BI Rate Naik Jadi 5,75%, Ini Dampaknya ke Perbankan, Kredit, dan Masyarakat

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, mengungkapkan sejumlah dampak yang akan dirasakan sektor perbankan maupun masyarakat setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75%.

Keputusan tersebut memperpanjang tren pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan BI dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) mingguan pada Senin, 9 Juni 2026, BI sempat mengejutkan pelaku pasar dengan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.

Kemudian, pada RDG Bank Indonesia yang berlangsung pada 17-18 Juni 2026, bank sentral kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Bersamaan dengan itu, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% dan Lending Facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,50%.

Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin. Langkah agresif ini dilakukan di tengah tekanan eksternal global, penguatan dolar Amerika Serikat, serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami tekanan.

Menurut Rizal, kenaikan BI Rate secara langsung akan meningkatkan biaya dana atau cost of fund perbankan karena bunga simpanan masyarakat di bank biasanya ikut menyesuaikan arah kebijakan moneter.

“Kenaikan BI Rate menjadi 5,75% akan meningkatkan biaya dana (cost of fund) perbankan karena bunga simpanan cenderung naik mengikuti kebijakan moneter. Kondisi ini berpotensi menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) sehingga bank akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit,” kata Rizal kepada Liputan6.com, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, ketika margin keuntungan bank mulai tertekan, perbankan biasanya akan memperketat penyaluran pinjaman untuk menjaga kualitas aset dan mengantisipasi peningkatan risiko kredit bermasalah.

Akibatnya, pertumbuhan kredit nasional diperkirakan akan melambat, terutama pada sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga seperti properti, otomotif, kredit konsumsi, hingga pembiayaan UMKM.

Selain itu, masyarakat yang memiliki pinjaman dengan skema bunga mengambang atau floating rate berpotensi menghadapi kenaikan beban cicilan bulanan. Kondisi ini bisa meningkatkan tekanan terhadap rumah tangga, terutama di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Rizal juga memperingatkan bahwa peningkatan biaya pinjaman berpotensi memicu kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), khususnya pada debitur yang mulai mengalami tekanan keuangan akibat tingginya biaya operasional usaha dan perlambatan aktivitas ekonomi.

Permintaan Kredit Diperkirakan Menurun

Dari sisi permintaan kredit, kenaikan suku bunga diperkirakan akan membuat masyarakat maupun pelaku usaha menunda rencana pinjaman baru karena biaya pembiayaan menjadi lebih mahal.

“Rumah tangga kemungkinan akan menunda konsumsi barang tahan lama yang menggunakan fasilitas kredit, sementara pelaku usaha akan lebih berhati-hati melakukan ekspansi dan investasi karena biaya modal meningkat serta prospek permintaan masih dibayangi ketidakpastian,” jelas Rizal.

Menurutnya, kondisi ini dapat memperlambat transmisi kredit ke sektor riil dalam beberapa kuartal mendatang, yang pada akhirnya ikut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan hingga Mei 2026 masih tumbuh di kisaran dua digit. Namun sejumlah ekonom memperkirakan laju tersebut berpotensi melambat pada semester kedua 2026 apabila tren kenaikan suku bunga terus berlanjut.

BI Fokus Jaga Rupiah dan Inflasi

Di sisi lain, Bank Indonesia menegaskan bahwa kebijakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Beberapa faktor eksternal yang menjadi perhatian saat ini antara lain masih tingginya suku bunga acuan Federal Reserve Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, volatilitas harga komoditas global, serta tekanan terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah.

Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah tercatat bergerak di atas level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, sehingga BI mengambil langkah antisipatif untuk menahan tekanan lebih lanjut sekaligus menjaga ekspektasi inflasi domestik.

Sejumlah analis menilai kebijakan ini merupakan upaya BI menjaga daya tarik aset keuangan domestik agar arus modal asing tidak keluar terlalu besar dari pasar Indonesia.

Tantangan Pemerintah Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

Meski kebijakan pengetatan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, Rizal menilai pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tidak melemah terlalu dalam.

Menurut dia, pemerintah bersama sektor perbankan harus menjaga fungsi intermediasi agar kredit tetap mengalir ke sektor-sektor produktif, terutama industri padat karya yang berkontribusi besar terhadap lapangan kerja.

Selain itu, stimulus fiskal juga dinilai perlu diperkuat agar konsumsi rumah tangga dan investasi domestik tetap terjaga.

“Stabilitas keuangan harus tetap dijaga tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memastikan stimulus fiskal berjalan efektif agar konsumsi masyarakat tidak melemah lebih dalam,” ujar Rizal.

Beberapa ekonom juga memperkirakan Bank Indonesia masih akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam beberapa bulan ke depan sambil memantau perkembangan inflasi global, pergerakan rupiah, dan arah kebijakan moneter Amerika Serikat.

Jika tekanan eksternal terus meningkat, peluang kenaikan suku bunga tambahan masih terbuka. Namun jika kondisi global mulai stabil, BI diperkirakan akan menahan BI Rate di level saat ini untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.