Perubahan Jabatan di OJK dan BEI Tak Diperkirakan Mengurangi Minat IPO — Justru Bisa Menjadi Momentum Baru

Perubahan besar-besaran dalam struktur pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) belakangan ini tidak otomatis membuat perusahaan takut melakukan penawaran umum saham perdana (IPO). Justru, banyak pelaku pasar melihat dinamika ini bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat kepercayaan investor, asalkan pejabat baru yang ditunjuk memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.

Perubahan ini terjadi setelah gejolak pasar saham Indonesia yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok tajam karena kekhawatiran investor atas isu tata kelola pasar dan kemungkinan penurunan status pasar dari MSCI, penyedia indeks global. Akibatnya, nilai pasar saham Indonesia turun hingga puluhan miliar dolar AS dalam beberapa hari.

Pimpinan OJK dan BEI Mengundurkan Diri

Beberapa pejabat penting menyatakan mundur dari jabatannya pada Jumat, 30 Januari 2026:

• Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengundurkan diri dari posisinya.

• Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Derivatif OJK Inarno Djajadi juga ikut mundur.

• Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Bursa Karbon I.B. Aditya Jayantara mengajukan pengunduran diri juga.

• Sebelumnya, Direktur Utama BEI Iman Rachman telah lebih dulu melepas jabatannya terkait kondisi pasar yang merosot.

Pengunduran diri para pejabat ini dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional atas situasi pasar dan sebagai langkah untuk mendukung proses pemulihan. Semua surat pengunduran resmi telah disampaikan dan akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bagaimana Dampaknya ke Pasar Modal dan IPO?

Meskipun banyak pejabat puncak mundur, para analis dan pelaku pasar optimistis bahwa hal ini tidak serta-merta menurunkan minat perusahaan untuk melantai di bursa.

Direktur Reliance Sekuritas Reza Priyambada mengatakan bahwa minat IPO justru bisa meningkat setelah pergantian pejabat, tergantung pada sosok pengganti yang akan dipilih. Menurutnya, pasar sangat memperhatikan rekam jejak dan integritas pejabat baru. Jika figur baru memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki catatan masalah hukum, hal tersebut bisa menjadi faktor yang meningkatkan kepercayaan investor dan calon emiten.

Ia menambahkan bahwa pasar modal sangat sensitif terhadap isu tata kelola perusahaan dan kepastian regulasi. Jika proses transisi kepemimpinan berjalan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini justru bisa menjadi sinyal positif bagi investor domestik dan asing.

Upaya Regulasi Baru untuk Memperbaiki Pasar

Sebelum gejolak pasar terjadi, OJK dan BEI sudah merencanakan beberapa perubahan kebijakan penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal, terutama mengatasi kekhawatiran soal likuiditas dan transparansi kepemilikan saham.

Salah satu perubahan terbesar adalah rencana menaikkan ambang minimum saham yang tersedia untuk umum (free float) dari 7,5% menjadi 15% bagi semua perusahaan tercatat di BEI mulai Februari 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membuat saham lebih likuid dan lebih mudah diakses oleh investor global serta merespons kekhawatiran dari MSCI terkait keterbatasan data pemegang saham kecil.

Langkah ini dinilai perlu oleh banyak pelaku pasar karena dapat membantu Indonesia tetap berada dalam perhatian indeks global dan tidak tergeser ke kategori “frontier market,” yang dapat mengurangi minat investor besar untuk menempatkan modalnya di pasar Indonesia.

Reaksi Pemerintah dan DPR

Perubahan di struktur OJK dan BEI juga mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI menyatakan bahwa mundurnya pejabat adalah langkah bertanggung jawab, namun hal tersebut saja tidak cukup untuk membangun kembali kepercayaan investor. Menurutnya, diperlukan perbaikan kebijakan pasar modal yang lebih mendalam dan komprehensif agar investor menjadi yakin kembali.

Kesimpulan: Tantangan dan Peluang Baru

Perubahan kepemimpinan di OJK dan BEI terjadi pada momen yang penuh tantangan bagi pasar modal Indonesia, terutama setelah IHSG mengalami tekanan tajam. Namun, bila transisi kepemimpinan dilakukan dengan baik dan diikuti kebijakan yang mendukung keterbukaan, situasi ini justru bisa menjadi peluang memperkuat pasar modal.

Minat perusahaan untuk IPO dapat tetap tinggi, tergantung pada bagaimana regulator dan bursa mampu membangun kembali kepercayaan investor melalui sosok pimpinan baru yang kredibel dan kebijakan yang jelas serta transparan.