Utang Luar Negeri Indonesia Turun pada November 2025, Struktur Tetap Sehat di Tengah Tekanan Global

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan pada November 2025. Total ULN Indonesia tercatat sebesar USD 423,8 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi Oktober 2025 yang mencapai USD 424,9 miliar. Penurunan ini mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN Indonesia tercatat sebesar 0,2% (year on year/yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang mencapai 0,5% (yoy). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik.

“Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan 0,2% (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya, seiring dengan perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi BI, Kamis (15/1/2026).

ULN Pemerintah Turun, Didominasi Utang Jangka Panjang

Bank Indonesia juga mencatat ULN pemerintah mengalami penurunan pada November 2025. Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD 209,8 miliar, lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai USD 210,5 miliar.

Dari sisi tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7% (yoy) pada Oktober 2025 menjadi 3,3% (yoy) pada November 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk fluktuasi arus modal dan perubahan preferensi investor global.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemerintah memastikan pemanfaatan utang luar negeri diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan, menjaga keberlanjutan fiskal, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai sektor strategis, antara lain:

• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,2%

• Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,7%

• Jasa Pendidikan sebesar 16,4%

• Konstruksi sebesar 11,7%

• Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,6%

Struktur ULN pemerintah dinilai sangat sehat karena didominasi utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah. Kondisi ini mencerminkan rendahnya risiko pembiayaan jangka pendek dan ketahanan fiskal yang tetap terjaga.

ULN Swasta Juga Menurun

Selain pemerintah, ULN swasta juga mengalami penurunan. Pada November 2025, ULN swasta tercatat sebesar USD 191,2 miliar, turun dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar USD 191,7 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3% (yoy), meskipun lebih baik dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang mencapai 1,5% (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non-financial corporations) yang tercatat sebesar 0,4% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari:

• Industri Pengolahan

• Jasa Keuangan dan Asuransi

• Pengadaan Listrik dan Gas

• Pertambangan dan Penggalian

Keempat sektor tersebut memiliki pangsa gabungan sebesar 80,5% dari total ULN swasta, mencerminkan peran sektor produktif dalam pembiayaan eksternal perekonomian nasional.

Rasio ULN terhadap PDB Menurun, Struktur Tetap Kuat

Bank Indonesia menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3% pada November 2025, dibandingkan 29,4% pada Oktober 2025.

Selain itu, dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total ULN Indonesia menunjukkan risiko pembiayaan yang terkendali serta ketahanan eksternal yang tetap terjaga di tengah volatilitas global.

Rupiah Melemah, BI Tegaskan Fundamental Tetap Kuat

Di sisi lain, Bank Indonesia juga menanggapi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang terjadi pada awal 2026. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin G. Hutapea, menjelaskan bahwa tekanan terhadap Rupiah tidak terlepas dari dinamika global.

Tekanan tersebut bersumber dari eskalasi tensi geopolitik, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed) di tengah meningkatnya kebutuhan valuta asing domestik pada awal tahun.

Akibat sentimen tersebut, Rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.860 per dolar AS pada 13 Januari 2026, atau terdepresiasi sebesar 1,04% secara year-to-date. Meski demikian, BI menegaskan bahwa pelemahan Rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya, seperti won Korea yang melemah 2,46% dan peso Filipina 1,04%.

Aliran Modal Asing dan Cadangan Devisa Jadi Penopang

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga berkat konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. BI secara aktif melakukan intervensi melalui Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore kawasan Asia, Eropa, dan Amerika, serta intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, Domestic NDF (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Selain itu, aliran masuk modal asing juga menjadi faktor penopang. Pada Januari 2026, tercatat aliran modal asing masuk secara neto sebesar Rp 11,11 triliun, terutama ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar saham. Kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap positif, tercermin dari premi risiko Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun yang berada di level rendah, sekitar 72 basis poin.

Ketahanan eksternal Indonesia juga tercermin dari posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 yang mencapai USD 156,5 miliar, setara dengan 6,4 bulan impor, dan dinilai memadai sebagai bantalan menghadapi gejolak pasar keuangan global.

Ke depan, Bank Indonesia menegaskan akan terus berada di pasar untuk memastikan nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar yang sehat, sekaligus mengoptimalkan instrumen operasi moneter pro-market guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mencapai sasaran inflasi.