Bulog Ditugaskan Serap 4 Juta Ton Beras Lokal pada 2026, Didukung Pendanaan Rp 39,1 Triliun

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap sebanyak 4 juta ton beras produksi dalam negeri sepanjang tahun 2026. Penugasan besar ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani dan konsumen. Untuk menjalankan mandat tersebut, Bulog memperoleh dukungan pembiayaan sebesar Rp 39,1 triliun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa target penyerapan gabah kering panen (GKP) dan beras tersebut dinilai realistis dan dapat dicapai, seiring dengan proyeksi peningkatan produksi padi nasional pada musim panen tahun ini.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama. Insya Allah, dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, target ini dapat tercapai dan akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Rabu (14/1/2026).

Produksi Padi Diproyeksikan Meningkat

Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan adanya peningkatan signifikan pada luas tanam padi. Pada periode Oktober hingga Desember 2025, luas tanam tercatat bertambah sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan bertambahnya luas tanam tersebut, pemerintah memproyeksikan produksi gabah nasional akan meningkat sepanjang tahun 2026, selama tidak terjadi gangguan besar seperti bencana alam, cuaca ekstrem, atau serangan hama secara masif.

“Dengan peningkatan luas tanam dan sinergi yang kuat antara pemerintah, Bulog, dan petani, kami optimistis produksi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” tambah Amran.

Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional sepanjang tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton, naik 13,5 persen dibandingkan produksi tahun 2024 yang berada di angka 30,34 juta ton. Kenaikan ini menjadi salah satu faktor kunci optimisme pemerintah dalam menargetkan penyerapan beras yang lebih besar pada 2026.

Stok CBP Tertinggi Sepanjang Sejarah Bulog

Dari sisi cadangan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir tahun 2025 tercatat mencapai 3,25 juta ton, setelah sempat menyentuh level tertinggi 4,2 juta ton pada Juli 2025. Angka tersebut disebut sebagai pencapaian tertinggi sejak Bulog pertama kali mendapat penugasan pengelolaan beras nasional pada tahun 1969.

Stok CBP yang kuat dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga, mengantisipasi gejolak pasar, serta memastikan ketersediaan beras dalam kondisi darurat.

Bulog Dapat Pendanaan Rp 39,1 Triliun

Terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membenarkan bahwa Bulog mendapat mandat ganda, yakni menyerap 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung sepanjang 2026. Untuk mendukung pengadaan tersebut, Bulog memperoleh pembiayaan Rp 39,1 triliun yang bersumber dari pinjaman operator investasi pemerintah (OIP).

“Untuk pengadaan beras 4 juta ton dan 1 juta ton jagung, Bulog mendapat dukungan Rp 39,1 triliun dengan skema pinjaman OIP berbunga rendah,” kata Rizal di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta.

Menurutnya, dukungan pembiayaan dengan bunga rendah sangat krusial agar operasional Bulog tetap sehat. Ia mengakui, jika Bulog harus menggunakan pembiayaan komersial dengan bunga di atas 7 persen, beban keuangan perusahaan akan jauh lebih berat.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden, para Menteri, dan Bapak Menko Pangan karena Bulog diberikan pinjaman yang lunak sehingga tidak terlalu membebani operasional. Kalau menggunakan bunga komersial, tentu akan sangat berat bagi Bulog,” ujarnya.

Pemerintah Terapkan Satu Harga Beras SPHP

Selain fokus pada penyerapan, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan satu harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam skema baru ini, harga beras SPHP akan ditetapkan Rp 12.500 per kilogram di seluruh wilayah Indonesia, tanpa pembagian zona seperti sebelumnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan satu harga ini akan menyasar beras kualitas medium, sesuai dengan beras SPHP yang selama ini disalurkan oleh Bulog.

“Rencananya begitu, supaya ada keadilan pangan. Tidak ada lagi perbedaan harga antarwilayah, meskipun daerah seperti Papua secara geografis memang jauh,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Biaya Distribusi Akan Ditanggung Pemerintah

Sudaryono mengakui, perbedaan jarak distribusi selama ini menjadi penyebab utama disparitas harga beras antarwilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana menanggung sebagian biaya distribusi, setidaknya untuk sementara waktu, agar harga beras bisa seragam di seluruh Indonesia.

“Salah satu caranya adalah negara memberikan insentif distribusi, sehingga harga beras bisa satu harga antara wilayah satu dengan yang lain,” jelasnya.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu memastikan kebijakan satu harga beras SPHP akan diberlakukan dalam waktu dekat setelah regulasi pendukungnya rampung.

“Secepatnya akan berlaku. Setelah aturannya selesai, memang perlu waktu penyesuaian, tapi sebisa mungkin segera. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.