Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) kembali menegaskan kesiapannya dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan bagi pelaku perdagangan melalui lokapasar (marketplace). Meski secara teknis dan administratif DJP mengklaim telah siap, pelaksanaan aturan tersebut hingga kini masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Keuangan, khususnya dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku pihak yang menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai persiapan internal, mulai dari sistem pengawasan, integrasi data, hingga koordinasi dengan platform digital. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan untuk mulai menerapkan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Menurut Inge, DJP telah berada dalam posisi “siap jalan” kapan pun kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Namun demikian, ketika ditanya mengenai kemungkinan implementasi pada tahun 2026, ia mengakui belum dapat memastikan waktu pasti dimulainya penerapan aturan tersebut. Ketidakpastian ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan stabilitas ekosistem digital yang tengah berkembang pesat.

Di sisi lain, DJP menegaskan bahwa komunikasi dengan para pelaku industri niaga elektronik (e-commerce) telah dilakukan secara intensif sejak tahap awal penyusunan kebijakan. Proses perumusan aturan disebut melibatkan berbagai asosiasi industri, pelaku usaha, hingga platform marketplace besar di Indonesia melalui pendekatan meaningful participation atau partisipasi bermakna.

“Kami sudah berkali-kali melakukan komunikasi. Bahkan sejak penyusunan PMK setahun lalu, kami sudah melibatkan berbagai asosiasi, pelaku e-commerce, dan platform digital,” ujar Inge. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara fiskal, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan tanpa mengganggu operasional pelaku usaha, khususnya UMKM yang mendominasi sektor ini.

Sebagai latar belakang, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyedia marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka. Dalam skema ini, marketplace berperan sebagai pemungut pajak (withholding agent), sehingga proses pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih terintegrasi dan efisien.

Namun, hingga April 2026, implementasi aturan tersebut masih ditunda. Penundaan ini tidak lepas dari berbagai pertimbangan strategis, termasuk kondisi daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi digital, serta kesiapan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 kemungkinan akan dilakukan apabila indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan stabilitas pada kuartal II 2026. Pemerintah juga tengah melakukan kajian lanjutan untuk mengukur dampak kebijakan ini terhadap harga barang, margin pedagang, serta potensi pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor informal.

Sejumlah analis ekonomi menilai bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak di sektor digital yang selama ini masih memiliki celah pengawasan. Data internal pemerintah menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia terus tumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan diproyeksikan melampaui ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan potensi tersebut, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Meski demikian, terdapat pula kekhawatiran dari pelaku usaha, khususnya UMKM, terkait potensi tambahan beban administrasi dan tekanan terhadap margin usaha. Oleh karena itu, pemerintah disebut tengah mempertimbangkan skema mitigasi, seperti batasan omzet tertentu, simplifikasi pelaporan, serta edukasi pajak yang lebih masif.

Inge menegaskan bahwa karena kebijakan ini menyentuh kepentingan masyarakat luas, pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. “Ini berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, sehingga harus dipertimbangkan secara matang. Kita tunggu saja keputusan final dari Menteri,” ujarnya.

Ke depan, implementasi kebijakan pajak marketplace ini diperkirakan akan menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan digital yang lebih luas. Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan level playing field antara pelaku usaha online dan offline, serta memperkuat basis data perpajakan nasional di era ekonomi digital.