G20 Sepakati Arah Bersama untuk Pengawasan Aset Digital

Pada KTT G20 di Afrika Selatan tanggal 22 November, para pemimpin dunia resmi mengeluarkan Leaders’ Declaration yang menetapkan arah bersama untuk mengawasi dan mengatur aset digital secara global. Dokumen ini memberikan panduan bersama terkait aset kripto, stablecoin, serta risiko teknologi finansial (fintech) yang nantinya bisa memengaruhi kebijakan regulasi di berbagai negara besar.

Dalam pernyataan tersebut, G20 menekankan pentingnya memperkuat kerja sama global untuk mencegah penyalahgunaan aset digital, meningkatkan transparansi pembayaran, mempercepat proses pemulihan aset ilegal, dan tetap mendukung inovasi yang bertanggung jawab di sektor aset virtual—dengan tetap mengurangi risiko kejahatan finansial berbasis aset digital.

G20 juga mendukung penuh langkah-langkah FATF (Financial Action Task Force) yang sedang mengkaji risiko dari teknologi baru seperti DeFi, stablecoin, dan transaksi peer-to-peer.

Anggota G20 terdiri dari 19 negara seperti Amerika Serikat, China, India, Indonesia, Jepang, Inggris, Jerman, dan Rusia, serta dua organisasi regional yaitu Uni Eropa dan Uni Afrika. Secara keseluruhan, G20 mewakili 85% ekonomi global, lebih dari 75% perdagangan internasional, dan sekitar dua pertiga populasi dunia.

G20 juga menekankan pentingnya peran Financial Stability Board (FSB) dan lembaga pembuat standar internasional lainnya dalam memantau risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan global melalui standar dan rekomendasi yang jelas.

G20 kembali menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), aset kripto, dan inovasi fintech untuk sektor keuangan—namun tetap harus disertai mitigasi risiko yang kuat.

Mereka menyambut baik laporan FSB mengenai penerapan standar global untuk crypto dan stablecoin, serta mendorong semua negara untuk mulai menerapkan kerangka regulasi global ini.

Meski fokus utama dokumen ini adalah mengurangi risiko, banyak pendukung industri crypto percaya bahwa langkah ini justru dapat meningkatkan kepercayaan institusional dan menciptakan kejelasan regulasi yang lebih baik. Para analis juga menilai bahwa koordinasi ini kemungkinan akan memperketat aturan bagi exchange crypto, penerbit stablecoin, dan penyedia layanan kustodian aset digital.