Menkeu Purbaya Tegaskan PPN Jalan Tol Belum Diterapkan, Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penggunaan jalan tol belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pemerintah, menurutnya, masih menempatkan kondisi daya beli masyarakat sebagai faktor utama sebelum mempertimbangkan adanya tambahan beban pajak baru.

Dalam Media Briefing pada Jumat (24/4/2026), Purbaya menekankan bahwa kebijakan fiskal saat ini tidak akan mengarah pada penambahan pajak baru selama pemulihan ekonomi belum dianggap cukup kuat.

“Posisi kita tidak berubah, kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai dipandang kondisi ekonomi cukup baik dan daya beli masyarakat sudah kuat. Itu patokan utamanya,” ujar Purbaya.

Masih Masuk Rencana Jangka Panjang

Purbaya menjelaskan bahwa wacana pengenaan PPN pada jalan tol sejatinya masih berada dalam kerangka rencana jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029. Artinya, kebijakan tersebut belum bersifat final dan masih dalam tahap kajian mendalam.

Rencana ini sebelumnya muncul sebagai salah satu opsi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang terus meningkat. Namun, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa setiap opsi fiskal harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara luas.

Selain PPN jalan tol, wacana pengenaan pajak kepada kelompok super kaya atau High Wealth Individual (HWI) juga masih berada pada tahap kajian. Pemerintah belum menetapkan waktu implementasi karena masih menilai dampak dan kesiapan regulasinya.

“Itu masih rencana jangka panjang dari dokumen lama. Kita sedang melakukan penyesuaian agar lebih teratur dan sesuai kebutuhan saat ini,” jelasnya.

Fokus Pemerintah: Optimalisasi Pajak yang Sudah Ada

Alih-alih menambah jenis pajak baru, Kementerian Keuangan saat ini lebih fokus pada optimalisasi sistem perpajakan yang sudah berjalan. Strategi ini mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem pajak, serta penguatan pengawasan untuk menekan kebocoran penerimaan negara.

Langkah ini sejalan dengan tren reformasi perpajakan di berbagai negara yang cenderung mengutamakan efisiensi sistem dibanding memperluas jenis pungutan baru yang berisiko menekan konsumsi masyarakat.

Latar Belakang Wacana PPN Jalan Tol

Wacana penerapan PPN pada jalan tol sebelumnya menuai perhatian publik karena dinilai berpotensi menambah beban biaya transportasi. Dalam sistem yang berlaku saat ini, pengguna jalan tol sudah membayar tarif berdasarkan skema investasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan masa konsesi tertentu.

Penambahan PPN di atas tarif tol dikhawatirkan akan menciptakan beban ganda, karena masyarakat tidak hanya membayar tarif penggunaan, tetapi juga pajak tambahan atas layanan yang sama.

Kritik dari DPR: Potensi Beban Ganda

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, sebelumnya meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut selama masa konsesi jalan tol masih berlangsung. Ia menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan double burden atau beban ganda bagi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat pada dasarnya sudah ikut membiayai infrastruktur melalui skema tarif tol yang digunakan untuk mengembalikan investasi badan usaha pengelola.

“Selama masa konsesi, penambahan pajak baru tanpa penyesuaian skema tarif berarti publik membayar dua kali untuk aset yang pada akhirnya menjadi milik negara,” ujarnya.

DPR juga mendorong agar pemerintah melakukan kajian yang lebih transparan dengan melibatkan publik, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan.

Penolakan dari YLKI: Risiko Tekan Konsumen dan Ekonomi

Penolakan juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Lembaga ini menilai wacana pajak tol berpotensi membebani masyarakat luas, bukan hanya pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga sektor logistik dan pelaku usaha kecil.

YLKI menyoroti bahwa jalan tol merupakan infrastruktur penting bagi distribusi barang dan jasa. Kenaikan biaya penggunaan tol, menurut mereka, dapat berdampak pada meningkatnya biaya logistik nasional yang pada akhirnya memicu kenaikan harga barang di pasar.

Selain itu, tarif tol sendiri selama ini sudah mengalami penyesuaian berkala setiap dua tahun, sehingga tambahan pajak dinilai akan semakin memperberat pengeluaran masyarakat.

Dampak Ekonomi yang Perlu Dipertimbangkan

Secara ekonomi, kebijakan seperti PPN jalan tol biasanya berkaitan erat dengan inflasi dan daya beli. Jika diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi konsumsi masyarakat, tambahan biaya transportasi dapat berdampak pada:

• meningkatnya biaya distribusi barang,

• tekanan pada harga kebutuhan pokok,

• penurunan efisiensi logistik,

• hingga potensi perlambatan konsumsi rumah tangga.

Karena itu, pemerintah cenderung berhati-hati agar kebijakan fiskal tidak justru menghambat pemulihan ekonomi.

Kesimpulan: Masih Tahap Kajian, Belum Implementasi

Hingga saat ini, pemerintah menegaskan bahwa rencana PPN jalan tol maupun pajak untuk kelompok super kaya masih sebatas wacana jangka panjang dalam dokumen perencanaan, bukan kebijakan yang akan segera diterapkan.

Fokus utama Kementerian Keuangan tetap pada menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan mengoptimalkan sistem perpajakan yang sudah ada sebelum memperkenalkan instrumen pajak baru.