Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif tenaga listrik pada kuartal II 2026 (April–Juni) tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang Idulfitri 2026 yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi rumah tangga.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah melalui perhitungan matang berdasarkan parameter ekonomi makro serta mempertimbangkan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.

“Pemerintah menetapkan tarif listrik triwulan II 2026 tetap, sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Pertimbangan Ekonomi dan Stabilitas Nasional

Penetapan tarif listrik ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, yang mengatur evaluasi tarif listrik setiap tiga bulan, khususnya bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Evaluasi tersebut didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain:

• Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
• Indonesian Crude Price (ICP)
• Inflasi
• Harga Batubara Acuan

Untuk kuartal II 2026, parameter yang digunakan berasal dari periode November 2025 hingga Januari 2026, dengan rincian:

• Kurs: Rp16.743,46 per USD
• ICP: USD 62,78 per barel
• Inflasi: 0,22%
• HBA: USD 70 per ton (sesuai kebijakan Domestic Market Obligation/DMO)

Secara formula, perubahan parameter tersebut sebenarnya membuka peluang adanya penyesuaian tarif. Namun, pemerintah memilih untuk menahan tarif demi menjaga daya saing industri dan kestabilan ekonomi nasional di tengah tekanan global, termasuk fluktuasi harga energi dunia dan perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia.

Selain pelanggan non-subsidi, sebanyak 25 golongan pelanggan bersubsidi juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif. Hal ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial pemerintah agar kelompok rentan tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau.

Dampak bagi Masyarakat dan Industri

Keputusan menahan tarif listrik diperkirakan memberi dampak positif bagi konsumsi domestik, terutama menjelang musim mudik dan libur panjang Lebaran. Stabilnya tarif listrik membantu menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada biaya operasional energi.

Di sisi industri, kebijakan ini juga dinilai menjaga daya saing, terutama bagi sektor manufaktur yang sensitif terhadap biaya listrik. Pemerintah berharap stabilitas tarif dapat mendorong produksi tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global.

Namun demikian, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional serta mengurangi beban subsidi energi dalam jangka panjang.

Rencana Diskon Listrik untuk Wilayah Terdampak Bencana

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah mengkaji pemberian diskon tarif listrik bagi wilayah terdampak bencana di beberapa provinsi Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan ini merupakan respons atas permintaan dari pemerintah daerah yang terdampak bencana alam dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Bahlil, skema diskon masih dalam tahap perhitungan, termasuk durasi pemberian bantuan dan besaran anggaran yang dibutuhkan.

“Prinsipnya kami akan memberikan diskon, tetapi saat ini masih dihitung agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah juga telah mengirimkan sekitar 1.000 genset ke wilayah terdampak untuk memastikan pasokan listrik tetap tersedia, terutama di daerah yang infrastruktur kelistrikannya belum pulih sepenuhnya. Hingga saat ini, masih terdapat sekitar 150 desa yang proses pemulihan jaringan listriknya sedang berlangsung.

Outlook ke Depan

Ke depan, kebijakan tarif listrik akan terus dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik. Pemerintah juga mulai mendorong transformasi sektor energi, termasuk peningkatan bauran energi terbarukan dan efisiensi sistem kelistrikan nasional.

Dengan kombinasi kebijakan tarif yang stabil, perlindungan sosial, dan percepatan transisi energi, pemerintah berharap sektor ketenagalistrikan dapat tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026.