Stimulus Pemerintah Jelang Imlek dan Ramadan Dinilai Hanya Dongkrak Daya Beli Sementara, Inflasi Pangan Masih Jadi Beban

Stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah menjelang perayaan Imlek dan bulan suci Ramadan dinilai mampu memberikan dorongan positif terhadap konsumsi masyarakat. Namun, dampak kebijakan tersebut diperkirakan hanya bersifat sementara dan belum cukup kuat untuk memulihkan daya beli secara menyeluruh. Salah satu faktor utama yang masih menahan konsumsi rumah tangga adalah tingginya harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas pangan.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Abdul Manap Pulungan, menilai tekanan inflasi, terutama pada kelompok bahan makanan, masih menjadi tantangan besar bagi perekonomian domestik pada awal 2026.

“Daya beli itu sifatnya sementara, sekali libas saja. Sulit untuk mengangkat daya beli masyarakat secara berkelanjutan karena inflasi masih tinggi, khususnya inflasi makanan,” ujar Pulungan kepada Liputan6.com, Senin (16/2/2026).

Inflasi Pangan Tekan Konsumsi Rumah Tangga

Pulungan menjelaskan, inflasi saat ini terutama berasal dari kenaikan harga bahan makanan pokok yang sangat dekat dengan kebutuhan harian masyarakat, seperti beras dan komoditas pangan strategis lainnya. Kondisi ini membuat stimulus berbasis konsumsi tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli riil.

“Inflasi bahan makanan, seperti beras dan teman-temannya, ini yang paling terasa di masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kenaikan harga pangan bukan disebabkan oleh stok yang melimpah, melainkan karena penurunan pasokan di tengah lonjakan permintaan. Permintaan meningkat tidak hanya karena faktor musiman selama Ramadan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai program pemerintah yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.

“Stok menurun karena demand naik. Bukan hanya untuk kebutuhan puasa, tapi juga untuk MBG,” jelasnya, merujuk pada Program Makan Bergizi Gratis yang turut meningkatkan konsumsi bahan pangan nasional.

Stimulus Tetap Dibutuhkan, Tapi Belum Menyentuh Akar Masalah

Meski menilai dampaknya terbatas, Pulungan menegaskan bahwa stimulus pemerintah tetap diperlukan, terutama untuk menjaga konsumsi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak jatuh lebih dalam akibat tekanan harga.

“Tidak keliru. Stimulus itu penting untuk menahan penurunan konsumsi. Tapi secara fungsi, stimulus hanya mampu menjaga agar kelas bawah tetap bisa bertahan dan tetap mengonsumsi,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan jangka pendek tidak cukup untuk memperkuat daya beli secara struktural. Pemerintah dinilai perlu mengarahkan fokus pada kebijakan yang lebih berkelanjutan, terutama penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas pendapatan masyarakat.

“Yang paling penting itu bagaimana menciptakan lapangan kerja. Karena dari sanalah sumber pendapatan masyarakat terbentuk. Kalau pendapatan naik, daya beli akan ikut menguat,” pungkasnya.

Pemerintah Gelontorkan Stimulus Rp 12,83 Triliun di Kuartal I 2026

Sejalan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di awal tahun, pemerintah resmi menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar Rp 12,83 triliun untuk Kuartal I-2026. Paket kebijakan ini difokuskan pada bantuan sosial pangan serta insentif mobilitas masyarakat, terutama menjelang periode libur panjang dan Ramadan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pada kuartal pertama tahun lalu, ekonomi sempat mengalami deflasi akibat kebijakan diskon tarif listrik. Namun, kebijakan serupa tidak kembali diterapkan tahun ini.

Sebagai gantinya, pemerintah mengalihkan stimulus ke sektor transportasi dan perjalanan domestik guna mendorong pergerakan masyarakat serta aktivitas ekonomi.

Untuk angkutan udara, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). Selain itu, Angkasa Pura memberikan potongan tarif jasa bandara hingga 50 persen, disertai diskon harga avtur.

“Diskon penerbangan itu bisa sampai sekitar 16 persen. Antara lain PPN ditanggung pemerintah untuk tiket kelas ekonomi penerbangan domestik. Kemudian airport tax dari Angkasa Pura kita diskon sampai 50 persen,” ujar Airlangga usai menghadiri Indonesia Economic Summit 2026, Selasa (3/2/2026).

Diskon Transportasi hingga Tol, Anggaran Rp 200 Miliar

Stimulus juga mencakup moda transportasi lain. Pemerintah menyiapkan diskon sekitar 30 persen untuk angkutan laut dan kereta api, serta potongan tarif jalan tol hingga 20 persen pada periode tertentu. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah juga menyiapkan regulasi work from anywhere (WFA) bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Informasi detail terkait jadwal dan mekanisme diskon akan diumumkan melalui kanal resmi masing-masing operator transportasi dan platform pemesanan daring. Airlangga menyebut anggaran khusus untuk diskon transportasi diperkirakan mencapai Rp 200 miliar.

Bansos Pangan Jadi Penopang Konsumsi

Selain insentif mobilitas, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial pangan berupa beras 10 kilogram selama dua bulan, serta distribusi Minyakita pada periode yang sama. Total anggaran untuk program bansos ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 12 triliun, menjadikannya komponen terbesar dalam paket stimulus Kuartal I-2026.

Meski demikian, para ekonom menilai efektivitas stimulus akan sangat bergantung pada stabilitas harga pangan ke depan. Tanpa pengendalian inflasi yang lebih kuat, stimulus berisiko hanya menjadi penopang sementara, bukan pendorong pemulihan daya beli yang berkelanjutan.