Budi Arie Usulkan Tambahan Anggaran Rp 5,98 Triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih: Fokus pada 80.000 Kopdes dan Transformasi Digital

Jakarta, 9 Juli 2025 – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 5,98 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Tambahan dana ini akan difokuskan pada percepatan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Dengan fokus pada dukungan manajemen sebesar Rp 340 miliar dan sektor perkoperasian sekitar Rp 5,6 triliun,” ujar Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, dikutip dari Antara, Rabu (9/7/2025).

Jika usulan ini disetujui oleh DPR, maka total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun depan akan meningkat menjadi Rp 6,45 triliun, naik signifikan dibanding alokasi tahun 2024 yang berkisar Rp 2,8 triliun.

Fokus: Membangun 80.000 Koperasi Desa & Kelurahan

Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi proyek strategis nasional yang bertujuan mengakselerasi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan koperasi berbasis lokal. Target ambisius ini menetapkan pendirian 80.000 koperasi desa dan kelurahan dalam waktu singkat, dan diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia.

“Koperasi harus menjadi mesin utama ekonomi rakyat. Kita tidak bisa lagi mengandalkan model lama. Harus ada koperasi modern yang dikelola secara profesional dan digital,” kata Budi Arie.

Rincian Usulan Anggaran Kementerian Koperasi 2025

Berikut ini adalah alokasi rinci anggaran tambahan yang diusulkan Kemenkop UKM:

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan pendampingan profesional untuk koperasi desa. Selain itu, digitalisasi koperasi menjadi langkah penting agar koperasi mampu bersaing di era ekonomi digital.

Digitalisasi dan Pendampingan Jadi Kunci

Kemenkop UKM menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih bukan hanya sekadar membentuk badan usaha di desa, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis lokal yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap teknologi.

Program ini mencakup:

• Pelatihan digital marketing untuk anggota koperasi

• Integrasi koperasi dengan e-commerce lokal dan nasional

• Pemanfaatan aplikasi keuangan digital untuk pencatatan keuangan koperasi

• Kemitraan dengan startup teknologi untuk memodernisasi koperasi desa

Realisasi Anggaran 2025 dan Tantangan

Hingga pertengahan tahun 2025, Kemenkop UKM telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 123,34 miliar atau 38,85 persen dari pagu anggaran tahun berjalan setelah pemblokiran, yaitu Rp 317,48 miliar.

Meski program ini mendapat dukungan politik yang cukup kuat, tantangan di lapangan tetap besar. Salah satunya adalah kesiapan SDM di tingkat desa serta integrasi program ini dengan program kementerian lain seperti Kemendes PDTT dan Kemendagri. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pendampingan tidak berhenti pada pembentukan koperasi saja, tetapi berkelanjutan hingga koperasi mampu mandiri.

Dukungan DPR dan Harapan Masa Depan

Mayoritas anggota Komisi VI DPR RI menyambut baik usulan tambahan anggaran tersebut, meski meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan secara ketat.

Ketua Komisi VI, Aria Bima, mengatakan bahwa koperasi harus kembali menjadi "soko guru" perekonomian nasional. "Ini bukan hanya soal anggaran besar, tapi tentang masa depan ekonomi desa yang lebih berdaulat dan berkelanjutan," ujarnya.

Kesimpulan

Dengan tambahan anggaran ini, pemerintah berharap dapat membangun fondasi ekonomi desa berbasis koperasi yang kuat, modern, dan mampu bersaing secara global. Transformasi koperasi desa melalui pendekatan teknologi dan profesionalisme diharapkan menjadi warisan ekonomi inklusif di masa depan.

Program ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah, memperkuat ekonomi domestik, dan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di desa.