Pemerintah Indonesia terus mematangkan strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya bensin. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan campuran etanol pada bensin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah menargetkan penyaluran BBM dengan campuran etanol 10 persen (E10) mulai berjalan pada 2027 sebagai tahap awal menuju implementasi E20.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Selain mengurangi impor BBM, penggunaan bioetanol juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dalam negeri serta membuka peluang investasi baru di sektor agroindustri.

Kajian mengenai mandatori bioetanol sebenarnya telah dimulai sejak 2025. Kini, kajian tersebut telah memasuki tahap akhir dan akan menjadi dasar penyusunan peta jalan (roadmap) implementasi E20 secara bertahap hingga periode 2028–2029.

“Proposal untuk etanol mandatori ini sudah kita lakukan sejak 2025 dan kajian kita sudah hampir selesai. E20 itu dalam perencanaan yang kita akan tetapkan nanti sampai dengan 2028-2029,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (21/7/2026).

Meski berambisi memangkas impor bensin, Bahlil menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan tersebut justru menimbulkan ketergantungan baru melalui impor etanol. Karena itu, pembangunan industri bioetanol nasional menjadi fokus utama sebelum kebijakan mandatori diterapkan secara penuh.

“Kita tidak pengin begitu kita terapkan E20 tapi etanolnya kita impor. Maka sekarang kita mempersiapkan industrinya dulu,” jelas Bahlil.

Persiapan Industri Bioetanol Nasional

Untuk memenuhi kebutuhan pasokan bioetanol, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai bahan baku lokal, mulai dari tebu, singkong, jagung, hingga potensi biomassa lainnya. Dalam satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah akan mempercepat pembangunan ekosistem industri mulai dari sektor hulu, pengolahan, hingga distribusi.

Bahlil mengatakan pola transisi menuju E20 akan mengikuti keberhasilan implementasi program biodiesel berbasis minyak sawit yang dilakukan secara bertahap, mulai dari B10, B20, B30, B35, hingga kini menuju B50.

“1-2 tahun ini kita melakukan persiapan, setelah itu kita mandatory full E20,” katanya.

Menurutnya, pendekatan bertahap dinilai penting agar kesiapan infrastruktur, pasokan bahan baku, serta industri pengolahan dapat berjalan seiring tanpa mengganggu stabilitas pasokan BBM nasional.

Meniru Model Industri Brasil

Sebagai bagian dari penguatan rantai pasok, pemerintah juga tengah menyiapkan kawasan perkebunan tebu terpadu yang terintegrasi langsung dengan fasilitas pengolahan bioetanol dan gula.

Bahlil mencontohkan model industri yang diterapkan di Brasil. Di negara tersebut, pabrik memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan produksi antara gula dan etanol sesuai dengan kondisi harga pasar global.

“Begitu harga etanolnya naik, dia akan di-switch ke etanol. Tapi begitu harga gulanya naik, dia akan switch ke gula. Jadi, dua model ini akan kita lakukan dan ini sedang dilakukan pematangan terhadap beberapa industri dan perusahaan yang akan kembangkan,” terangnya.

Model tersebut dinilai dapat menjaga keberlanjutan investasi sekaligus meningkatkan efisiensi industri karena produsen dapat menyesuaikan produksi mengikuti kondisi pasar.

Dorong Ketahanan Energi dan Kurangi Emisi

Selain mengurangi impor BBM, implementasi bioetanol juga diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam menekan emisi karbon dari sektor transportasi. Campuran etanol pada bensin menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan penggunaan bensin murni, sehingga sejalan dengan komitmen Indonesia menuju transisi energi yang lebih bersih.

Di sisi lain, peningkatan permintaan bioetanol diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian nasional. Permintaan terhadap tebu, singkong, dan komoditas lainnya berpotensi meningkat sehingga dapat menciptakan pasar baru bagi petani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sentra produksi.

Pemerintah juga diperkirakan akan menyusun berbagai regulasi pendukung, mulai dari standar kualitas bioetanol, skema insentif investasi, hingga mekanisme pencampuran dan distribusi BBM agar implementasi E10 pada 2027 dapat berjalan lancar sebelum ditingkatkan secara bertahap menuju E20 pada 2028–2029.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu mengurangi impor bensin, tetapi juga membangun industri bioetanol yang kuat, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.