Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengeluarkan imbauan penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026.

Dalam keterangannya, Yassierli menegaskan bahwa kebijakan WFH tersebut bersifat imbauan, bukan kewajiban yang mengikat. Artinya, setiap perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan implementasinya dengan kondisi operasional dan kebutuhan bisnis masing-masing.

“Perusahaan diimbau untuk menerapkan WFH selama satu hari kerja dalam satu minggu. Namun, pengaturan teknis, termasuk hari dan jam kerja, sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta.

Dorong Efisiensi Energi dan Transformasi Kerja

Selain mendorong fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui pengurangan aktivitas di kantor selama satu hari dalam seminggu, konsumsi listrik, penggunaan pendingin ruangan, serta operasional gedung diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Program ini sejalan dengan upaya efisiensi energi yang tengah digencarkan pemerintah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan tekanan global terhadap transisi energi bersih.

Tak hanya itu, kebijakan ini juga mencerminkan percepatan transformasi budaya kerja menuju sistem yang lebih digital, fleksibel, dan berbasis teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, pola kerja hybrid (kombinasi WFH dan kerja dari kantor) terbukti mampu meningkatkan produktivitas di sejumlah sektor, terutama di bidang jasa, teknologi, dan keuangan.

Sinkronisasi dengan Kebijakan ASN

Kebijakan WFH untuk sektor swasta ini turut diselaraskan dengan kebijakan serupa yang telah lebih dulu diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan bahwa ASN akan menjalankan WFH satu hari setiap pekan, yakni setiap hari Jumat.

Meski demikian, untuk sektor swasta, pemerintah tidak menetapkan hari tertentu. Namun, Yassierli menyarankan agar perusahaan dapat mempertimbangkan hari Jumat guna menciptakan keselarasan dengan kebijakan ASN.

“Jika ingin selaras dengan ASN, maka hari Jumat bisa menjadi pilihan. Namun, kami memahami bahwa setiap sektor memiliki karakteristik berbeda,” jelasnya.

Pengurangan Mobilitas dan Biaya Operasional

Selain WFH, pemerintah juga mendorong langkah efisiensi lainnya, khususnya di lingkungan ASN. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, pengurangan perjalanan dinas, baik domestik maupun internasional, serta peningkatan penggunaan transportasi publik.

Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan menghemat anggaran negara, tetapi juga mengurangi jejak karbon serta kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Pemerintah juga berharap sektor swasta dapat mengikuti langkah serupa, terutama dalam mengoptimalkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi kerja melalui digitalisasi.

Sektor yang Dikecualikan

Meski mendorong penerapan WFH secara luas, pemerintah menegaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini. Sejumlah sektor vital dan strategis tetap diwajibkan beroperasi secara langsung dari kantor maupun lapangan.

Sektor yang dikecualikan antara lain layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor industri dan produksi. Selain itu, sektor energi, air, pangan, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan juga tetap harus berjalan normal guna menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.

Kebijakan ini mempertimbangkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga rantai pasok dan kebutuhan dasar masyarakat.

Respons Dunia Usaha dan Tantangan Implementasi

Sejumlah pelaku usaha menyambut baik kebijakan ini karena dinilai memberikan fleksibilitas sekaligus peluang untuk menekan biaya operasional. Namun, sebagian lainnya menilai implementasi WFH perlu disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur digital dan sistem pengawasan kinerja.

Beberapa tantangan yang diperkirakan muncul antara lain menjaga produktivitas karyawan, memastikan keamanan data perusahaan, serta membangun komunikasi tim yang efektif dalam sistem kerja jarak jauh.

Di sisi lain, para pekerja umumnya melihat kebijakan ini sebagai langkah positif karena memberikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi (work-life balance), sekaligus mengurangi waktu dan biaya perjalanan.

Arah Kebijakan ke Depan

Pemerintah membuka kemungkinan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini, termasuk potensi perluasan atau penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi, kebutuhan energi, serta perkembangan teknologi kerja digital.

Jika terbukti efektif, pola kerja hybrid seperti ini diperkirakan akan menjadi standar baru di Indonesia, mengikuti tren global yang telah lebih dulu diterapkan di berbagai negara maju.

Dengan kombinasi antara efisiensi energi, transformasi digital, dan fleksibilitas kerja, kebijakan WFH ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dunia usaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.