KSPI Kritik Keras Desil BPS: Buruh Bergaji Minimum Bisa Masuk Desil 9-10

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkritik metode penghitungan desil kesejahteraan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Kritik tersebut mencuat setelah sejumlah pekerja dengan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diketahui dapat masuk ke dalam desil 6 hingga 10.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai hasil tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi buruh secara riil. Menurut dia, pekerja yang hanya memperoleh upah minimum seharusnya tidak dikategorikan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.

“Tanggapan KSPI dan Partai Buruh: Ngawur. Enggak usah dipakai itu desil,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Sabtu (29/8/2026)

Said mempertanyakan bagaimana seorang buruh dengan gaji sekitar Rp3 juta per bulan dapat tercatat dalam desil 9 bahkan desil 10.

“Upahnya tiga juta masuk desil 10, desil 10 itu orang kaya. Bahkan upah minimum masuk desil 9 dan desil 10,” ujarnya.

KSPI Soroti Metode Penghitungan Desil

Menurut Said, persoalan utama terletak pada indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Ia menilai kondisi ekonomi seorang pekerja tidak bisa hanya dilihat dari karakteristik rumah tangga dan aset yang dimiliki.

Said menyoroti sejumlah variabel seperti kondisi rumah, kepemilikan kendaraan bermotor serta karakteristik sosial ekonomi lainnya. Menurut dia, aset yang dimiliki seseorang belum tentu menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima secara rutin.

Sebagai contoh, seorang buruh dengan upah Rp3 juta per bulan dapat tinggal di rumah milik orang tua atau rumah warisan. Rumah tersebut mungkin memiliki bangunan yang relatif besar karena merupakan aset keluarga yang telah dimiliki sejak lama.

Dalam kondisi seperti itu, menurut Said, status kepemilikan atau kondisi rumah dapat memberikan gambaran yang berbeda dengan kemampuan finansial pekerja tersebut.

Ia memberikan ilustrasi lima bersaudara yang memperoleh warisan satu rumah besar dari orang tua. Masing-masing saudara tersebut memiliki penghasilan yang berbeda, misalnya mulai dari Rp2 juta hingga Rp20 juta per bulan.

“Apakah kami semua masuk desil 10 hanya karena rumahnya besar? Apaan lah cara ngitungnya ini, akal-akalan,” kata Said.

Said juga memberikan contoh lain. Seorang pekerja dengan penghasilan Rp3 juta per bulan bisa saja mendapatkan sepeda motor dari orang tua sebagai hibah atau warisan. Menurutnya, kepemilikan kendaraan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa kemampuan ekonominya berada pada kelompok atas.

BPS: Desil Bukan Ukuran Gaji atau Kekayaan

Di tengah kritik tersebut, BPS sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai cara membaca desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

BPS menegaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan angka nominal yang secara langsung menunjukkan besarnya gaji atau kekayaan seseorang.

Dalam sistem tersebut, keluarga dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. 

Artinya, seseorang yang masuk desil 10 tidak otomatis berarti orang tersebut memiliki kekayaan besar atau menerima gaji tinggi. Sebaliknya, seseorang yang berada di desil 1 juga tidak selalu berarti tidak memiliki aset sama sekali.

BPS menjelaskan bahwa desil tidak boleh dipahami sebagai ukuran tunggal untuk menentukan kondisi ekonomi sebuah keluarga.

“Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. 

Dengan demikian, pernyataan bahwa desil 10 secara otomatis berarti “orang kaya” juga perlu dilihat secara lebih hati-hati. Desil 10 menunjukkan bahwa sebuah keluarga berada dalam kelompok 10 persen dengan posisi kesejahteraan relatif tertinggi dalam pemeringkatan yang digunakan, bukan berarti seluruh anggota kelompok tersebut memiliki tingkat kekayaan yang sama.

Banyak Indikator Digunakan

BPS menjelaskan bahwa penentuan desil tidak hanya menggunakan satu indikator seperti gaji.

