Pemerintah Salurkan Rp16 Triliun ke Bank Himbara untuk Percepatan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pemerintah resmi mengalokasikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun ke bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana ini akan digunakan sebagai modal awal pembiayaan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebuah program strategis yang dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat dari tingkat desa hingga kota.

Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/2025 tentang penggunaan SAL. Dengan aturan ini, bank-bank Himbara memiliki dasar hukum untuk segera menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada KDMP.

“Dengan PMK ini, Himbara sudah bisa mencairkan plafon yang diberikan kepada Kopdes Merah Putih. Kami berharap operasional bisa segera dimulai dalam waktu dekat,” ujar Ferry saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Dana Disalurkan Lewat Bank Himbara

Dana Rp16 triliun ini akan diteruskan melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Masing-masing bank akan mendapat porsi penyaluran sesuai dengan kesepakatan teknis yang saat ini tengah difinalisasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Ferry, persoalan teknis mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) dari berbagai kementerian dan lembaga terkait sudah hampir selesai. Ia menargetkan minggu ini juklak bisa disepakati sehingga KDMP sudah mulai operasional pada minggu depan.

Sinergi dengan Bulog, ID Food, dan Swasta

KDMP nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok bagi masyarakat desa dan kelurahan. Untuk mendukung fungsi ini, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog, ID Food, serta pihak swasta.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari, sekaligus menekan potensi spekulasi harga yang sering merugikan masyarakat di akar rumput.

Namun, Ferry menegaskan ada pengecualian dalam distribusi produk farmasi.

“Untuk produk di apotek desa tidak bisa dilakukan dengan sistem konsinyasi, sehingga kerja sama dengan pihak swasta akan difokuskan agar sistem konsinyasi tetap bisa berjalan secara sehat,” jelasnya.

Dukungan untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat perekonomian berbasis komunitas. Koperasi ini diharapkan dapat membantu petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga pedagang kecil dalam mendapatkan akses permodalan, distribusi barang, dan pemasaran produk.

Selain itu, pemerintah menilai KDMP juga akan menjadi tameng terhadap praktik rentenir yang masih marak di desa-desa. Dengan hadirnya koperasi resmi yang didukung negara, masyarakat bisa mendapatkan akses pembiayaan murah, transparan, dan berkelanjutan.

Update: Persiapan Digitalisasi dan Sistem Pengawasan

Dalam perkembangannya, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan sistem digitalisasi koperasi yang akan diterapkan pada KDMP. Sistem ini mencakup aplikasi keanggotaan, pencatatan transaksi, serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi, sehingga penggunaan dana bisa lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga sedang menyiapkan regulasi agar pemerintah daerah dapat mendukung penuh operasional KDMP di tingkat desa dan kelurahan, termasuk dalam hal fasilitasi aset serta lahan operasional.

Target Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan KDMP mampu:

• Menjadi penyedia kebutuhan pokok utama bagi masyarakat desa dengan harga stabil.

• Membantu menyalurkan kredit mikro dengan bunga rendah.

• Membuka lapangan kerja baru melalui aktivitas distribusi, perdagangan, dan pengolahan hasil pertanian.

• Memperkuat ketahanan pangan nasional dengan sistem distribusi yang lebih terintegrasi.

Ferry optimistis, bila program ini berjalan sesuai rencana, maka KDMP dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan ekonomi gotong royong modern yang lebih inklusif dan berkeadilan.