Pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tetap dipertahankan di level Rp15.700 per liter, meski harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di pasar global tengah mengalami tren kenaikan dalam beberapa pekan terakhir.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan minyak goreng bersubsidi tetap tersedia dengan harga yang terjangkau di tengah tekanan kenaikan biaya produksi. Pemerintah menilai stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng, menjadi faktor penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga dan menekan laju inflasi pangan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana menaikkan harga Minyakita meskipun harga bahan baku mengalami kenaikan di pasar internasional.

“Sampai sekarang tidak naik. Jadi sesuai hasil rapat itu kan dengan beberapa pertimbangan,” kata Budi dikutip dari Antara, Selasa (30/6/2026).

Menurut Budi, keputusan mempertahankan harga Minyakita merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen di tengah meningkatnya harga bahan baku minyak goreng. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga stabil.

Ia menjelaskan, penyesuaian harga minyak goreng tidak bisa diputuskan secara sepihak karena harus mempertimbangkan banyak faktor. Tidak hanya harga CPO global, pemerintah juga memperhatikan kondisi petani kelapa sawit, biaya produksi industri, distribusi ke berbagai daerah, hingga kemampuan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

“Saya sampaikan banyak pertimbangan ya. Tadi dari sisi produknya, artinya dari petaninya. Kemudian dari biaya distribusi, juga dari konsumen,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah memilih mempertahankan HET Minyakita sambil terus memantau perkembangan harga CPO dunia dan kondisi distribusi minyak goreng di pasar domestik agar pasokan tetap aman.

Biaya Produksi Mulai Tertekan

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga harga Minyakita tetap berada di level Rp15.700 per liter meski biaya produksi mengalami tekanan akibat kenaikan harga minyak sawit global.

Menurut Qodari, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai stabilitas harga pangan akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat.

“Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Qodari dalam keterangannya.

Ia menambahkan pemerintah memahami bahwa harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian masyarakat. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas harga Minyakita dinilai penting untuk mempertahankan daya beli sekaligus mengendalikan inflasi pangan yang selama ini menjadi salah satu indikator utama ekonomi nasional.

Harga CPO Global Naik Signifikan

Di sisi lain, harga CPO dunia dalam beberapa waktu terakhir tercatat mengalami kenaikan. Berdasarkan perdagangan Bursa Malaysia Derivatives Exchange, harga kontrak CPO bergerak naik dipicu peningkatan permintaan dari India dan China sebagai dua importir utama minyak sawit global.

Selain itu, gangguan cuaca di sejumlah negara produsen sawit serta kenaikan harga minyak nabati lain seperti soybean oil turut mendorong harga CPO terus bergerak menguat.

Kenaikan harga bahan baku tersebut otomatis meningkatkan beban produsen minyak goreng domestik. Industri harus menghadapi tekanan margin yang semakin sempit, terutama untuk produk yang harga jualnya diatur pemerintah seperti Minyakita.

Sejumlah pelaku industri sebelumnya juga telah mengusulkan evaluasi terhadap kebijakan harga eceran tertinggi, namun pemerintah memutuskan belum melakukan perubahan dalam waktu dekat.

Pemerintah Awasi Distribusi di Pasar

Selain menjaga harga, pemerintah juga memperketat pengawasan distribusi Minyakita di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik penjualan di atas HET yang masih ditemukan di sejumlah daerah.

Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan terus melakukan pemantauan terhadap rantai distribusi agar minyak goreng bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga sesuai aturan.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah beberapa kali menemukan adanya distributor maupun pedagang yang menjual Minyakita di atas harga resmi. Praktik tersebut dinilai merugikan konsumen dan bertentangan dengan tujuan program stabilisasi pangan.

Menjaga Keseimbangan Ekosistem Sawit Nasional

Pemerintah menegaskan kebijakan mempertahankan harga Minyakita bukan hanya soal menjaga harga murah bagi konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan antara seluruh pihak dalam ekosistem industri sawit nasional.

Mulai dari petani kelapa sawit, perusahaan pengolahan, distributor, hingga konsumen akhir harus tetap mendapatkan perlindungan di tengah fluktuasi harga global yang cukup dinamis.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau, sementara stabilitas pasokan nasional tetap terjaga meski pasar global sedang menghadapi tekanan kenaikan harga komoditas.

Ke depan, pemerintah akan terus mengevaluasi perkembangan harga CPO internasional serta kondisi pasar domestik untuk memastikan kebijakan pangan nasional tetap berjalan efektif tanpa membebani masyarakat.