Permintaan Penyelidikan terhadap Farage Ubah Perdebatan Pound Digital Inggris Menjadi Sorotan Pengaruh Politik Kripto

Permintaan agar otoritas pengawas standar parlemen Inggris menyelidiki dugaan interaksi Nigel Farage dengan Bank of England telah mengubah perdebatan mengenai pound digital Inggris menjadi isu mengenai siapa yang berhak memengaruhi pembangunan infrastruktur pembayaran publik. Isu ini juga memunculkan kembali sorotan terhadap donasi politik dari penyokong yang memiliki keterkaitan dengan industri kripto.

Laporan The Guardian pada 2 Juli menyebut anggota parlemen dari Partai Buruh, Phil Brickell, meminta Parliamentary Commissioner for Standards menyelidiki dugaan interaksi Farage dengan Bank of England. Permintaan tersebut muncul setelah laporan sebelumnya menyebut Farage mengatakan dalam sebuah acara kripto bahwa dirinya telah mempertanyakan proyek pound digital Bank of England kepada Gubernur Andrew Bailey.

Hingga saat ini belum ada temuan yang menyatakan Farage melakukan pelanggaran. Halaman resmi penyelidikan Parliamentary Commissioner for Standards juga menyebut proses tersebut masih berada pada tahap pengumpulan fakta sebelum keputusan diambil.

Saat ini, Farage tercatat dalam penyelidikan terpisah terkait dugaan pelanggaran aturan pelaporan kepentingan (Rule 5) yang dibuka pada 13 Mei 2026. Sementara itu, pengaduan yang diajukan pada 2 Juli masih berstatus laporan dan belum menjadi kasus resmi terkait aturan lobi.

Kasus ini menyatukan tiga isu kebijakan yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu pengembangan pound digital oleh Bank of England, regulasi stablecoin, dan aturan mengenai pendanaan politik yang melibatkan aset kripto.

Mengapa Pengaduan Ini Penting bagi Perdebatan Pound Digital?

Pound digital hingga kini masih berupa rencana dan belum dipastikan akan diluncurkan. Bank of England menegaskan belum mengambil keputusan mengenai penerbitannya. Jika nantinya diterapkan, pound digital tidak akan menggantikan uang tunai dan merupakan uang bank sentral, bukan mata uang kripto.

Dalam pembaruan Oktober 2025, Bank of England dan HM Treasury menyatakan proses perancangan akan berlangsung hingga 2026. Cetak biru proyek beserta hasil evaluasi akan disusun sebelum diputuskan apakah proyek akan dilanjutkan. Jika pemerintah dan Bank of England memutuskan untuk melanjutkannya, penerbitan pound digital juga harus mendapat persetujuan parlemen melalui undang-undang.

Artinya, tahap saat ini sangat penting karena desain pound digital masih terus dikembangkan. Bank of England masih mengumpulkan masukan, menguji teknologi, menjalankan Digital Pound Lab, serta berdiskusi dengan pelaku industri, akademisi, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Pengaduan terhadap Farage muncul di tengah proses konsultasi tersebut. Laporan sebelumnya menyebut Farage dan anggota parlemen Reform UK, Richard Tice, bertemu dengan Andrew Bailey pada September 2025. Setelah itu, Farage mengaku sempat mempertanyakan proyek pound digital dalam sebuah acara kripto.

Bank of England menyatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari komunikasi rutin dengan para perwakilan politik dan mengakui bahwa Farage memiliki pandangan berbeda mengenai pound digital.

Namun, isu ini menjadi lebih sensitif karena Farage memimpin partai yang menerima donasi besar dari penyumbang yang memiliki kepentingan di industri kripto. Selain itu, kebijakan yang sedang dibahas berpotensi memengaruhi keseimbangan antara stablecoin swasta dan uang digital yang diterbitkan bank sentral.

Sebelumnya, perdebatan mengenai pound digital lebih banyak membahas isu privasi, pengawasan pemerintah, keberadaan uang tunai, dan kekhawatiran bahwa mata uang digital bank sentral dapat memperluas kontrol negara terhadap transaksi masyarakat. Kini, muncul pertanyaan baru mengenai siapa yang memperoleh akses lebih besar untuk memengaruhi desain kebijakan sebelum proyek tersebut diputuskan.

Dalam pembaruan resminya, Bank of England menggambarkan masa depan sistem pembayaran sebagai ekosistem “multi-money”, di mana masyarakat dapat menggunakan uang tunai, simpanan bank, stablecoin, aset yang ditokenisasi, dan kemungkinan pound digital dengan nilai yang setara.

Karena itu, fokus perdebatan kini bergeser dari apakah Inggris memerlukan pound digital menjadi siapa yang memiliki pengaruh dalam menentukan bentuk uang publik di era ekonomi digital.

Persaingan antara Pound Digital dan Stablecoin

Pound digital akan menjadi uang publik yang diterbitkan oleh bank sentral. Sementara itu, stablecoin merupakan aset digital yang diterbitkan oleh pihak swasta dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran maupun penyelesaian transaksi apabila didukung cadangan aset, mekanisme penukaran, dan regulasi yang memadai.

Semakin besar peran uang publik dalam transaksi digital, semakin penting bagi pembuat kebijakan untuk menentukan ruang bagi stablecoin swasta, batasan penggunaannya, serta apakah infrastruktur pembayaran publik akan menjadi pelengkap atau pesaing bagi stablecoin.

CryptoSlate sebelumnya juga melaporkan kritik Reform UK terhadap rencana pembatasan stablecoin serta sorotan terhadap donor Reform UK yang dikaitkan dengan Tether. Kini, perhatian publik tertuju pada apakah kekayaan dari industri kripto, donasi politik, dan akses kepada bank sentral dapat dipisahkan secara jelas agar proses penyusunan kebijakan tetap dipercaya masyarakat.

Standar tersebut dinilai lebih tinggi daripada sekadar perbedaan pandangan politik. Farage berhak menolak pound digital berdasarkan alasan ideologis maupun ekonomi. Reform UK juga dapat berpendapat bahwa stablecoin lebih mendorong inovasi dibandingkan mata uang digital bank sentral.

Pelaku industri kripto pun dapat melobi kebijakan yang dianggap menghambat pertumbuhan. Namun, persoalan muncul ketika kepentingan tersebut beririsan dengan dukungan finansial yang besar dan akses langsung kepada pejabat yang merancang infrastruktur pembayaran nasional.

Regulasi Donasi Kripto Masih Berkembang

Inggris juga tengah menyesuaikan aturan pendanaan politik dengan perkembangan industri aset kripto. Pedoman dari Electoral Commission menyatakan bahwa aset kripto diperlakukan sebagai properti, bukan mata uang. Donasi dalam bentuk aset kripto masih diperbolehkan, tetapi partai politik wajib memverifikasi identitas penyumbang, memastikan kelayakan donor, menghitung nilai donasi dalam pound sterling, serta melaporkannya sesuai aturan.

Electoral Commission juga mengingatkan bahwa aset kripto menghadirkan tantangan tersendiri dalam mengidentifikasi donor dan memastikan asal-usul dana.

Sejak itu, pemerintah Inggris bergerak menuju aturan yang lebih ketat. Dalam pengumuman pada 25 Maret, pemerintah mengusulkan pembatasan donasi dari pemilih luar negeri yang terdaftar serta larangan menerima donasi dalam bentuk aset kripto hingga tersedia regulasi yang mampu mencegah penggunaan dana yang tidak dapat dilacak dalam pendanaan politik.