Dalam penyusunan DTSEN, berbagai karakteristik sosial ekonomi digunakan secara bersama-sama. Variabel tersebut antara lain kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan disabilitas.

BPS juga menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam pemeringkatan adalah Proxy Means Test (PMT). Metode tersebut digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan berbagai karakteristik yang dapat diamati. 

Pendekatan ini penting karena data pendapatan rumah tangga tidak selalu mudah diperoleh atau diverifikasi secara lengkap. Karena itu, karakteristik lain yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi digunakan untuk membantu menentukan posisi relatif suatu keluarga.

Dengan pendekatan tersebut, satu indikator saja tidak otomatis menentukan seseorang masuk desil tertentu.

Misalnya, kepemilikan sepeda motor tidak dengan sendirinya membuat sebuah keluarga masuk desil 9 atau 10. Begitu pula rumah yang besar tidak otomatis membuat sebuah keluarga berada di kelompok kesejahteraan tertinggi. Seluruh karakteristik yang tersedia diperhitungkan secara bersama-sama dalam proses pemeringkatan. 

Desil Berbeda dengan Penghasilan

Perbedaan antara penghasilan dan desil menjadi salah satu hal penting dalam polemik ini.

BPS sebelumnya menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, sedangkan pengeluaran per kapita merupakan ukuran rata-rata pengeluaran setiap anggota rumah tangga.

Karena desil bersifat relatif, seseorang dengan pengeluaran yang terlihat rendah secara nominal tetap dapat berada pada desil tertentu apabila dibandingkan dengan distribusi kesejahteraan seluruh populasi. (Statistik Kota Baru)

Karena itu, desil tidak dapat dibaca seperti tabel gaji yang menetapkan bahwa pendapatan tertentu otomatis masuk desil tertentu.

Hal tersebut juga menjelaskan mengapa dua keluarga dengan pendapatan yang relatif mirip belum tentu memiliki desil yang sama. Perbedaan jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, aset, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan karakteristik lainnya dapat memengaruhi posisi relatif dalam pemeringkatan.

DTSEN Jadi Basis Data Pemerintah

Polemik mengenai desil ini juga berkaitan dengan semakin pentingnya DTSEN dalam kebijakan pemerintah.

BPS menyebut DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintah untuk mendukung perencanaan, penetapan sasaran dan evaluasi berbagai program. Data tersebut dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah sumber data sebelumnya, termasuk DTKS, P3KE dan Regsosek, kemudian diperkaya dengan data administratif serta disinkronkan dengan data kependudukan. 

Karena digunakan sebagai salah satu basis penargetan program pemerintah, akurasi data menjadi sangat penting. Kesalahan dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berpotensi memengaruhi penentuan sasaran program.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. BPS menyatakan data tersebut terus dimutakhirkan agar semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini. 

Data DTSEN Terus Dimutakhirkan

BPS menekankan bahwa posisi desil bukan sesuatu yang bersifat permanen.

Kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga dapat berubah. Ketika pendapatan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal atau karakteristik sosial ekonomi lainnya berubah, posisi relatif keluarga tersebut juga dapat berubah.

Namun, perubahan satu indikator tidak otomatis membuat sebuah keluarga berpindah desil karena penentuan dilakukan berdasarkan berbagai karakteristik secara bersama-sama. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Untuk menjaga kualitas data, pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui berbagai sumber. Di antaranya data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, dan pembaruan informasi yang disampaikan masyarakat.

BPS juga menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk mengusulkan perbaikan apabila data mengenai dirinya atau keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mekanisme tersebut antara lain tersedia melalui kanal Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Meski demikian, pengajuan perubahan data tidak berarti posisi desil akan berubah secara otomatis. Data yang diperbarui akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali sesuai metode yang berlaku.

KSPI Minta Metode Lebih Berbasis Upah

Said Iqbal tetap mendorong agar pemerintah mengevaluasi metode penentuan desil. Menurutnya, upah harus mendapatkan porsi yang lebih besar karena merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar pekerja.

