Prabowo Tambah Anggaran Rp760 Miliar untuk Penanganan Karhutla di 7 Provinsi

Prabowo Tambah Anggaran Rp760 Miliar untuk Penanganan Karhutla di 7 Provinsi

Presiden Prabowo Subianto menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.

Tambahan anggaran tersebut ditujukan kepada 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak karhutla. Dana ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat akibat bencana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan tambahan anggaran tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam menangani karhutla.

“Untuk masalah karhutla, Bapak Presiden menambahkan anggaran untuk penanganan karhutla total Rp760 miliar, untuk 7 provinsi dan 35 kabupaten dan kota,” ujar Tito dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).

Anggaran BTT untuk Penanganan Karhutla

BTT merupakan anggaran yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menghadapi kebutuhan mendesak dan kondisi darurat, termasuk bencana.

Dengan tambahan dana dari pemerintah pusat, daerah yang terdampak karhutla memiliki ruang fiskal lebih besar untuk melakukan berbagai langkah penanganan. Anggaran tersebut dapat mendukung kebutuhan pemerintah daerah selama menghadapi kondisi darurat.

Tito menegaskan dukungan anggaran tersebut penting agar pemerintah daerah tidak mengalami keterbatasan dana ketika harus merespons bencana.

Prabowo Gandakan BTT untuk 8 Kabupaten di Flores

Selain anggaran untuk penanganan karhutla, Presiden Prabowo juga menambah dana BTT untuk penanganan bencana di delapan kabupaten di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tito mengatakan, awalnya pemerintah mengusulkan tambahan BTT sebesar Rp10 miliar untuk masing-masing kabupaten. Namun, Prabowo meminta jumlah tersebut dinaikkan menjadi dua kali lipat.

“Sebenarnya usulan saya Rp10 miliar, beliau bilang, ‘Double, Rp20 miliar,’” kata Tito.

Dengan tambahan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten, total anggaran BTT untuk delapan kabupaten di Flores mencapai Rp160 miliar.

Pemerintah Daerah Didorong Siap Hadapi Bencana

Tito menjelaskan tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat ketahanan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi situasi krisis.

Ketersediaan BTT menjadi penting karena pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang dapat segera digunakan ketika terjadi bencana atau keadaan darurat.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah pusat berharap daerah dapat bergerak lebih cepat dalam melakukan penanganan karhutla maupun bencana lainnya.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan adanya tambahan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk memperkuat respons pemerintah daerah terhadap kondisi darurat, baik akibat kebakaran hutan dan lahan maupun bencana di wilayah Flores.