Kementerian PU Siapkan Rp 1,64 Triliun untuk Infrastruktur Desa, Fokus Dongkrak Ekonomi Masyarakat pada 2027

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,64 triliun untuk merealisasikan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan dilaksanakan di 4.127 titik lokasi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2027. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari tingkat desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat karena dampaknya dinilai paling cepat dirasakan, baik secara sosial maupun ekonomi.

“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” kata Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6/2026).

Dalam rancangan pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 yang mencapai Rp 98,47 triliun, sebagian anggaran secara khusus dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan berbasis masyarakat yang selama ini menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan daerah.

Dari total anggaran IBM tersebut, pemerintah menyiapkan Rp 450 miliar untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang akan dilaksanakan di sekitar 2.000 lokasi. Program ini berada di bawah sektor Sumber Daya Air dan ditujukan untuk memperbaiki jaringan irigasi pertanian guna menjaga produktivitas lahan pangan nasional.

Sementara itu, sekitar Rp 1,2 triliun lainnya dialokasikan untuk 2.127 lokasi program pada unit kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program-program ini meliputi pembangunan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga pengembangan kawasan ekonomi masyarakat.

“Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan,” ujar Dody.

Pemerintah menilai program Infrastruktur Berbasis Masyarakat bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi merupakan investasi strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah.

Salah satu program utama yang akan dilanjutkan adalah P3TGAI yang selama beberapa tahun terakhir dinilai berhasil meningkatkan efisiensi distribusi air pertanian dan membantu petani menjaga produktivitas di tengah tantangan perubahan iklim serta ancaman kekeringan di sejumlah wilayah.

Selain itu, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) juga tetap menjadi prioritas. Program ini berperan penting dalam memperluas akses air minum layak, terutama di desa-desa yang selama ini belum terjangkau jaringan air bersih perpipaan.

Di sektor kesehatan lingkungan, pemerintah melanjutkan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Kedua program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sanitasi sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat komunitas.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE). Kedua program ini dinilai memiliki dampak ekonomi signifikan karena membantu membuka akses distribusi barang, mendukung usaha mikro, serta meningkatkan konektivitas kawasan produktif di daerah.

Kementerian PU juga tetap menempatkan pembangunan jembatan gantung sebagai salah satu agenda prioritas, terutama di daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau.

Keberadaan jembatan gantung dinilai sangat penting karena membuka akses mobilitas masyarakat, mulai dari aktivitas pendidikan, distribusi hasil pertanian, hingga memperlancar akses layanan kesehatan bagi warga di daerah yang selama ini terisolasi.

Sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan, Kementerian PU menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dody menekankan bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen agar setiap rupiah APBN dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel, menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Penguatan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat pada 2027 juga sejalan dengan strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dengan pembangunan yang lebih merata hingga tingkat desa, pemerintah berharap aktivitas ekonomi lokal semakin berkembang, daya saing daerah meningkat, serta tercipta lapangan kerja baru melalui proyek-proyek padat karya yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Ekonom menilai pendekatan pembangunan berbasis masyarakat seperti ini menjadi salah satu strategi efektif untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama di daerah tertinggal dan kawasan pedesaan yang masih membutuhkan peningkatan layanan infrastruktur dasar.