Bupati Pati Sudewo Diduga Terlibat Kasus Korupsi Proyek DJKA: KPK Buka Peluang Pemanggilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW), diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Sudewo termasuk salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana berupa commitment fee dari proyek tersebut.

Dugaan Penerimaan Commitment Fee

Menurut Budi Prasetyo, dugaan penerimaan commitment fee oleh Sudewo terjadi saat yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPR RI. KPK membuka peluang untuk memanggil Sudewo sebagai saksi dalam kasus ini, tergantung pada kebutuhan penyidikan.

Persidangan Sebelumnya dan Bantahan Sudewo

Nama Sudewo sebelumnya muncul dalam persidangan kasus ini yang melibatkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Dalam persidangan tersebut, jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai sekitar Rp3 miliar yang disita dari rumah Sudewo. Namun, Sudewo membantah tuduhan tersebut dan juga membantah menerima uang sejumlah Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.

Penahanan Tersangka Lain dalam Kasus DJKA

Pada 12 Agustus 2025, KPK menahan tersangka ke-15 dalam kasus ini, yaitu aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub, Risna Sutriyanto. Risna diduga menerima fee sebesar Rp321 juta atas bantuannya dalam pengaturan lelang proyek perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 14 tersangka lainnya, termasuk dua korporasi.

Proyek yang Diduga Terlibat Korupsi

Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan beberapa proyek, antara lain:

• Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso

• Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan

• Empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat

• Proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera

Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.

Respons Bupati Pati Terhadap Desakan Mundur

Di tengah sorotan publik, Bupati Pati Sudewo menanggapi desakan massa yang menginginkan dirinya mundur dari jabatan. Sudewo menegaskan bahwa pemilihannya sebagai bupati berdasarkan konstitusional, sehingga pemberhentian tidak bisa hanya berlandaskan tuntutan.

Ia menyatakan akan menghormati mekanisme yang berlaku, termasuk hak angket yang dimiliki oleh DPRD Pati.

Dampak Sosial dan Politik

Kasus ini memicu gelombang protes dari masyarakat Pati. Ribuan warga menggelar demonstrasi menuntut pertanggungjawaban Bupati Sudewo atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi.

Selain itu, kebijakan-kebijakan yang kontroversial, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, juga menjadi sorotan publik. Meskipun kebijakan tersebut telah dibatalkan, dampaknya terhadap citra Sudewo tetap signifikan.

Langkah Hukum Selanjutnya

KPK terus mengembangkan penyidikan kasus ini dan berencana untuk memanggil Bupati Pati Sudewo sebagai saksi. Penyidik akan mendalami dugaan penerimaan commitment fee yang melibatkan Sudewo dalam proyek-proyek perkeretaapian. Publik menantikan langkah hukum selanjutnya dan berharap proses hukum berjalan transparan dan adil.