BI–Bank of Korea Percepat Integrasi Pembayaran QR Antarnegara, Siap Digunakan April 2026

Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK) terus memperkuat kerja sama di sektor sistem pembayaran lintas negara guna meningkatkan efisiensi transaksi bagi masyarakat yang bepergian antara Indonesia dan Korea Selatan. Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah melanjutkan persiapan implementasi layanan pembayaran QR antarnegara berbasis QRIS, yang ditargetkan mulai dapat digunakan pada April 2026.

Kesepakatan ini tercapai dalam High Level Meeting yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Gubernur Bank of Korea, Rhee Chang-yong, pada Kamis, 5 Februari 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui keterangan resmi Bank Indonesia yang dikutip pada Jumat (6/2/2026).

Layanan pembayaran QR lintas negara Indonesia–Korea Selatan merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Juli 2024. Inisiatif ini sejalan dengan implementasi kerangka Local Currency Transaction (LCT) yang telah berlaku antara kedua negara sejak September 2024, yang mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Dengan terhubungnya sistem pembayaran QR di kedua negara, masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan maupun warga Korea Selatan yang berada di Indonesia nantinya dapat melakukan pembayaran langsung menggunakan aplikasi pembayaran domestik masing-masing negara. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan kartu internasional, sekaligus menekan biaya konversi valuta asing serta biaya transaksi lintas negara.

Dari sisi ekonomi, interkoneksi sistem pembayaran ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi sektor riil, khususnya perdagangan, pariwisata, dan konsumsi. Kemudahan pembayaran lintas negara diperkirakan akan mendorong peningkatan arus wisatawan, transaksi ritel, serta aktivitas usaha mikro dan kecil yang melayani wisatawan asing.

Selain itu, kedua bank sentral juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan kerja sama lanjutan guna memperluas pemanfaatan layanan pembayaran QR antarnegara, termasuk pengembangan fitur-fitur tambahan dan integrasi dengan ekosistem pembayaran digital yang lebih luas. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di kawasan.

Perpanjang Perjanjian Pertukaran Mata Uang Lokal

Di luar kerja sama sistem pembayaran, Bank Indonesia dan Bank of Korea juga menyepakati perpanjangan perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) pada Kamis, 5 Februari 2026. Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BoK Rhee Chang-yong.

Melalui perjanjian ini, kedua bank sentral dapat melakukan pertukaran mata uang lokal hingga senilai KRW 10,7 triliun atau setara Rp115 triliun. Skema BCSA ini bertujuan untuk mendukung perdagangan bilateral, memperkuat kerja sama keuangan, serta meningkatkan ketahanan kedua negara dalam menghadapi potensi tekanan eksternal di pasar keuangan global.

Dukung Stabilitas Keuangan dan Penyelesaian Transaksi

Kerja sama BCSA juga berperan penting dalam mendukung penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, sehingga dapat mengurangi risiko nilai tukar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dengan demikian, perjanjian ini diharapkan berkontribusi terhadap stabilitas keuangan regional, khususnya di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Kerja sama BCSA antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pertama kali ditandatangani pada Maret 2014 dan telah diperpanjang beberapa kali, yakni pada Maret 2017 dan Maret 2020. Perpanjangan terbaru ini akan berlaku selama lima tahun, mulai 6 Maret 2026 hingga 5 Maret 2031, serta dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua bank sentral.

Secara keseluruhan, rangkaian kesepakatan ini mencerminkan eratnya hubungan ekonomi dan keuangan antara Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat integrasi keuangan, mendorong transaksi lintas negara yang efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan.