Aturan KPR Rumah Subsidi Tenor 40 Tahun Ditargetkan Rampung Tahun Ini, Pemerintah Siapkan Skema Cicilan Lebih Ringan

Pemerintah menargetkan aturan terkait skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun dapat rampung pada tahun ini. Kebijakan tersebut disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, agar dapat memiliki rumah dengan skema cicilan yang lebih ringan dan terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan skema tenor panjang tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mengurangi backlog perumahan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

“Prinsipnya itu bukan untuk ditawar-tawar lagi, tapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar. Itu sudah arahan Presiden dengan tujuan yang sangat baik memberikan kemudahan bagi rakyat supaya cicilannya jadi lebih rendah itu bagus sekali. Sekarang bagaimana tata kelolanya juga bisa berjalan dengan baik,” ujar Maruarar Sirait atau Ara, dikutip dari Antara, Rabu (17/6/2026).

Menurut Ara, pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai aspek teknis kebijakan sebelum aturan resmi diterapkan. Pembahasan yang berlangsung mencakup simulasi pembiayaan jangka panjang, struktur bunga, mekanisme subsidi, hingga mitigasi risiko bagi lembaga keuangan yang nantinya menyalurkan kredit tersebut.

Dengan tenor kredit yang lebih panjang hingga 40 tahun, cicilan bulanan rumah subsidi diproyeksikan menjadi jauh lebih terjangkau dibanding tenor konvensional yang selama ini rata-rata berkisar 15 hingga 20 tahun. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja muda, hingga keluarga baru untuk memperoleh rumah pertama tanpa tekanan pembayaran yang terlalu berat setiap bulan.

Namun demikian, pemerintah menegaskan implementasi kebijakan ini harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pasalnya, tenor yang semakin panjang juga meningkatkan risiko kredit jangka panjang sehingga diperlukan tata kelola yang kuat agar program dapat berjalan berkelanjutan.

Pembahasan Libatkan Tapera, OJK hingga Kementerian Keuangan

Ara menjelaskan, skema KPR rumah subsidi tenor 40 tahun akan dibahas lebih lanjut melalui Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sejumlah kementerian dan lembaga strategis akan terlibat dalam pembahasan akhir sebelum kebijakan diputuskan.

“Kita lagi mencari waktu yang cocok karena harus dengan Komite Tapera. Dalam Komite Tapera itu ada saya, ada Pak (Menteri Keuangan) Purbaya, ada Menteri Tenaga Kerja serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi sama-sama kita sudah dipersiapkan oleh Tapera, sudah dipelajari satu setengah bulan ini, sudah bicara dengan perbankan, bicara dengan SMF nanti diajukan dibawa ke Tapera dulu, komite yang bicarakan,” katanya.

Selain melibatkan Tapera, pembahasan juga melibatkan sektor perbankan nasional dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang selama ini berperan dalam mendukung pembiayaan perumahan jangka panjang di Indonesia. Pemerintah ingin memastikan skema baru ini tidak membebani industri perbankan sekaligus tetap menjaga likuiditas pembiayaan sektor properti.

Skema 40 Tahun Bersifat Opsional

Ara menegaskan tenor KPR subsidi 40 tahun nantinya tidak bersifat wajib bagi seluruh masyarakat. Pemerintah tetap menyediakan pilihan tenor lain sesuai kondisi finansial masing-masing calon pembeli rumah.

Pilihan tenor 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun hingga 30 tahun tetap tersedia, sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas menentukan skema cicilan yang paling sesuai dengan kemampuan pembayaran mereka.

“Jadi masyarakat punya pilihan. Kalau mau lebih cepat lunas bisa ambil tenor pendek, kalau ingin cicilan lebih ringan bisa pilih tenor panjang,” jelas Ara.

Dengan demikian, kebijakan tenor 40 tahun diposisikan sebagai alternatif tambahan yang diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum mampu mengakses KPR akibat keterbatasan pendapatan.

Dorong Program 3 Juta Rumah dan Kurangi Backlog

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah yang sebelumnya dicanangkan Presiden Prabowo. Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan pasokan rumah terjangkau sekaligus menekan backlog perumahan nasional.

Berdasarkan data Kementerian PKP, backlog atau kekurangan pasokan rumah di Indonesia saat ini masih berada di kisaran 9 juta hingga 10 juta unit. Sementara setiap tahun kebutuhan rumah baru terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Sejumlah pengamat properti menilai tenor KPR yang lebih panjang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya generasi muda yang selama ini kesulitan membeli rumah akibat tingginya harga properti dan keterbatasan penghasilan.

Meski begitu, ekonom mengingatkan pemerintah agar tetap memperhitungkan total bunga yang dibayarkan konsumen selama masa kredit. Semakin panjang tenor, semakin besar total pembayaran yang harus ditanggung pembeli meski cicilan bulanannya lebih rendah.

Jika regulasi rampung sesuai target pada 2026, skema KPR subsidi tenor 40 tahun berpotensi menjadi salah satu reformasi terbesar sektor pembiayaan perumahan di Indonesia dan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian sendiri.