Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, Ekonom Soroti Kenaikan BBM hingga Beban Kredit yang Makin Berat

Tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia dinilai semakin besar dalam beberapa bulan terakhir. Kelompok masyarakat yang selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik disebut menghadapi peningkatan beban pengeluaran akibat kombinasi kenaikan biaya hidup, tekanan inflasi, serta meningkatnya biaya pembiayaan kredit.

Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman menilai, kelompok kelas menengah saat ini berada dalam posisi yang cukup rentan. Berbeda dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah, kelas menengah justru harus menanggung sendiri kenaikan biaya hidup yang terus meningkat.

Menurut Rizal, terdapat sejumlah faktor utama yang saat ini memberi tekanan besar terhadap kondisi finansial masyarakat kelas menengah. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan harga bahan pangan di sejumlah daerah, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, hingga kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang masih berada di level relatif tinggi.

“Kelompok kelas menengah menjadi salah satu pihak yang paling terdampak karena mereka tidak mendapatkan subsidi langsung, tetapi di saat bersamaan menghadapi kenaikan biaya pengeluaran di berbagai sektor,” ujar Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi salah satu faktor yang cukup membebani pengeluaran rumah tangga kelas menengah, khususnya pekerja komuter yang setiap hari menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas.

Menurut perhitungan Indef, bagi pekerja komuter yang mengonsumsi sekitar 40 hingga 60 liter BBM per bulan, tambahan pengeluaran akibat kenaikan harga BBM dapat mencapai sekitar Rp 158 ribu hingga Rp 237 ribu per bulan.

Meski secara nominal terlihat tidak terlalu besar, akumulasi kenaikan biaya tersebut menjadi signifikan ketika digabungkan dengan kenaikan kebutuhan lain seperti makanan, transportasi, biaya pendidikan, hingga cicilan rumah tangga.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate ke level 5,50 persen turut memperberat kondisi kelas menengah. Kebijakan suku bunga tinggi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya bunga pinjaman, baik kredit kendaraan, kredit pemilikan rumah (KPR), maupun pinjaman modal usaha.

Padahal, kondisi ini terjadi ketika inflasi nasional masih tercatat berada di level 3,08 persen secara tahunan. Situasi tersebut membuat tekanan terhadap daya beli masyarakat semakin terasa, terutama bagi rumah tangga dengan pendapatan tetap.

“Kelompok ini umumnya tidak menjadi penerima bantuan sosial, tetapi harus menanggung kenaikan biaya transportasi, pangan, cicilan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya,” jelas Rizal.

Akibat tekanan biaya yang terus meningkat, pola konsumsi masyarakat diperkirakan mulai berubah. Rizal mengatakan, rumah tangga kelas menengah akan cenderung menekan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier.

Belanja untuk sektor rekreasi, otomotif, gadget, elektronik rumah tangga, hingga aktivitas hiburan diprediksi mengalami perlambatan karena masyarakat mulai memprioritaskan kebutuhan pokok.

“Akibatnya, konsumsi akan bergeser dari belanja sekunder seperti rekreasi, otomotif, dan elektronik menuju kebutuhan pokok, sehingga sektor ritel dan jasa berpotensi mengalami perlambatan,” katanya.

Fenomena ini sebenarnya mulai terlihat dari beberapa indikator ekonomi dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah pelaku industri ritel mengeluhkan perlambatan penjualan pada produk non-esensial, sementara transaksi konsumsi rumah tangga cenderung tumbuh lebih lambat dibanding periode sebelumnya.

Rizal menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi dan suku bunga tinggi menciptakan tekanan ganda terhadap kelas menengah. Di satu sisi biaya mobilitas meningkat, sementara di sisi lain biaya pembiayaan kredit ikut naik.

“Jika tekanan ini berlangsung cukup lama, risiko penyusutan kelas menengah semakin besar karena banyak rumah tangga berada pada posisi rentan, yakni tidak cukup miskin untuk menerima bantuan tetapi juga belum memiliki bantalan keuangan yang kuat untuk menghadapi lonjakan biaya hidup,” tuturnya.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kelompok kelas menengah selama ini berperan penting dalam menopang konsumsi domestik Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian ekonomi, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Apabila tekanan terhadap daya beli terus berlangsung, maka perlambatan konsumsi domestik berpotensi mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

Karena itu, Rizal meminta pemerintah mulai mempertimbangkan kebijakan stimulus ekonomi yang lebih berpihak kepada kelas menengah. Menurutnya, dukungan tidak harus selalu berbentuk bantuan tunai langsung, tetapi bisa difokuskan pada pengurangan biaya hidup atau cost of living support.

Beberapa opsi kebijakan yang bisa dipertimbangkan antara lain menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), memberikan tax credit sementara bagi pekerja formal, hingga memperluas insentif transportasi publik bagi masyarakat perkotaan.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memberikan subsidi bunga secara terbatas bagi kredit pemilikan rumah pertama serta pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) produktif.

“Serta memberikan subsidi bunga secara terbatas untuk KPR rumah pertama dan kredit UMKM produktif,” ucap Rizal.

Ia menilai langkah-langkah tersebut relatif lebih efektif dibanding bantuan tunai langsung karena mampu menjaga daya beli masyarakat tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara permanen.

Menurut Rizal, keseimbangan antara menjaga stabilitas fiskal negara dan mempertahankan daya beli kelas menengah harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Pada akhirnya, menjaga daya beli kelas menengah sama pentingnya dengan menjaga stabilitas fiskal. Kelas menengah merupakan tulang punggung konsumsi domestik yang berkontribusi lebih dari separuh PDB Indonesia,” katanya.

Ia mengingatkan, jika tekanan terhadap kelompok kelas menengah terus berlanjut akibat kenaikan harga barang, biaya energi, dan tingginya biaya pembiayaan, maka perlambatan konsumsi domestik akan menjadi ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Di tengah situasi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, pelemahan perdagangan internasional, dan fluktuasi harga energi dunia, menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sepanjang tahun ini.