Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, kembali menyoroti ketimpangan dalam sektor ketenagakerjaan di Indonesia yang masih jauh dari target pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan pemerintah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah masih banyaknya pekerja dengan gaji di bawah upah minimum, yang menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Menurut Yose, target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan pemerintah bukanlah hal baru. Fenomena ini telah berulang sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), hingga pemerintahan Prabowo Subianto yang saat ini sedang berjalan. Namun, ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki dampak signifikan jika tidak diiringi dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan.

"Saya rasa ini yang perlu kita perbaiki. Pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi tak akan menjadi perbaikan ekonomi yang nyata jika tidak dimanifestasikan pada pembentukan situasi ketenagakerjaan yang lebih baik," ujar Yose dalam sesi focus group discussion (FGD) bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Lebih lanjut, Yose menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan yang tinggi memang merupakan tujuan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

"Bisa saja pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai, tapi jika hanya didorong oleh sektor-sektor yang bersifat capital intensive (padat modal), maka tidak akan banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas," tegasnya.

Selain itu, Yose juga membedah masalah ketenagakerjaan dari beberapa sudut pandang makroekonomi. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah tingginya jumlah pekerja informal di Indonesia. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 55 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal.

"Ini menjadi permasalahan besar karena, pertama, pekerja informal umumnya menerima penghasilan yang lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Kedua, mereka tidak mendapatkan perlindungan tenaga kerja yang memadai, seperti jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Ketiga, penghasilan yang mereka dapatkan sangat fluktuatif, sehingga tidak memberikan kestabilan ekonomi bagi rumah tangga mereka," jelas Yose.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa sektor informal yang dominan juga berkontribusi terhadap rendahnya daya beli masyarakat. Sebagian besar pekerja di sektor ini tidak memiliki akses terhadap fasilitas keuangan formal seperti kredit usaha, sehingga sulit untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Salah satu solusi yang diajukan oleh Yose adalah peningkatan investasi di sektor-sektor yang bersifat labor intensive (padat karya), seperti industri manufaktur, pertanian modern, dan sektor jasa yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung pekerja sektor informal untuk bertransisi ke sektor formal.

"Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menciptakan kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, baik melalui pelatihan, pendidikan vokasi, maupun insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja berkualitas," tutup Yose.

Dalam konteks global, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan ketenagakerjaan, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan dinikmati oleh segelintir orang dan tidak memberikan dampak luas bagi masyarakat.