Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61% Lampaui Rata-rata G20 dan ASEAN, Menkeu Ungkap Fondasi Ketahanan Ekonomi RI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal I 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara anggota G20 maupun ASEAN. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa ekonomi nasional tetap mampu tumbuh kuat di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi tensi geopolitik, volatilitas pasar keuangan, hingga potensi perlambatan ekonomi dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertumbuhan tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga. Hingga Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08%, masih berada dalam kisaran yang dinilai kondusif untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.

Hal itu disampaikan Purbaya saat memberikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, sebagaimana dikutip Antara, Minggu (21/6/2026).

“Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen,” ujar Purbaya.

Menurutnya, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang terkendali, serta kebijakan fiskal yang kredibel menunjukkan bahwa Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi ekonomi yang semakin kuat.

Daya Beli Masyarakat Jadi Motor Pertumbuhan

Purbaya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Komponen ini menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga di tengah berbagai tantangan global.

Selain konsumsi rumah tangga, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan. Sementara itu, belanja pemerintah turut menopang akselerasi ekonomi melalui berbagai program prioritas dan pembangunan nasional.

Purbaya menilai struktur pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya bergantung pada satu sektor, melainkan didukung oleh aktivitas konsumsi, investasi, hingga belanja pemerintah yang bergerak secara bersamaan.

Ketahanan Energi Dinilai Lebih Baik

Dalam paparannya, Purbaya juga menyoroti kemampuan Indonesia menghadapi risiko gangguan energi global.

Berdasarkan analisis yang dipaparkannya, Indonesia berada dalam kelompok negara dengan tingkat eksposur rendah terhadap gejolak energi dan memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat. Skor ketahanan energi Indonesia mencapai 77%, sedikit lebih tinggi dibandingkan China yang berada di level 76%.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak lepas dari kebijakan fiskal yang dijalankan secara prudent. Pemerintah terus menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB sehingga memiliki ruang fiskal yang memadai untuk meredam dampak berbagai gejolak eksternal.

Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai semakin memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Indikator Domestik Masih Solid

Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan aktivitas domestik yang tetap kuat.

Indeks PMI manufaktur masih berada di level ekspansif sebesar 50,0, menandakan sektor industri masih bertumbuh. Di sisi lain, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) mencapai 14,8% yoy, sedangkan kredit perbankan tumbuh 11,5% yoy, mencerminkan aktivitas pembiayaan yang terus meningkat.

Purbaya mengatakan, kombinasi indikator tersebut menunjukkan mesin pertumbuhan ekonomi nasional masih bekerja dengan baik dan didukung oleh sektor keuangan yang relatif stabil.

Surplus Perdagangan Berlanjut

Dari sektor eksternal, Indonesia kembali mencatatkan kinerja yang positif.

Purbaya menyebut Indonesia telah membukukan surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut, salah satu periode surplus terpanjang dalam sejarah perdagangan nasional.

Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai US$144,9 miliar, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor, sekaligus cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Cadangan devisa yang kuat tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Lapangan Kerja Bertambah, Kemiskinan Menurun

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga mulai tercermin pada indikator kesejahteraan masyarakat.

Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru berhasil tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68% pada 2026.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025. Pemerintah menilai perbaikan tersebut didukung oleh efektivitas berbagai program perlindungan sosial serta meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan penurunan angka kemiskinan.

Delapan Program Prioritas Jadi Penggerak Pertumbuhan

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah menjalankan delapan klaster program prioritas nasional yang diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Program tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penyediaan perumahan, hingga penguatan ketangguhan menghadapi bencana.

Selain itu, pemerintah terus mempercepat transformasi struktural melalui program hilirisasi industri, industrialisasi berbasis sumber daya alam, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial yang terintegrasi dengan penciptaan lapangan kerja.

Transformasi tersebut juga akan diperkuat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi layanan publik, penegakan hukum, penguatan sektor pertahanan dan keamanan, serta diplomasi ekonomi untuk menarik lebih banyak investasi.

Purbaya menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut dirancang agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan harus mampu menciptakan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya kesempatan kerja, berkurangnya kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

“Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata,” kata Purbaya.