Apa Peran Bitcoin dalam Sistem Moneter Global?

Pertanyaan ini memicu perdebatan sengit antara CEO Coinbase, Brian Armstrong, dan Gubernur Bank Sentral Prancis, François Villeroy de Galhau, dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Armstrong menilai Bitcoin berfungsi sebagai alat kontrol terhadap belanja pemerintah yang berlebihan.
Sebaliknya, Villeroy memperingatkan bahwa jika negara kehilangan kendali atas uang, maka fungsi penting demokrasi juga bisa terancam.

Perdebatan ini memperlihatkan perbedaan pandangan mendasar: siapa yang seharusnya mengendalikan uang di abad ke-21—negara atau sistem terdesentralisasi seperti Bitcoin?

Inti perdebatan terletak pada apakah Bitcoin bisa hidup berdampingan dengan mata uang fiat, atau bahkan menggantikannya. Mata uang fiat adalah uang yang diterbitkan pemerintah—seperti dolar AS atau euro—yang nilainya ditentukan oleh kebijakan negara dan bank sentral.

Ketegangan ini semakin terasa di tengah inflasi global yang masih tinggi, utang negara yang membengkak, kekhawatiran pelemahan nilai mata uang, serta semakin seringnya Amerika Serikat menggunakan dominasinya di sistem keuangan global sebagai alat politik.

Sementara negara-negara maju kerap menyebut inflasi sebagai masalah sementara, kenyataannya ratusan juta orang di berbagai negara hidup dengan inflasi dua digit, pembatasan arus modal, dan mata uang yang tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan Bitcoin—jumlah pasokan yang terbatas dan tahan terhadap sensor—menjadi solusi praktis, bukan sekadar ideologi.

Di sisi lain, pendukung sistem keuangan tradisional berargumen bahwa uang yang dikelola pemerintah harus fleksibel. Bank sentral memiliki peran penting dalam menghadapi krisis, menjaga stabilitas ekonomi, dan menjadi “penjamin terakhir” bagi sistem keuangan—peran yang tidak bisa dijalankan oleh protokol berbasis aturan seperti Bitcoin.

Bitcoin sebagai alat pengimbang

Menurut Armstrong, Bitcoin dapat membantu masyarakat di negara-negara dengan kondisi ekonomi yang rapuh.

Ia menjelaskan bahwa ketika kepercayaan terhadap mata uang nasional menurun akibat inflasi tinggi—seperti yang terjadi di Argentina, Turki, dan Nigeria—masyarakat akan mencari aset yang lebih aman untuk menyimpan nilai kekayaan mereka.

Pada 2025, inflasi Argentina tercatat sekitar 31%, Turki 30%, dan Nigeria 15%. Meski inflasi Argentina menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut tetap membebani masyarakat.

Armstrong menilai tingginya inflasi ini sulit dihindari karena pemerintah memiliki kewenangan mencetak uang sesuka hati.

“Bitcoin tidak memiliki mesin pencetak uang. Jumlahnya tetap, dan orang akan beralih ke Bitcoin saat ketidakpastian meningkat—mirip dengan peran emas di masa lalu,” ujar Armstrong.

Demokrasi vs desentralisasi

Villeroy menolak gagasan penerapan “standar Bitcoin”.

Menurutnya, dunia sudah meninggalkan standar emas karena uang bukan sekadar alat teknis, melainkan bagian dari kehidupan sosial dan demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus tetap berada di tangan publik.

Ia memperingatkan bahwa hilangnya kendali negara atas uang dapat mengancam sistem demokrasi, dan menyatakan kepercayaannya lebih besar kepada bank sentral independen dibanding penerbit uang swasta atau sistem terdesentralisasi.

Namun, kritik muncul karena dalam praktiknya, independensi bank sentral sering mendapat tekanan politik. Di Amerika Serikat, misalnya, Presiden Donald Trump berulang kali menekan Ketua The Federal Reserve, Jerome Powell, untuk mundur agar kebijakan penurunan suku bunga dapat dilakukan lebih agresif.