“Yang paling mungkin standar internasionalnya itu pakai upah, karena upah nanti akan terkorelasi, setiap lima tahun desilnya berubah,” ujar Said.

Ia mengusulkan agar perubahan kelompok desil mempertimbangkan perkembangan tingkat upah dan dilakukan secara berkala.

Menurut Said, penggunaan upah sebagai indikator utama akan membuat kondisi kesejahteraan buruh lebih mudah dipahami. Ia juga menilai perubahan tingkat upah perlu diikuti dengan pembaruan klasifikasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara nominal upah pekerja dan posisi desil.

Perdebatan Kini Bukan Sekadar Soal Desil

Perdebatan antara KSPI dan BPS pada dasarnya menunjukkan adanya dua pendekatan berbeda dalam melihat kesejahteraan.

KSPI lebih menekankan pendapatan atau upah sebagai cerminan kemampuan ekonomi pekerja. Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan multidimensi dengan melihat berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan.

Kedua pendekatan tersebut memiliki implikasi berbeda. Pendapatan memang menjadi indikator penting karena menentukan daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pendapatan saja juga tidak selalu menggambarkan seluruh kondisi ekonomi sebuah keluarga.

Sebaliknya, penggunaan banyak indikator dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi rumah tangga, tetapi berpotensi lebih sulit dipahami masyarakat ketika hasil akhirnya berbeda dari persepsi berdasarkan gaji bulanan.

Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan metode penghitungan berjalan secara statistik, tetapi juga memastikan hasilnya mudah dipahami masyarakat.

Anggaran dan Akurasi Data Jadi Sorotan

Said Iqbal juga mempertanyakan besarnya anggaran yang menurutnya berkaitan dengan proses penghitungan desil dan pemutakhiran data. Ia menyebut angka sekitar Rp7 triliun dan mempertanyakan kembali efektivitas anggaran tersebut apabila hasil klasifikasi dianggap tidak sesuai dengan kondisi buruh.

Namun, angka anggaran tersebut perlu dibedakan antara anggaran keseluruhan BPS atau program tertentu dengan biaya yang secara khusus digunakan untuk menghitung desil. Klaim mengenai besaran anggaran khusus penghitungan desil karena itu perlu dikonfirmasi berdasarkan dokumen anggaran resmi agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

Yang menjadi titik penting adalah kualitas data harus sebanding dengan besarnya peran DTSEN dalam kebijakan pemerintah.

Semakin banyak program yang menggunakan data tersebut sebagai rujukan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan data akurat, mutakhir, transparan dan dapat dikoreksi ketika ditemukan ketidaksesuaian.

Evaluasi Data Dinilai Penting

Kritik KSPI dapat menjadi bagian dari evaluasi terhadap penggunaan DTSEN, khususnya dalam menggambarkan kondisi pekerja dengan upah rendah.

Di sisi lain, penjelasan BPS menunjukkan bahwa desil memang tidak dirancang sebagai klasifikasi berdasarkan gaji semata. Desil merupakan peringkat relatif yang dibentuk dari kombinasi berbagai karakteristik sosial ekonomi.

Dengan demikian, munculnya buruh bergaji minimum dalam desil tinggi tidak serta-merta membuktikan bahwa metode BPS keliru. Namun, fenomena tersebut juga menunjukkan pentingnya pemerintah menjelaskan kepada publik bagaimana suatu keluarga bisa memperoleh posisi desil tertentu.

Bagi pekerja, persoalan ini menjadi penting karena data kesejahteraan dapat berkaitan dengan berbagai program pemerintah. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa desil bukan label permanen mengenai kaya atau miskin, melainkan posisi relatif yang dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi.

Ke depan, transparansi mengenai indikator, proses pemutakhiran, mekanisme koreksi dan cara penggunaan desil akan menjadi semakin penting. Dengan begitu, perbedaan antara persepsi masyarakat dan hasil penghitungan statistik dapat diminimalkan.

BPS sendiri menyatakan akan terus melakukan pemutakhiran DTSEN bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam memastikan data keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data nasional. (Badan Pusat Statistik Indonesia)