Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih berada dalam kondisi yang terjaga, meskipun tekanan eksternal meningkat akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang belum mereda hingga awal kuartal II 2026.

Dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan yang digelar pada 1 April 2026, Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap resilien. Ia menegaskan bahwa berbagai indikator utama, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga sektor non-bank, masih menunjukkan kinerja yang solid di tengah gejolak global.

Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut, ketidakpastian global saat ini meningkat signifikan seiring eskalasi konflik di kawasan Teluk, khususnya yang melibatkan Iran dan beberapa negara sekutunya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas geopolitik, tetapi juga memicu lonjakan harga energi global, termasuk minyak mentah, serta meningkatkan volatilitas di pasar keuangan internasional.

“Kondisi tersebut mendorong tekanan pada inflasi global dan memperbesar risiko terhadap stabilitas sistem keuangan dunia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (6/4/2026).

Lebih lanjut, OJK mencatat bahwa sebelum konflik memanas, Organisation for Economic Co-operation and Development dalam laporan Economic Outlook Maret 2026 sempat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada dalam jalur penguatan. Namun, eskalasi konflik yang terjadi belakangan ini memaksa revisi proyeksi tersebut, dengan risiko perlambatan yang semakin nyata di berbagai kawasan.

Tekanan harga energi yang tinggi juga berdampak pada kebijakan moneter global. Bank-bank sentral utama dunia kini menghadapi ruang gerak yang semakin terbatas, karena harus menyeimbangkan antara pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini memunculkan ekspektasi “higher for longer”, di mana suku bunga acuan diperkirakan akan bertahan di level tinggi lebih lama dari sebelumnya.

Di Amerika Serikat, perekonomian menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Inflasi yang masih persisten, ditambah dengan peningkatan tingkat pengangguran, menjadi tantangan utama. Federal Reserve sebelumnya memberi sinyal kemungkinan satu kali penurunan suku bunga pada 2026. Namun, setelah konflik Timur Tengah memanas, ekspektasi pasar berubah, dengan banyak pelaku pasar kini memperkirakan tidak akan ada pemangkasan suku bunga sepanjang tahun ini.

Kondisi berbeda terlihat di Tiongkok. Ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut justru mencatatkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, perbaikan sisi produksi, serta berbagai stimulus yang digelontorkan pemerintah, khususnya di sektor keuangan dan properti. Meski demikian, pemerintah Tiongkok tetap berhati-hati dengan menurunkan target pertumbuhan ekonomi sebagai respons terhadap tantangan struktural dan ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sementara itu, di dalam negeri, fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat. Inflasi inti pada Maret 2026 tercatat menurun, menunjukkan tekanan harga yang relatif terkendali. Di sisi konsumsi, aktivitas masyarakat masih cukup tinggi, tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel yang diperkirakan mencapai 6,89 persen secara tahunan (year-on-year). Selain itu, penjualan kendaraan bermotor juga menunjukkan tren positif, menandakan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Dari sisi produksi, indeks PMI Manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansif, yang mengindikasikan aktivitas industri terus tumbuh. Ketahanan sektor eksternal juga terlihat solid, dengan cadangan devisa pada Februari 2026 berada pada level yang memadai, serta neraca perdagangan yang kembali mencatatkan surplus.

Sebagai tambahan, OJK juga menyoroti bahwa sektor perbankan nasional hingga awal 2026 masih mencatatkan rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi, serta rasio kredit bermasalah (NPL) yang terkendali. Likuiditas perbankan juga tetap memadai, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang stabil. Di pasar modal, meskipun sempat terjadi tekanan akibat sentimen global, aliran dana asing (capital inflow) mulai kembali masuk secara bertahap seiring stabilnya persepsi risiko terhadap Indonesia.

Ke depan, OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, termasuk Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah mitigasi risiko juga akan terus diperkuat, terutama dalam menghadapi potensi spillover dari gejolak global.

Dengan berbagai indikator tersebut, OJK optimistis sektor jasa keuangan Indonesia tetap mampu bertahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun dibayangi oleh dinamika global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.