Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru terkait pajak penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai kelompok wajib pajak (WP) yang masih dapat memanfaatkan tarif pajak final yang lebih rendah.

Kebijakan PPh Final UMKM 0,5 persen merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil sekaligus mendorong kepatuhan perpajakan. Tarif ini dikenakan atas peredaran bruto atau omzet dan ditujukan bagi wajib pajak tertentu yang memiliki penghasilan bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Mengutip Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2026, Sabtu (30/5/2026), fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen diberikan kepada tiga kelompok wajib pajak, yakni wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi. Ketiga kelompok tersebut dapat memanfaatkan tarif final sepanjang memenuhi batasan omzet yang telah ditentukan pemerintah.

Pemerintah menilai skema tarif final yang sederhana dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus melakukan perhitungan pajak yang lebih kompleks sebagaimana berlaku pada skema pajak normal. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis dan peningkatan daya saing.

Meski demikian, tidak seluruh pelaku usaha yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar otomatis berhak memperoleh fasilitas tersebut. Dalam aturan terbaru ini, pemerintah juga memperjelas sejumlah kategori wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM 0,5 persen.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2026, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan wajib pajak tidak termasuk dalam kelompok penerima fasilitas PPh Final UMKM.

Pertama, wajib pajak yang memilih menggunakan skema pengenaan pajak berdasarkan tarif umum Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk wajib pajak orang pribadi, tarif yang digunakan adalah tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a. Sementara bagi wajib pajak badan, pengenaan pajak menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kedua, wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus yang memberikan jasa sejenis pekerjaan bebas juga tidak dapat memanfaatkan tarif final 0,5 persen. Ketentuan ini ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas UMKM oleh profesi tertentu yang pada dasarnya menjalankan pekerjaan bebas dengan karakteristik penghasilan berbeda dari usaha mikro dan kecil pada umumnya.

Ketiga, wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang telah memperoleh fasilitas pajak penghasilan lainnya juga dikecualikan dari penggunaan tarif final UMKM. Fasilitas tersebut antara lain insentif berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, fasilitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahannya, serta fasilitas perpajakan yang diberikan kepada pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT) tidak termasuk pihak yang berhak menggunakan skema PPh Final UMKM. Ketentuan ini sejalan dengan karakteristik BUT yang umumnya merupakan perpanjangan usaha dari subjek pajak luar negeri dan memiliki mekanisme perpajakan tersendiri.

Aturan baru tersebut juga mengatur pembatasan berdasarkan total omzet yang diperoleh wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi beserta seluruh perseroan perorangan yang didirikannya tidak lagi dapat menggunakan tarif final UMKM apabila total peredaran bruto yang diterima atau diperoleh secara keseluruhan telah melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dengan kata lain, pemerintah akan melihat total omzet secara agregat untuk memastikan fasilitas pajak benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha berskala kecil.

Sementara itu, bagi koperasi, fasilitas tarif PPh Final 0,5 persen juga memiliki batas waktu pemanfaatan. Dalam aturan terbaru, koperasi tidak lagi berhak menggunakan tarif tersebut setelah melewati jangka waktu empat tahun pajak sejak tahun pajak saat koperasi terdaftar sebagai wajib pajak.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pemberian kemudahan perpajakan bagi UMKM dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas. Di satu sisi, tarif final 0,5 persen tetap menjadi insentif penting untuk mendukung pelaku usaha kecil. Namun di sisi lain, pemerintah memperketat kriteria penerima agar fasilitas tersebut lebih tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh wajib pajak yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Bagi pelaku UMKM, aturan baru ini menjadi pengingat penting untuk melakukan evaluasi terhadap struktur usaha, jenis kegiatan usaha, serta total omzet yang diperoleh setiap tahun. Dengan memahami ketentuan terbaru tersebut, wajib pajak dapat menentukan skema perpajakan yang paling sesuai sekaligus menghindari potensi sanksi akibat kesalahan penerapan tarif pajak.

Berikut rincian kelompok wajib pajak yang tidak berhak menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5 persen berdasarkan Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2026:

a. Wajib pajak yang memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus yang menyerahkan jasa sejenis pekerjaan bebas.

c. Wajib pajak badan yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT).

e. Wajib pajak orang pribadi beserta seluruh perseroan perorangan yang didirikannya yang secara keseluruhan memiliki omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

f. Wajib pajak badan berbentuk koperasi yang telah melewati jangka waktu empat tahun pajak sejak terdaftar sebagai wajib pajak.