Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Upaya tersebut juga dinilai penting untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, hingga tingginya biaya mobilitas masyarakat di berbagai kota besar Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, sektor transportasi saat ini masih menjadi salah satu pengeluaran terbesar masyarakat. Bahkan, biaya transportasi disebut dapat menghabiskan sekitar 30-40 persen pendapatan rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kemacetan tinggi.

“Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun,” kata Aan Suhanan, dikutip dari Antara, Kamis (28/5/2026).

Menurut Aan, kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor dan mobil berbahan bakar fosil. Akibatnya, konsumsi BBM nasional terus meningkat dan membebani anggaran negara melalui subsidi energi.

Ia menilai, ketidakseimbangan sistem transportasi saat ini telah memunculkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Selain memperpanjang waktu perjalanan masyarakat setiap hari, kemacetan juga menyebabkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar akibat pemborosan bahan bakar dan penurunan produktivitas kerja.

Tak hanya itu, tingginya penggunaan kendaraan pribadi juga berdampak pada memburuknya kualitas udara di kota-kota besar. Emisi kendaraan bermotor masih menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara perkotaan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Aan menambahkan, keterbatasan akses transportasi publik yang terintegrasi juga membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkau pusat pendidikan, kawasan industri, hingga lokasi pekerjaan dengan biaya yang terjangkau.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mempercepat pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program tersebut menjadi bagian dari transformasi transportasi nasional menuju sistem mobilitas yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Meski belum merinci daftar lengkap 20 kota tersebut, sejumlah daerah sebelumnya telah menjadi fokus pengembangan transportasi massal melalui skema Buy The Service (BTS) Teman Bus, termasuk Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Bali.

Pemerintah berharap pengembangan transportasi publik dapat meningkatkan peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dengan demikian, tingkat kemacetan dapat ditekan sekaligus mengurangi konsumsi BBM nasional dalam jangka panjang.

“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” ujar Aan.

Selain pembangunan infrastruktur dan pengadaan armada, Kemenhub juga memperkuat aspek digitalisasi layanan transportasi daerah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempermudah pengawasan operasional angkutan umum secara real time.

Sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi digital tersebut, Kemenhub menyediakan aplikasi Mitra Darat yang dapat digunakan operator transportasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan terukur.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai platform digital lain seperti situs resmi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service (BTS), executive dashboard untuk memantau laporan operasional, digital checker app guna mengawasi penerapan standar pelayanan minimal oleh operator bus, hingga checker web untuk mengevaluasi capaian layanan angkutan umum.

Kemenhub menilai digitalisasi menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem transportasi publik yang transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan umum.

Di sisi lain, pengamat transportasi menilai pengembangan transportasi massal perlu diiringi dengan integrasi antarmoda, pembangunan jalur pedestrian yang memadai, serta konektivitas dengan kawasan permukiman dan pusat ekonomi. Tanpa integrasi yang baik, minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum dinilai masih akan terbatas.

Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga tarif transportasi publik tetap terjangkau agar penggunaan angkutan massal semakin menarik bagi masyarakat luas. Dengan sistem transportasi yang lebih efisien, beban pengeluaran rumah tangga untuk mobilitas diharapkan dapat berkurang sehingga daya beli masyarakat ikut meningkat.

Penguatan transportasi publik dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung target pembangunan rendah emisi dan transisi energi nasional. Selain mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi, pengembangan angkutan massal juga diharapkan mampu menciptakan kota yang lebih nyaman, sehat, dan produktif di masa depan.