OJK Peringatkan Meningkatnya Kompleksitas Kejahatan Digital di Sektor Keuangan

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyoroti peningkatan signifikan dalam kompleksitas kejahatan digital yang mengancam sektor perbankan dan keuangan nasional. Dalam pernyataannya pada Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar baru-baru ini dan dikutip pada Rabu (28/5/2025), Friderica menekankan bahwa perkembangan teknologi digital yang pesat tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan serius dalam hal keamanan siber.

"Kejahatan di sektor perbankan saat ini semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital," tegas Friderica.

Modus Kejahatan Digital Semakin Beragam

Seiring dengan masifnya transformasi digital di industri keuangan, para pelaku kejahatan siber juga terus mengembangkan metode dan teknik penipuan. Modus yang umum ditemukan antara lain:

• Phishing: Penipuan melalui tautan palsu yang meniru situs resmi untuk mencuri data login.

• Social Engineering: Manipulasi psikologis terhadap korban agar memberikan informasi sensitif.

• Skimming: Penggandaan data kartu melalui alat khusus yang dipasang pada mesin ATM.

• Carding: Transaksi ilegal menggunakan data kartu kredit curian.

• SIM Swap: Pengambilalihan nomor ponsel korban untuk mendapatkan akses ke akun keuangan.

Menurut data terbaru dari OJK, sepanjang kuartal pertama 2025, tercatat peningkatan lebih dari 25% kasus penipuan digital dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Mayoritas korban berasal dari kalangan milenial dan pekerja profesional, yang notabene aktif menggunakan layanan keuangan digital.

Penipuan di Luar Sektor Perbankan Juga Meningkat

Friderica juga menggarisbawahi bahwa risiko tidak hanya terbatas pada sektor perbankan. Maraknya penipuan investasi ilegal dan pinjaman fiktif menunjukkan bahwa edukasi keuangan masyarakat masih menjadi tantangan besar. Modus yang sering digunakan antara lain:

• Mengatasnamakan lembaga keuangan resmi.

• Menawarkan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat.

• Menggunakan testimoni palsu dari "nasabah" yang sebenarnya fiktif.

Dalam laporan OJK, sepanjang 2024 hingga awal 2025, setidaknya 560 entitas investasi ilegal telah diblokir berkat kerja sama dengan Satgas Waspada Investasi.

Arisan Online dan Skema Ponzi: Ancaman bagi Kelompok Rentan

Fenomena arisan online ilegal juga turut disorot. Menurut Friderica, arisan digital yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat ternyata kerap menjalankan skema ponzi, yaitu skema di mana uang peserta baru digunakan untuk membayar keuntungan peserta lama. Ketika aliran peserta baru berhenti, skema ini runtuh dan peserta di level bawah mengalami kerugian besar.

"Arisan online semacam ini sering menyasar kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan generasi muda, dengan memanfaatkan rasa percaya antarpeserta sebagai celah untuk menjalankan skema piramida atau ponzi," ujarnya.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa hingga April 2025, lebih dari 120 laporan arisan online bermasalah telah diterima dan sedang dalam proses penyelidikan.

Upaya OJK dan Imbauan kepada Masyarakat

Sebagai respons terhadap situasi ini, OJK terus memperkuat edukasi keuangan digital kepada masyarakat melalui kampanye literasi yang menjangkau sekolah, perguruan tinggi, komunitas, hingga media sosial. OJK juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kominfo, dan pihak kepolisian untuk memperkuat sistem deteksi dini dan respons terhadap kejahatan digital.

Friderica mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menggunakan layanan keuangan digital, termasuk tidak mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan besar, serta selalu memverifikasi keabsahan entitas yang menawarkan produk keuangan.

“Masyarakat harus selalu melakukan cek legalitas melalui kanal resmi OJK, seperti kontak 157 atau situs www.ojk.go.id, sebelum terlibat dalam aktivitas keuangan apa pun,” tutupnya.