DPR Dukung Proyek EBT Rp25 Triliun: Langkah Strategis Menuju Ketahanan Energi dan Transisi Berkeadilan

Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, menyatakan dukungan penuh terhadap peresmian proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT) senilai Rp25 triliun yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini mencakup pembangunan 55 pembangkit listrik yang tersebar di 15 provinsi, dengan kapasitas total mencapai 379,7 megawatt (MW).

Dalam keterangannya dari Jakarta, Selasa (1/7/2025), politisi Partai Golkar ini menyebut proyek tersebut sebagai langkah "game changer" dalam perjalanan Indonesia melepaskan ketergantungan pada energi fosil. “Proyek EBT ini bukan sekadar infrastruktur biasa, melainkan kunci menuju ketahanan energi nasional dan komitmen terhadap pengurangan emisi karbon,” ujar Dewi.

Menuju Target Bauran Energi Nasional 23%

Pembangunan infrastruktur energi terbarukan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai target bauran energi EBT sebesar 23% pada tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Proyek ini diperkirakan akan mengurangi emisi karbon hingga 7 juta ton CO₂ per tahun, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris dan dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) yang diperbarui pada tahun 2022.

Peran Kementerian ESDM dan Tantangan Iklim

Dewi secara khusus mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemimpin sektor. Menurutnya, tim ESDM telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam merealisasikan visi energi bersih presiden. “Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti cuaca ekstrem, keterlambatan logistik, dan keterbatasan infrastruktur lokal, proyek ini tetap berjalan sesuai jadwal,” kata Dewi.

Proyek ini terdiri dari 8 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang diperkirakan mampu menyerap lebih dari 8.000 tenaga kerja lokal, serta mendorong pertumbuhan industri pendukung seperti manufaktur panel surya dan sistem penyimpanan energi.

Komitmen Terhadap TKDN dan Manfaat Nyata untuk Rakyat

Meski menyatakan dukungan, Dewi menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi proyek, termasuk realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%. “Kami tidak ingin proyek ini hanya menjadi mercusuar atau simbol politik. Harus ada manfaat nyata untuk masyarakat, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan akses listrik,” tegas legislator dari dapil Sumatera Selatan II itu.

Menurut data dari ESDM, proyek ini juga akan membuka akses listrik untuk lebih dari 5.600 desa terpencil, termasuk di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah juga menargetkan agar proyek EBT ini dapat mendorong digitalisasi pendidikan dan layanan kesehatan di desa-desa tersebut.

Sebaran Proyek: Dari Sumatra hingga Papua

Beberapa proyek strategis yang menjadi bagian dari inisiatif ini antara lain:

• PLTP Blawan Ijen di Bondowoso, Jawa Timur – salah satu proyek panas bumi dengan teknologi terbaru yang mampu menghasilkan listrik berkelanjutan sepanjang tahun.

• PLTS Bali Timur – proyek yang mendukung Bali sebagai pionir provinsi pariwisata hijau dengan target net-zero emissions pada 2045.

• Proyek PLTS di Papua dan Nusa Tenggara – yang menyasar desa-desa tanpa akses listrik selama puluhan tahun.

Investasi Berkelanjutan dan Minat Investor Asing

Proyek ini juga mendapat sorotan dari investor asing. Berdasarkan laporan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terbaru, sejak kuartal pertama 2025, sektor EBT mengalami peningkatan minat investasi sebesar 27%, terutama dari negara-negara Eropa dan Jepang yang tertarik pada potensi panas bumi dan solar Indonesia. Pemerintah tengah menyiapkan skema Power Purchase Agreement (PPA) yang lebih fleksibel dan menarik bagi investor swasta.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun menunjukkan optimisme, Dewi tetap mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas anggaran, serta partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahap proyek. “Transisi energi harus berkeadilan. Warga lokal harus jadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Mulai dari pelatihan teknisi lokal, hingga kepemilikan saham komunitas dalam proyek EBT,” tutupnya.

Dengan visi besar Presiden Prabowo dan dukungan lintas sektor, proyek EBT senilai Rp25 triliun ini diharapkan menjadi simbol keberhasilan transisi energi Indonesia, serta model bagi negara-negara berkembang lain dalam mengejar pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan.