Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mematangkan regulasi integrasi tarif jalan tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kebijakan ini bertujuan memperlancar arus lalu lintas, mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan tol, serta mendukung kelancaran distribusi barang dari kawasan industri menuju pelabuhan.

Pemerintah menargetkan proses harmonisasi rancangan peraturan menteri dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, aturan integrasi tarif tol diharapkan segera ditandatangani dan diterapkan.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Sony Sulaksono Wibowo, mengatakan pemerintah sedang menyiapkan landasan regulasi untuk mengintegrasikan perjalanan antarruas tol yang saling terhubung.

“Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan,” ujar Sony di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Integrasi Tarif Tol untuk Mengurangi Kepadatan

Sony menjelaskan, integrasi tarif tol bertujuan mendistribusikan kendaraan secara lebih merata ke berbagai ruas jalan tol. Langkah ini juga diharapkan meningkatkan pemanfaatan ruas yang selama ini belum digunakan secara optimal.

Pemerintah telah mengarahkan pembangunan jalan tol sebagai satu kesatuan jaringan melalui Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional 2020–2040.

Dengan pendekatan tersebut, setiap ruas tol diharapkan tidak hanya berfungsi secara terpisah, tetapi juga saling mendukung untuk meningkatkan efisiensi perjalanan dan konektivitas antarkawasan.

Menurut Sony, perbedaan waktu pembangunan, keterlambatan penyelesaian ruas pendukung, serta disparitas tarif menjadi sejumlah tantangan dalam pengoperasian jaringan tol. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kepadatan di ruas tertentu, sementara jalur alternatif belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Ruas-ruas yang saling terhubung perlu saling mendukung sebagai satu jaringan,” kata Sony.

Tol Cibitung–Cilincing hingga Akses Tanjung Priok Jadi Perhatian

Salah satu koridor yang menjadi perhatian pemerintah mencakup tiga ruas jalan tol, yaitu Tol Cibitung–Cilincing, Tol Jakarta–Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok.

Integrasi ketiga ruas tersebut diharapkan dapat memperlancar pergerakan kendaraan logistik dari kawasan industri menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Konektivitas yang lebih baik dinilai penting untuk mendukung distribusi barang, khususnya bagi kegiatan industri dan perdagangan. Kelancaran perjalanan juga diharapkan membantu meningkatkan efisiensi waktu pengiriman.

Namun, penerapan integrasi tarif perlu mempertimbangkan kondisi operasional setiap ruas serta kemampuan pengguna jalan tol agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara luas.

Survei FKBI: 74,1 Persen Responden Dukung Integrasi Tarif Tol

Dukungan terhadap rencana integrasi tarif tol Jabodetabek juga terlihat dalam survei daring yang dilakukan FKBI. Hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 74,1 persen responden mendukung kebijakan integrasi tarif tol.

Meski demikian, pelaku usaha logistik mengingatkan pemerintah agar skema tarif yang diterapkan tidak menambah beban operasional angkutan barang.

Biaya tol menjadi salah satu komponen pengeluaran yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan logistik maupun pengemudi dalam menjalankan kegiatan distribusi.

Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, menyampaikan bahwa berdasarkan simulasi yang dipaparkannya, biaya tol pada jalur eksisting menyerap sekitar 7–14 persen dari uang jalan pengemudi.

Sementara itu, dalam skenario penggunaan ruas tol untuk angkutan logistik, porsi biaya tersebut diperkirakan meningkat menjadi 28–40 persen.

“Konektivitas fisik harus didukung oleh tarif yang memungkinkan pengemudi memenuhi kebutuhan operasionalnya,” ujar Sugi.

Skema Tarif Tol Perlu Mempertimbangkan Biaya Logistik

Besarnya porsi biaya tol membuat penentuan skema tarif menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan integrasi jalan tol Jabodetabek.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak hanya memperlancar arus kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pengguna jalan dan kebutuhan operasional sektor logistik.

Tarif yang sesuai dengan kondisi operasional diharapkan dapat mendorong penggunaan jaringan tol secara lebih optimal tanpa menimbulkan tambahan beban yang berlebihan bagi pelaku usaha.

Selain itu, kesiapan seluruh ruas yang terhubung juga menjadi faktor penting agar integrasi dapat berjalan efektif.

FKBI menilai dukungan publik terhadap integrasi tarif tol dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mempercepat penyelesaian regulasi. Namun, penerapan kebijakan tetap perlu didukung perencanaan tarif yang matang dan koordinasi antarpengelola jalan tol.

Integrasi Tol Jabodetabek Diharapkan Tingkatkan Efisiensi Distribusi

Integrasi tarif tol Jabodetabek diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi jaringan transportasi darat. Jika diterapkan dengan skema yang tepat, kebijakan ini berpotensi membantu mengurangi ketimpangan penggunaan ruas tol dan memperlancar perjalanan kendaraan logistik.

Meski begitu, manfaat integrasi akan bergantung pada kesesuaian tarif, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan kebijakan tersebut menjawab kebutuhan pengguna jalan.

Karena itu, penyelesaian regulasi menjadi tahap penting sebelum integrasi tarif tol diterapkan secara lebih luas.

Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan tujuan kelancaran lalu lintas, optimalisasi jaringan jalan tol, dan efisiensi biaya logistik agar kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat maupun dunia usaha.