Rekap dan Dampak Demo 28–31 Agustus 2025: Lebih dari Sekadar Kerusakan Material

Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi pada periode 28–31 Agustus 2025 telah menimbulkan dampak signifikan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur publik di Indonesia. Berikut adalah rangkuman komprehensif hasil analisis berbagai pihak:

1. Kerugian Material: Perbedaan Antara Lembaga

• Prasasti Center for Policy Studies memperkirakan kerugian material dari infrastruktur publik seperti halte, kantor DPR/DPRD, kantor polisi, serta fasilitas transportasi umum mencapai Rp 1,2 triliun. Angka ini dihitung hanya dari kerusakan fisik yang dapat diamati secara langsung.

• Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan estimasi yang lebih rendah, yakni hampir Rp 900 miliar secara nasional. Kerusakan terbesar dilaporkan terjadi di Jawa Timur dan Makassar. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mencatat kerugian sekitar Rp 50,4 miliar akibat kerusakan fasilitas publik.

• Celios (Center of Economic and Law Studies) menghitung dari sisi ekonomi riil—terutama hilangnya perputaran transaksi dan aktivitas sektor jasa—bahwa kerugian ekonomi selama tiga hari demo bisa mencapai hingga Rp 8–9 triliun, khusus di Jakarta. Jika dihitung skala nasional, angka ini bisa lebih besar lagi.

Perbedaan estimasi ini menunjukkan bahwa kerugian material hanyalah satu sisi dampak, sementara kerugian ekonomi riil akibat terganggunya aktivitas masyarakat jauh lebih besar.

2. Dampak Pasar Keuangan dan Kapitalisasi

• Pasar modal turut merespons turbulensi sosial-politik. Data menunjukkan bahwa arus modal asing yang awalnya surplus sekitar Rp 731 miliar tiba-tiba berubah menjadi aliran keluar sebesar sekitar Rp 1,1 triliun.

• IHSG yang semula berada di kisaran 7.952 pada 28 Agustus turun ke level 7.830 sehari setelahnya. Bahkan pada 1 September, indeks sempat menyentuh level 7.620 sebelum pulih kembali pada awal September seiring meredanya situasi.

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kondisi sektor jasa keuangan tetap resilient. Meskipun pasar saham sempat bergejolak, indikator permodalan, likuiditas, dan profil risiko sektor keuangan masih terkendali.

3. Korban Jiwa & Suasana Psiko-Sosial

Selain kerugian ekonomi dan material, dampak sosial juga sangat terasa. Tercatat 10 warga sipil meninggal dunia dalam gelombang demo ini. Di sisi lain, kerusakan infrastruktur publik dan aksi anarkis memicu rasa cemas yang meningkat di tengah masyarakat, terutama terkait potensi eskalasi lebih lanjut.

4. Momentum Reformasi: Tuntutan dan Respons Pemerintah

• Aksi massa mencerminkan keresahan publik terhadap transparansi, keadilan sosial, serta kebijakan publik yang dianggap belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

• DPR merespons dengan permintaan maaf publik dan menghentikan tunjangan rumah bagi anggota DPR sejak 31 Agustus 2025 sebagai bentuk kepekaan atas kritik masyarakat.

• Pusat studi kebijakan publik menekankan pentingnya membangun mekanisme dialog formal yang inklusif dan berkelanjutan agar aspirasi publik dapat ditampung secara konstruktif, bukan berakhir pada aksi kekerasan.

5. Konteks Lebih Luas dan Pembelajaran Strategis

• Aksi ini merupakan bagian dari gerakan protes nasional yang dipicu isu tunjangan DPR yang dianggap berlebihan, serta diperparah oleh insiden meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas akibat insiden dengan kendaraan taktis saat demo.

• Demonstrasi melibatkan mahasiswa, buruh, dan aktivis di berbagai kota besar. Dampaknya meluas, mulai dari pembakaran gedung DPRD di Kediri yang juga merusak museum bersejarah, hingga penjarahan toko-toko di kawasan Senen, Jakarta.

• Data terbaru menunjukkan kerusakan mencakup 37 gedung DPRD di 19 provinsi, dengan estimasi waktu rekonstruksi minimal enam bulan. Selain kerusakan ekonomi, beberapa aset budaya dan arsip bersejarah juga ikut hilang.