Laporan New York Times: SEC Mengendurkan Penegakan Hukum Crypto di Era Trump

The New York Times melaporkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menghentikan atau menunda banyak kasus penegakan hukum terkait cryptocurrency sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden pada Januari. Sekitar 60% penyelidikan yang berkaitan dengan perusahaan dan proyek crypto dihentikan atau dibatalkan, jauh lebih tinggi dibandingkan kasus di sektor sekuritas lainnya.

Beberapa kasus besar yang terdampak antara lain gugatan SEC terhadap Ripple Labs dan Binance. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa SEC tidak lagi secara aktif mengejar kasus terhadap perusahaan yang memiliki hubungan dengan Trump.

SEC membantah adanya motif politik. Menurut lembaga tersebut, keputusan diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan kebijakan. The New York Times juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Trump secara langsung ikut campur dalam penghentian kasus-kasus tersebut.

Perdebatan Soal Alasan Perubahan Sikap SEC

Alex Thorn, Head of Research di Galaxy Digital, menolak anggapan bahwa perubahan ini dipicu oleh kepentingan politik. Ia menilai pendekatan SEC terhadap crypto di masa lalu terlalu agresif, dan perubahan kebijakan saat ini merupakan bentuk koreksi, bukan karena kedekatan politik.

Dampaknya bagi Investor Crypto

Penurunan penegakan hukum ini mengubah peta risiko hukum di industri crypto. Bursa crypto dan proyek token berpotensi menghadapi risiko hukum yang lebih rendah dalam jangka pendek, meski arah regulasi jangka panjang masih belum jelas.

Penanganan Kasus Crypto Berbeda dengan Sekuritas Tradisional

Menurut laporan tersebut, pelonggaran ini terutama terjadi pada kasus crypto, sementara penegakan hukum di pasar modal tradisional tidak mengalami penurunan serupa. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan SEC terhadap crypto dibandingkan sektor keuangan lainnya.

Di saat yang sama, aktivitas aset digital yang terkait dengan keluarga Trump mengalami peningkatan. Beberapa di antaranya adalah World Liberty Financial, memecoin Official Trump (TRUMP), serta bisnis penambangan Bitcoin American Bitcoin yang dijalankan oleh putra-putra Trump. Meski menimbulkan sorotan publik, SEC tetap menegaskan tidak ada unsur politik dalam keputusannya.

Perubahan Komposisi Pimpinan SEC

Pelonggaran penegakan hukum ini juga terjadi seiring perubahan kepemimpinan di SEC. Caroline Crenshaw, satu-satunya komisioner dari Partai Demokrat, diperkirakan akan segera meninggalkan jabatannya. Jika belum ada pengganti, SEC akan diisi sepenuhnya oleh komisioner dari Partai Republik.

Ketua SEC Paul Atkins dan komisioner Republik lainnya cenderung mendukung pengawasan crypto yang lebih longgar. Sebaliknya, Crenshaw berulang kali memperingatkan bahwa pelonggaran regulasi dapat meningkatkan risiko pasar crypto. Kepergiannya berpotensi membuat penegakan hukum crypto semakin lunak.

Apa Selanjutnya untuk Penegakan Hukum Crypto?

Saat ini, SEC menyatakan bahwa penghentian dan penundaan kasus dilakukan secara normal dan berdasarkan analisis hukum. Namun, dengan banyaknya kasus yang tertunda dan belum adanya penunjukan komisioner baru, arah penegakan hukum crypto ke depan masih penuh ketidakpastian.

Dalam jangka pendek, pelaku industri crypto di AS kemungkinan akan diuntungkan oleh tekanan regulasi yang lebih ringan. Namun dalam jangka panjang, kebijakan crypto akan sangat bergantung pada penunjukan pimpinan baru dan arah kebijakan SEC selanjutnya.