Tragedi Affan Kurniawan dan Sorotan Terbaru terhadap Anggaran serta Kinerja Polri

Kematian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan taktis Brimob saat tengah berlangsung demonstrasi pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, memicu gelombang duka dan kemarahan publik. Insiden ini tidak hanya menyorot praktik keamanan di lapangan, tetapi juga kembali membuka perdebatan panjang soal besarnya anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terus meningkat setiap tahun.

Lonjakan Anggaran Polri

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, anggaran Polri mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada 2021, Polri mendapat alokasi sebesar Rp 102,2 triliun. Jumlah itu melonjak menjadi Rp 145,6 triliun untuk tahun anggaran 2026.

“Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran Polri terus naik dari Rp 102,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 145,6 triliun pada 2026. Bahkan, Polri masih mengajukan tambahan sebesar Rp 63,7 triliun lagi,” ujar Achmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/8/2025).

Dari alokasi anggaran 2026, beberapa pos belanja utama mencakup:

• Program penguatan SDM dan profesionalisme: Rp 1,2 triliun

• Kegiatan penyelidikan dan penyidikan: Rp 3,6 triliun

• Modernisasi alutsista dan sarana prasarana: Rp 52,7 triliun

• Dukungan manajemen dan operasional: Rp 73 triliun

Jika ditambah dengan permintaan tambahan Rp 63,7 triliun, total anggaran Polri bisa membengkak menjadi sekitar Rp 173,4 triliun, atau naik sekitar 37 persen dari tahun sebelumnya (Rp 126,6 triliun).

Kritik Transparansi dan Efisiensi

Kenaikan anggaran ini dipertanyakan oleh banyak pihak karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi pemerintah. Achmad menyoroti bahwa sebagian besar dana dialokasikan pada pos “dukungan manajemen” yang nilainya mencapai Rp 73 triliun, namun tanpa penjelasan rinci.

“Transparansi anggaran Polri sangat minim. Publik bertanya, apa yang sebenarnya termasuk dalam dukungan manajemen? Ironisnya, di tengah minimnya penjelasan, Polri justru memamerkan robot polisi seharga hampir Rp 3 miliar per unit dalam upacara HUT Bhayangkara Juli 2025 lalu,” ujarnya.

Banyak pihak menilai dana sebesar itu seharusnya dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial untuk masyarakat miskin.

Tragedi Affan dan Krisis Legitimasi

Kematian Affan Kurniawan semakin memperdalam krisis legitimasi yang tengah dihadapi Polri. Insiden tersebut memperlihatkan adanya jurang lebar antara besarnya anggaran dengan kualitas pelayanan di lapangan.

Sejumlah laporan dari saksi mata menyebutkan bahwa kendaraan taktis Brimob yang menabrak Affan melaju kencang di tengah massa tanpa pengamanan memadai. Video kejadian yang beredar di media sosial memperlihatkan massa panik dan mencoba menolong korban, namun bantuan medis dinilai terlambat datang.

Di media sosial, tagar #KeadilanUntukAffan menduduki trending topik nasional. Massa aksi lanjutan juga menggelar demonstrasi di depan markas Brimob, menuntut pertanggungjawaban serta transparansi proses hukum.

“Tragedi Affan bukan sekadar kecelakaan tragis, tetapi menjadi simbol kegagalan sistemik kepolisian dalam melindungi warga sipil,” kata Achmad.

Survei Kepercayaan Publik yang Menurun

Sebelum insiden ini, sejumlah survei sudah menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri cenderung menurun. Lembaga Survei Nasional (LSN) mencatat pada Juli 2025 bahwa 47 persen responden menilai kinerja Polri dalam menjaga ketertiban masih negatif. Angka itu meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 38 persen.

Menurut pengamat keamanan, kecenderungan ini berhubungan langsung dengan maraknya kasus kekerasan aparat, pungutan liar, hingga penanganan kasus hukum yang dianggap diskriminatif. Dengan insiden Affan, citra Polri diprediksi semakin terpuruk.

Tuntutan Reformasi dan Evaluasi Anggaran

Meningkatnya sorotan publik membuat sejumlah anggota DPR mulai mendesak adanya audit independen terhadap penggunaan anggaran Polri. Fraksi oposisi bahkan meminta agar usulan tambahan Rp 63,7 triliun ditangguhkan hingga ada laporan pertanggungjawaban yang jelas.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menyerukan reformasi kelembagaan agar penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar pembelian peralatan berbiaya tinggi.

“Jika Polri ingin mengembalikan kepercayaan, reformasi harus dimulai dari transparansi penggunaan anggaran, pengawasan internal yang kuat, serta penegakan disiplin terhadap anggota yang melanggar hukum,” ujar peneliti dari Institute for Security Studies, Dina Widyastuti.

Jalan Panjang Perbaikan

Tragedi Affan Kurniawan menegaskan kembali bahwa reformasi kepolisian masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Lonjakan anggaran seharusnya tidak hanya tercermin dalam pembelian kendaraan taktis, senjata, atau teknologi canggih, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas personel, etika pelayanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kini, mata publik tertuju pada bagaimana Polri merespons tuntutan masyarakat: apakah memilih menutup diri, atau berani melakukan perubahan mendasar demi mengembalikan kepercayaan yang kian terkikis.