Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, terus mendorong percepatan pembangunan sistem pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) atau Government Technology (GovTech). Sistem digital terpadu tersebut diyakini mampu menekan berbagai bentuk kebocoran anggaran negara yang selama ini terjadi di berbagai sektor, dengan potensi penghematan yang diperkirakan mencapai Rp 1.500 triliun hingga Rp 2.000 triliun.

Menurut Luhut, transformasi digital yang tengah disiapkan pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial (bansos), tetapi juga mencakup pengawasan komoditas strategis, pengelolaan subsidi, penerimaan negara, hingga tata kelola sektor mineral dan batu bara.

“Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun. Kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bangun Ekosistem Antikorupsi Berbasis Teknologi

Luhut menjelaskan, digitalisasi pemerintahan dilakukan untuk menciptakan sistem yang mampu meminimalkan interaksi manual dan celah manipulasi data. Dengan pemanfaatan AI, integrasi data antarlembaga, serta pemantauan transaksi secara real-time, pemerintah berharap dapat membangun ekosistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Ia mencontohkan keberhasilan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang selama ini digunakan untuk mengawasi rantai pasok dan tata niaga batu bara. Sistem tersebut kemudian diperluas untuk komoditas nikel dan ke depan akan mencakup lebih banyak mineral kritis yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

“Jadi kita coba dengan Simbara ini, batu bara dan nikel sudah. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien. Sehingga kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi,” tegasnya.

Pemerintah menilai digitalisasi tata kelola sumber daya alam menjadi langkah penting mengingat meningkatnya permintaan global terhadap mineral kritis seperti nikel, tembaga, bauksit, hingga timah yang dibutuhkan dalam rantai pasok kendaraan listrik dan industri teknologi.

Terintegrasi dengan Sistem Danantara

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa platform GovTech yang sedang dikembangkan telah terhubung dengan sistem yang dibangun PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI). Integrasi tersebut akan mendukung rencana pemerintah dalam mengelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme yang lebih terpusat dan transparan.

Dengan sistem yang saling terhubung, pemerintah dapat memantau pergerakan komoditas dari hulu hingga hilir, termasuk volume produksi, penjualan, ekspor, hingga penerimaan negara secara lebih akurat.

“Sudah (terintegrasi), ini yang bangun mereka juga sih,” kata Luhut.

Integrasi data lintas kementerian dan lembaga ini juga menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi digital yang tengah didorong Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

Pilot Project Bansos Digital Berjalan di 42 Daerah

Tahap awal implementasi GovTech difokuskan pada digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 kabupaten/kota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi salah satu daerah yang telah menjalankan uji coba sistem tersebut. Dari pelaksanaan pilot project itu, pemerintah memperoleh berbagai masukan terkait validasi data penerima manfaat, integrasi layanan, hingga kesiapan infrastruktur digital di daerah.

Luhut menyebut pengalaman tersebut membantu pemerintah memahami berbagai persoalan yang selama ini menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Menurutnya, keberhasilan digitalisasi perlinsos berpotensi menjadi salah satu warisan kebijakan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena mampu memperbaiki kualitas data penerima bantuan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Saya pikir ini nanti adalah satu success story atau legacy dari Presiden Prabowo kalau ini semua jadi,” ujarnya.

Prabowo Dijadwalkan Tinjau Langsung Program

Sebagai bagian dari persiapan implementasi nasional, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk meninjau langsung pelaksanaan pilot project bansos digital pada Juli 2026.

Sejumlah lokasi yang dipertimbangkan antara lain Surabaya, Banyuwangi, dan Bali. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi sebelum program diperluas ke seluruh Indonesia.

“Kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah Surabaya, Banyuwangi dengan Bali mana yang beliau pilih,” kata Luhut.

Ditargetkan Meluncur Nasional Oktober 2026

Pemerintah menargetkan proses registrasi dan pemutakhiran data penerima manfaat di 42 daerah percontohan dapat rampung pada akhir Juli 2026. Setelah itu, sistem akan diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh 541 kabupaten/kota di Indonesia.

Peluncuran nasional program perlindungan sosial digital ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Pemerintah berharap sebagian besar data penerima manfaat telah terverifikasi sebelum implementasi skala penuh dimulai.

“Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90 persen sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” kata Luhut.

Ia menambahkan, proses pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala agar basis data penerima bantuan tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis.

Digital Single ID Mulai Diterapkan

Selain digitalisasi bansos, pemerintah juga tengah menyiapkan penerapan Digital Single Identity (Digital Single ID) yang akan menjadi fondasi utama integrasi layanan publik nasional.

Melalui identitas digital tunggal tersebut, data kependudukan, bantuan sosial, perpajakan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program subsidi pemerintah dapat diakses dan diverifikasi melalui satu sistem yang terintegrasi.

Luhut mengungkapkan Digital Single ID ditargetkan mulai tersedia pada akhir 2026 dan digunakan secara lebih luas pada 2027.

“Kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID, mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang akan mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” ujarnya.

Subsidi Akan Langsung ke Penerima

Pemanfaatan AI dan Digital Single ID juga akan mengubah pola penyaluran subsidi pemerintah. Jika selama ini sebagian subsidi diberikan kepada barang atau komoditas tertentu, ke depan bantuan akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.

Skema tersebut diyakini mampu mengurangi kebocoran anggaran akibat salah sasaran penerima maupun praktik penyalahgunaan distribusi subsidi.

Menurut Luhut, pemerintah telah mengidentifikasi bahwa total bantuan sosial dan berbagai bentuk transfer tunai yang diterima masyarakat dapat mencapai rata-rata Rp 5,4 juta per orang. Dengan dukungan AI, seluruh data penerima dapat dipetakan secara lebih rinci berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing.

“Saya melihat nanti, subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada yang penerima. Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp 5,4 juta per orang, dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” jelasnya.

Sejalan dengan Agenda Transformasi Digital Nasional

Pengembangan GovTech dan Digital Single ID menjadi bagian dari agenda besar transformasi digital nasional yang tengah dipercepat pemerintah. Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy), meningkatkan penerimaan negara, serta mempercepat layanan publik kepada masyarakat.

Apabila implementasinya berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memiliki salah satu sistem pemerintahan digital paling terintegrasi di kawasan Asia Tenggara, dengan kemampuan memantau penyaluran bantuan, pengelolaan subsidi, tata kelola sumber daya alam, hingga transaksi pemerintah secara real-time dan berbasis kecerdasan buatan.