Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya merampingkan struktur perusahaan negara.

Prabowo membahas agenda tersebut saat memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Hambalang, Jumat (4/9/2026) malam.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo Dorong Penataan BUMN

Dalam pertemuan itu, Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan instruksinya untuk menata dan merampingkan struktur BUMN.

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Pemerintah masih akan melanjutkan proses konsolidasi BUMN. Targetnya, sedikitnya 700 BUMN lainnya dapat ditutup atau dikonsolidasikan hingga akhir 2026.

Jika target tersebut tercapai, efisiensi anggaran diproyeksikan dapat mencapai Rp100 triliun.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan penataan BUMN dilakukan untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih sederhana dan efisien.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).

Penutupan BUMN Harus Dilakukan Terukur

Prabowo menekankan agar proses penataan dan restrukturisasi BUMN tidak dilakukan secara sembarangan.

Restrukturisasi harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan negara.

Melalui struktur BUMN yang lebih sederhana, pemerintah berharap perusahaan negara dapat bekerja lebih efisien, memiliki kinerja yang lebih sehat, serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Penutupan dan konsolidasi BUMN juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi struktur perusahaan negara yang dinilai tidak lagi diperlukan atau dapat digabungkan dengan entitas lainnya.

Hilirisasi Jadi Agenda Pemerintah

Selain penataan BUMN, percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas Prabowo bersama jajaran menteri dan Danantara.

Pemerintah ingin semakin banyak sumber daya alam Indonesia diolah di dalam negeri. Dengan begitu, nilai tambah dari sumber daya alam tersebut dapat dinikmati lebih besar oleh perekonomian nasional.

Hilirisasi juga diharapkan dapat mendorong investasi dan membuka manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia.

“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” jelas Teddy.

Target Efisiensi BUMN hingga Rp100 Triliun

Dengan penutupan 290 BUMN yang telah dilakukan dan target tambahan 700 BUMN hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran yang lebih besar.

Sebelumnya, penataan terhadap 290 BUMN disebut telah menghasilkan penghematan hingga Rp50 triliun.

Pemerintah kini melanjutkan proses konsolidasi untuk mencapai target efisiensi hingga Rp100 triliun.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi beban anggaran, tetapi juga membuat BUMN lebih profesional, sehat, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.