BPS Nilai Dampak Konflik Iran–Israel ke Ekonomi RI Masih Perlu Kajian Mendalam

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa dampak memanasnya konflik geopolitik antara Iran dan Israel terhadap perekonomian Indonesia belum dapat disimpulkan secara pasti. Pemerintah masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengukur berbagai risiko ekonomi yang mungkin timbul, khususnya yang berkaitan dengan jalur perdagangan internasional, distribusi logistik global, serta stabilitas harga komoditas.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menegaskan bahwa hingga saat ini data yang tersedia baru dapat memberikan gambaran awal, bukan kesimpulan akhir. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers BPS pada Senin (2/3/2026).

“Untuk melihat dampak potensi jika konflik meningkat ini diperlukan kajian yang lebih lanjut lagi. Saat ini kami hanya bisa memaparkan kondisi perdagangan berdasarkan data Januari 2026,” ujar Ateng.

Ia menjelaskan bahwa data perdagangan luar negeri Januari 2026 menjadi indikator awal untuk membaca potensi dampak ekonomi jika eskalasi konflik di Timur Tengah semakin meluas. Menurutnya, konflik geopolitik berskala besar umumnya tidak langsung terasa dalam jangka pendek, namun efek lanjutan bisa muncul melalui kenaikan biaya logistik, gangguan rantai pasok global, serta volatilitas harga energi dan bahan baku.

Perdagangan Indonesia–Iran Masih Terbatas

Berdasarkan catatan BPS, nilai ekspor Indonesia ke Iran pada Januari 2026 tercatat sebesar USD 18,5 juta. Komoditas ekspor utama Indonesia ke negara tersebut didominasi oleh produk buah-buahan dengan nilai mencapai USD 9,1 juta. Selain itu, Indonesia juga mengekspor lemak dan minyak hewan maupun nabati senilai USD 2,1 juta, serta kendaraan dan suku cadangnya sebesar USD 2,0 juta.

Ateng menegaskan bahwa struktur ekspor tersebut menunjukkan hubungan dagang langsung Indonesia dengan Iran relatif kecil dan tidak bersifat strategis, sehingga risiko langsung terhadap neraca perdagangan nasional dinilai masih terbatas.

“Ekspor Indonesia ke Iran pada Januari 2026 sebesar USD 18,5 juta dengan komoditas utama buah-buahan, lemak dan minyak hewan nabati, serta kendaraan dan bagiannya,” jelasnya.

Di sisi lain, impor Indonesia dari Iran juga tercatat sangat kecil. Impor nonmigas Indonesia dari Iran pada Januari 2026 didominasi buah-buahan dengan nilai sekitar USD 2,0 juta, atau setara 94,07 persen dari total impor. Sementara itu, impor mesin dan perlengkapan mekanis beserta bagiannya hanya mencapai USD 113,4 ribu atau sekitar 5,30 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap Iran, baik dari sisi ekspor maupun impor, masih sangat terbatas, sehingga risiko ekonomi langsung akibat konflik dinilai relatif rendah.

Risiko Lebih Besar Ada di Jalur Selat Hormuz

Meski hubungan dagang langsung Indonesia dengan Iran tergolong kecil, BPS menilai perhatian utama justru perlu diarahkan pada jalur strategis Selat Hormuz, yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan global, khususnya untuk energi dan komoditas dasar. Jalur ini melibatkan negara-negara penting seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Sepanjang tahun 2025, impor nonmigas Indonesia dari Oman tercatat mencapai USD 718,8 juta. Impor tersebut didominasi oleh besi dan baja senilai USD 590,5 juta, diikuti oleh bahan bakar organik sebesar USD 56,7 juta, serta garam, belerang, batu, dan semen senilai USD 44,2 juta.

Sementara itu, impor Indonesia dari Uni Emirat Arab (UEA) sepanjang 2025 mencapai USD 1,4 miliar. Komoditas utama yang diimpor antara lain logam mulia dan perhiasan senilai USD 511,1 juta, garam, belerang, batu, dan semen sebesar USD 243,2 juta, serta aluminium dan produk turunannya sebesar USD 181,6 juta.

Menurut BPS, jika eskalasi konflik di kawasan tersebut berdampak pada keamanan Selat Hormuz, maka potensi gangguan bisa muncul dalam bentuk kenaikan biaya pengiriman, keterlambatan pasokan, hingga lonjakan harga bahan baku impor, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan inflasi di dalam negeri.

Pemerintah Waspadai Dampak Tidak Langsung

BPS menegaskan bahwa pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pemantauan terhadap dinamika geopolitik global. Fokus utama bukan hanya pada perdagangan bilateral, tetapi juga pada dampak tidak langsung yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, seperti pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta biaya logistik internasional.

“Dampak konflik geopolitik biasanya tidak serta-merta, tetapi bisa terasa dalam jangka menengah jika terjadi gangguan distribusi global,” ujar Ateng.

Ke depan, BPS menyatakan akan terus memperbarui data dan melakukan analisis lanjutan seiring perkembangan situasi di Timur Tengah, guna memberikan gambaran yang lebih akurat terkait risiko dan potensi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.