri, serta berbagai proyek pembangunan lainnya.

Namun, tidak semua sektor tumbuh positif. Sektor pertambangan menghadapi tekanan dan mengalami kontraksi pada kuartal II. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terjadi secara merata di seluruh sektor.

Belanja Pemerintah Ikut Menopang Ekonomi

Belanja pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

Data BPS yang dikutip Reuters menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% yoy pada kuartal II, meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan 21,81% pada kuartal sebelumnya. Peningkatan belanja tersebut antara lain berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan belanja pegawai. 

Kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang membantu menopang aktivitas ekonomi.

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan sejumlah stimulus ekonomi untuk semester II 2026. Salah satu bentuk stimulus tersebut adalah dukungan terhadap sektor transportasi untuk menjaga mobilitas masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi domestik. Pemerintah memberikan berbagai insentif, termasuk diskon tarif kereta api dan kapal Pelni serta dukungan terhadap penerbangan domestik. 

Impor Lebih Cepat dari Ekspor

Meski konsumsi dan investasi tumbuh cukup kuat, sektor eksternal masih menjadi salah satu tantangan.

BPS mencatat net ekspor memberikan kontribusi negatif sekitar 0,78 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 karena pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. 

Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena peningkatan impor dapat mencerminkan tingginya kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk aktivitas produksi, tetapi sekaligus mengurangi kontribusi bersih sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDB.

Dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas industri dalam negeri menjadi penting agar kebutuhan bahan baku, komponen, dan barang modal tidak terlalu bergantung pada produk impor.

Rupiah dan Suku Bunga Menjadi Perhatian Pengusaha

Tekanan eksternal juga terlihat dari kondisi nilai tukar dan kebijakan moneter.

Bank Indonesia menaikkan BI-Rate secara bertahap pada Mei dan Juni 2026 hingga mencapai 5,75%. Pada rapat 21-22 Juli 2026, BI kemudian mempertahankan BI-Rate di level 5,75%. 

Kebijakan tersebut dilakukan antara lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan risiko inflasi di tengah tingginya ketidakpastian global.

BI juga menyebut rupiah sempat mengalami tekanan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Pada 21 Juli 2026, rupiah berada di sekitar Rp17.885 per dolar AS. 

Bagi dunia usaha, suku bunga yang tinggi dapat memiliki dampak ganda. Di satu sisi, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Namun di sisi lain, biaya pembiayaan perusahaan dapat menjadi lebih mahal dan berpotensi membuat sebagian perusahaan menunda ekspansi.

Karena itu, keseimbangan antara stabilitas rupiah, inflasi, dan kebutuhan untuk mendorong kredit kepada sektor produktif menjadi sangat penting.

Kredit Baru Mulai Meningkat

Di tengah tingginya suku bunga acuan, terdapat sinyal positif dari sektor perbankan.

Survei Perbankan Bank Indonesia untuk kuartal II 2026 menunjukkan penyaluran kredit baru meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini menunjukkan permintaan pembiayaan dari dunia usaha dan rumah tangga masih berjalan.

BI sendiri mempertahankan kebijakan makroprudensial yang lebih mendukung pertumbuhan untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor riil, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Perkembangan kredit akan menjadi salah satu faktor penting untuk melihat apakah investasi dan ekspansi usaha dapat terus berlanjut pada semester II 2026.

Transaksi Digital Terus Berkembang

Aktivitas ekonomi Indonesia juga semakin ditopang oleh digitalisasi sistem pembayaran.

Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 16,07 miliar transaksi pada kuartal II 2026, tumbuh 36,88% yoy. Transaksi melalui aplikasi mobile dan internet juga terus meningkat.

Sementara itu, transaksi QRIS tumbuh sangat tinggi, mencapai 100,12% yoy pada kuartal II 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital oleh masyarakat dan pelaku usaha. 

Bagi UMKM, perkembangan pembayaran digital dapat membantu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendukung pencatatan aktivitas usaha.

Tantangan Semester II 2026

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% pada kuartal II, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mempertahankan momentum hingga akhir tahun.

Pertumbuhan tersebut memang lebih tinggi dari perkiraan konsensus ekonom sebesar 5,1%, tetapi masih di bawah target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4%. Pemerintah juga memiliki ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada paruh kedua tahun ini. 

Tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan tanpa menambah tekanan terhadap inflasi, rupiah, dan biaya produksi.

Dari sisi dunia usaha, kepastian regulasi, stabilitas nilai tukar, biaya energi, ketersediaan bahan baku, serta akses pembiayaan akan menjadi faktor penting yang menentukan keputusan perusahaan untuk melakukan ekspansi.

Sementara dari sisi pemerintah, menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci karena konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia.

Pengusaha Harap Pertumbuhan Bisa Meningkat

Shinta Kamdani berharap perlambatan pada kuartal II tidak berlanjut pada kuartal berikutnya. Menurutnya, capaian pertumbuhan 5,29% tetap merupakan hasil positif, tetapi perlu diikuti dengan perbaikan kondisi sektor riil.

Jika tekanan harga energi dan geopolitik mulai mereda, sementara konsumsi, investasi, dan aktivitas industri terus membaik, pertumbuhan ekonomi berpotensi mendapatkan momentum baru pada semester II.

Namun, risiko eksternal tetap perlu diwaspadai. Perubahan harga energi global, arah kebijakan suku bunga bank sentral utama, pelemahan rupiah, ketidakpastian perdagangan internasional, serta kondisi ekonomi negara mitra dagang dapat memengaruhi kinerja ekspor Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan 5,29% pada kuartal II 2026 dapat dilihat sebagai bukti bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan. Tetapi, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut tidak hanya ditopang konsumsi dan belanja pemerintah, melainkan juga diperkuat oleh produktivitas industri, investasi berkualitas, ekspor bernilai tambah, dan peningkatan daya saing dunia usaha.

Bagi pelaku usaha, semester II 2026 akan menjadi periode penting untuk melihat apakah tekanan biaya mulai mereda dan permintaan kembali menguat. Sementara bagi pemerintah dan Bank Indonesia, menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan dorongan terhadap pertumbuhan akan menjadi kunci agar ekonomi Indonesia dapat mempertahankan laju pertumbuhan di atas 5% hingga akhir tahun.