Purbaya Tunggu Arahan Prabowo Soal Nasib Pimpinan Bea Cukai, Isu Dugaan Pelanggaran Jadi Sorotan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan pergantian pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai). Isu perombakan ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap kinerja dan dugaan pelanggaran di lingkungan institusi tersebut.

Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian serius terhadap penguatan Bea Cukai, termasuk opsi untuk mengganti pimpinan apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Kita masih tunggu pesan politik di atas,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan tersebut menandakan bahwa pemerintah masih dalam tahap evaluasi internal terkait arah kebijakan reformasi di tubuh Ditjen Bea Cukai, yang selama ini memegang peran penting dalam pengawasan arus barang keluar-masuk negara serta penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Dugaan Pelanggaran Masih Diproses Hukum

Terkait isu dugaan pelanggaran yang menyeret nama pejabat di lingkungan Bea Cukai, termasuk Djaka Budi Utama, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

Ia menyebutkan bahwa berbagai informasi terkait dugaan pelanggaran telah diterima pemerintah melalui berbagai sumber intelijen, baik internal maupun eksternal. Namun, ia menolak untuk membuka detail lebih jauh sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Ini masih proses pengadilan. Kita dengar saja bagaimana terbukanya di sana. Kalau di Pajak dan Bea Cukai, kita cukup tahu dari laporan-laporan intelijen, tapi kita tidak bisa mendahului proses hukum,” ujarnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan. Menurutnya, semua dugaan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang transparan.

“Jadi kita cukup banyak tahu, tapi eksekusinya nanti di pengadilan. Saya tidak boleh mendahului keputusan pengadilan,” tambahnya.

Isu Suap dan Ancaman Pencopotan Jabatan

Sebelumnya, Purbaya juga sempat menyinggung kemungkinan pencopotan Dirjen Bea dan Cukai apabila terbukti terlibat dalam kasus suap. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika ada bukti hukum yang sah.

Namun, ia kembali menekankan bahwa dirinya tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kalau persidangan saya tidak akan ikut campur. Kita lihat saja hasilnya. Kalau terbukti ya sudah,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Meski demikian, ia mengakui bahwa dirinya secara rutin berkomunikasi dengan pejabat terkait di lingkungan Bea Cukai, termasuk Djaka Budi Utama. Namun, ia tidak memberikan rincian mengenai substansi pembicaraan tersebut terkait dugaan pelanggaran yang sedang disorot publik.

Dorongan Reformasi Bea Cukai dari Presiden Prabowo

Sorotan terhadap Bea Cukai juga datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa institusi tersebut perlu segera diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan integritas dalam pengelolaan kepabeanan nasional.

Prabowo bahkan secara terbuka meminta Menteri Keuangan untuk tidak ragu melakukan pergantian pimpinan apabila diperlukan demi perbaikan kinerja lembaga.

“Untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo dalam sidang paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (20/5/2026).

Pernyataan tersebut memperkuat sinyal bahwa pemerintah tengah mendorong reformasi besar-besaran di sektor kepabeanan dan cukai, yang selama ini menjadi salah satu titik krusial dalam penerimaan negara sekaligus pengawasan perdagangan lintas batas.

Menunggu Keputusan Politik dan Hukum

Hingga saat ini, nasib pimpinan Ditjen Bea Cukai masih berada dalam tahap evaluasi. Pemerintah memilih menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus mempertimbangkan arahan politik dari Presiden Prabowo.

Situasi ini menunjukkan bahwa langkah perombakan di tubuh Bea Cukai tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada keputusan politik di tingkat tertinggi pemerintahan.